Pemprov Banten Tetapkan Status Darurat Tsunami Selat Sunda

Reporter : Maulana Kautsar
Jumat, 28 Desember 2018 12:01

Tsunami Menghancurkan Pemukiman Warga (Foto: BNPB)

Di bawah kendali Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.

Dream - Pemerintah Provinsi Banten menetapkan status darurat untuk penanganan musibah tsunami Selat Sunda. Status darurat tersebut berlaku sejak 27 Desember 2018 hingga 9 Januari 2019.

" Saya menginstruksikan agar penanganan ini terus dilakukan oleh seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) hingga pascabencana selanjutnya," kata Gubernur Banten, Wahidin Halim, dilaporkan Liputan6.com, Jumat, 28 Desember 2018.

Wahidin mengatakan penanganan tanggap darurat itu di bawah kendali Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.

" Dua jam sejak terjadinya bencana Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) langsung menurunkan alat-alat berat untuk menormalisasi berbagai akses jalan yang tertutup, sehingga distribusi dan penyaluran bisa lebih cepat," ucap dia.

Selain akses jalan, Wahidin juga ingin memastikan ketersediaan posko kesehatan di setiap Puskemas. " Dipersiapkan pula obat-obatan dan tim medis serta dokter dari seluruh kota/kabupaten yang ada di Povinsi Banten. Begitu pula dalam mempersiapkan berbagai sarana tempat pengungsian dan dapur umum," ujar dia.

Status tanggap darurat ditetapkan setelah Pemerintah Kabupaten Padeglang dan Kabupaten Serang mengeluarkan status tanggap darurat.

1 dari 1 halaman

500-an Unit Rumah Rusak

Berdasarkan informasi Pemerintah Provinsi Banten, wilayah yang terdampak bencana tsunami yaitu Kecamatan Anyer dan Cinangka, yang berada di Kabupateng Serang.

Selain dua kecamatan itu, ada pula tujuh kecamatan di Kabupaten Pandeglang. Tujuh kecamatan itu diantaranya, Kecamatan Carita, Labuan, Panimbang, Sukaresmi, Cigeulis, Cibaliung, dan Sumur.

Kerugian material yang dihitung mencapai 526 unit rumah, 33 kendaraan roda empat, 42 kendaraan roda dua, 14 hotel dan vila, 60 warung kuliner, 215 gazebo, dan 44 unit perahu.

Sumber: Liputan6.com/Yandhi Desiatama