Dream - Gubernur Papua, Lukas Enembe, mengatakan, para pengusaha mengeluh soal pembatasan akses internet yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

"Banyak keluhan (dari pengusaha di Papua). Makanya kami harap semua sisi informasi bisa dibuka," kata Lukas, dikutip dari Liputan6.com, Selasa 27 Januari 2019.

Meski demikian, pembatasan akses internet tidak menghentikan layanan pemerintahan di Papua. "Semua berjalan. Ya kalau masalah pembatasan dilakukan untuk menjaga keamanan ya," kata dia.

Dia meminta agar pemerintah pusat kembali membuka akses internet di Papua. Lukas menyebut kondisi di Papua sudah kembali aman.

"Intinya situasi aman di Papua. Kalau ada mahasiswa ribut-ribut, kita sudah biasa hadapi. Pada umumnya situasi aman," ucap dia.

Melindungi Masyarakat

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, mengatakan, belum bisa memutuskan waktu pembukaan akses internet di Papua.

Kemenkominfo, tambah Rudiantara, harus berkoordinasi lebih dahulu dengan aparat kepolisian.

"Saya tidak bisa memutuskan. Yang bisa memutuskan teman-teman di lapangan. Saya tidak melakukan ini sendiri, tapi kerja sama dengan pihak hukum. Saya ajak, ayo jaga dunia maya jangan sampai dikotori hoaks atau adu domba," kata Rudiantara.

Menurut Rudiantara, pembatasan internet sesuai dengan dasar hukum yang ada dan mengacu pada UUD yakni Hak Asasi Manusia (HAM) karena untuk melindungi hak orang lain.

Sementara itu, di UU ITE Pasal 40 dituliskan, pemerintah diwajibkan melindungi masyarakat sehingga pihaknya memiliki kewenangan untuk membatasi internet.

Sumber: Liputan6.com/Lizsa Egeham

Internet Papua Dibatasi, Moeldoko: Dulu Enggak Ada, Bisa Hidup

Dream - Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menyebut pembatasan internet di Papua dan Papua Barat tidak akan mengganggu aktivitas warga. Apalagi, pembatasan itu tak memblokir total akses internet.

"Enggak (mengganggu aktivitas), dulu kita juga enggak ada (internet) juga bisa hidup, kok," kata Moeldoko, dikutip dari Liputan6.com, Kamis 22 Agustus 2019.

Menurut Moeldoko, langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memperlambat akses internet di Papua dan Papua Barat demi menjaga keamanan nasional.

"Sepanjang itu untuk keamanan nasional, itu prioritas," kata dia.

Moeldoko mengaku belum tahu sampai kapan pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat. Pemerintah, kata dia, akan melihat situasi terlebih dahulu.

Kemenkominfo Blokir Akses Internet di Papua dan Papua Barat

Dream - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memblokir layanan data di Papua dan Papua Barat. Keputusan itu dibuat agar proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan sekitarnya bisa lebih cepat.

"Pemblokiran berlaku hingga suasana Tanah Papua kembali kondusif dan normal," kata Plt Kepala Biro Humas Kemenkominfo, Ferdinandus Setu, diunggah laman Setkab, Kamis, 22 Agustus 2019.

Sebelumnya, Kementerian kominfo telah melakukan pelambatan akses atau throttling di beberapa wilayah Papua Barat dan Papua saat aksi massa Senin, 19 Agustus 2019. Beberapa lokasi yang terkena throttling diantaranya, Manokwari, Jayapura, dan beberapa tempat lain.

Pelambatan akses tersebut dilakukan sejak Senin, 19 Agustus 2019 pukul 13.00 WIT. Akses kembali dinormalkan pada 20.30 WIT, usai suasana dianggap sudah kondusif.

“Dapat kami sampaikan bahwa tujuan dilakukan throttling adalah untuk mencegah luasnya penyebaran hoaks yang memicu aksi,” ucap Ferdinandus.

Ferdinandus meminta masyarakat mengecek kembali kabar dan informasi yang didapat. Dia juga meminta masyarakat tak turut menyebar hoaks, disinformasi, dan ujaran kebencian berbasis SARA.

BIN Petakan Aktor Aksi Kerusuhan di Papua

Dream - Badan Intelejen Negara (BIN) telah memetakan aktor aksi kerusuhan di Papua dan Papua Barat, Senin 19 Agustus 2019.

"Siapa bermain, siapa itu, sudah ada pemetaan. Dan kami antisipasi supaya bisa segera dilakukan peredaan ketegangan," kata Juru Bicara BIN, Wawan Hari Purwanto, dikutip dari Liputan6.com, Rabu 21 Agustus 2019.

Wawan mengatakan, BIN sudah sudah melihat gejala kerusuhan ini. Tapi mereka tak ingin gegabah. "Kita semua itu harus menahan dirilah. Artinya tidak gegabah. Semua ini kan ada sensitivitas," ujar dia.

Wawan meminta semua pihak untuk tak asal berkomentar. Sebab, tiap komentar dapat menimbulkan perselisihan pandangan.

"Maka cooling down itu penting," kata dia.

Kelompok Provokator

Wawan telah berkoordinasi dengan lembaga lain untuk melaporkan kondisi terkini di Papua.

Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, menyebut ada kelompok yang ingin memancing kerusuhan di Fakfak, Papua Barat.

Kelompok itu, kata Dedi, menyusup di antara para pendemo yang sedang melakukan aksi damai.

"Segelintir orang mencoba memprovokasi. Ya, ada sekelompok kecil saja masyarakat yang mengagitasi situasi," kata Dedi.

Sumber: Liputan6.com/Putu Merta Surya