Utang Menunggak, Barang Disita, Bagaimana Hukumnya?

Reporter : Ahmad Baiquni
Selasa, 14 Januari 2020 20:02
Utang Menunggak, Barang Disita, Bagaimana Hukumnya?
Sita barang lazim terjadi di masyarakat.

Dream - Transaksi utang menimbulkan kewajiban bagi seseorang yang melakukannya. Kewajiban itu berupa pelunasan sesuai besaran uang yang dipinjam.

Rentang waktu pelunasan ditetapkan bergantung pada kesepatan antara pengutang dengan pemberi pinjaman. Tetapi, sangat dianjurkan bagi pengutang untuk melakukan pelunasan sesegera mungkin.

Ada kondisi yang membuat pengutang tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai tenggat waktu yang disepakati. Sebagian pemberi pinjaman mungkin memberikan toleransi berupa mundurnya waktu pelunasan.

Tetapi, meski toleransi sudah diberikan, ternyata pengutang tetap tidak bisa melakukan pelunasan. Lalu, si pemberi utang melakukan sita barang.

Apakah praktik sita paksa ini dibolehkan dalam syariat Islam?

Dikutip dari Bincang Syariah, sita barang untuk utang yang tertunggak dibolehkan. Tetapi, proses penyitaan harus dijalankan dengan ketentuan yang dibenarkan dalam syariat.

 

1 dari 4 halaman

Sita Barang Jalan Terakhir

Ketentuan tersebut yaitu sita barang merupakan jalan terakhir. Jika masih ada jalan lain, maka sita barang tidak dibolehkan.

Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menganjurkan seseorang mengambil haknya dengan cara baik. Ini sebagaimana diajarkan Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majar dari Ibnu Umar RA dan Aisyah RA.

Barangsiapa menuntut haknya, maka hendaknya dia menuntutnya dengan baik, baik pada orang yang ingin menunaikannya atau pada orang yang tidak ingin menunaikannya.

 

2 dari 4 halaman

Barang Harus Senilai dengan Utang Pemiliknya

Ketentuan kedua, barang yang disita senilai dengan utang pemiliknya dan tidak boleh lebih tinggi. Jika lebih tinggi, maka barang itu wajib dijual, hasilnya digunakan untuk melunasi tunggakan dan sisanya dikembalikan kepada pemiliknya.

Contohnya, Umar memiliki utang sebesar Rp5 juta kepada Mahfud dan tidak bisa melunasinya. Sedangkan Umar memiliki motor yang harganya ditaksir sekitar Rp8 juta.

Mahfud dapat menyita motor itu tetapi dia diharuskan menjualnya. Mahfud boleh mengambil hasil penjualan motor itu sebesar Rp5 juta dan sisanya diserahkan kepada Umar.

Hal ini seperti dijelaskan dalam kitab Hasyiyatul Jamal.

" Jika seseorang berhak atas satu barang atau utang atas orang yang tidak menolak untuk membayar, maka dia harus memintanya, atau utang atas orang yang menolak untuk membayar, maka dia boleh mengambil barang yang sejenis dengan utangnya dan kemudian memilikinya, atau mengambil barang yang tidak sejenis, maka wajib menjualnya."

Sumber: Bincang Syariah.

3 dari 4 halaman

Jual Motor Kreditan yang Belum Lunas, Ini Menurut Islam

Dream - Praktik jual beli secara kredit sudah menjadi hal umum di masyarakat. Barang yang diperdagangkan dengan sistem ini beraneka ragam.

Salah satu barang yang kepemilikannya bisa didapat secara kredit adalah sepeda motor. Tiap tahun, jumlah sepeda motor yang berlalu lalang di jalanan semakin banyak.

Kredit mewajibkan pembeli motor untuk melakukan pembayaran setiap bulan. Tenor atau batas waktu berlakunya kredit ditetapkan antara pembeli dengan penjual atau leasing.

Dalam kondisi tertentu, kerap terjadi pembeli mengalami kesulitan ekonomi hingga tidak bisa membayar sisa kreditan motornya. Dia pun terpaksa menjual motor, padahal belum lunas.

Lantas, apakah praktik jual beli ini dibolehkan?

 

4 dari 4 halaman

Status Motor Utangan

Dikutip dari Bincang Syariah, para ulama menyatakan status barang yang dibeli dengan cara utang adalah milik pembelinya. Meski si pembeli belum membayar penuh sesuai utang yang disepakati.

Timbul konsekuensi, pembeli dapat menggunakan barang utangan sesuai kebutuhan. Dia juga memiliki hak untuk menjual barangnya kepada orang lain meski belum lunas.

Dapat dikatakan, motor utangan yang belum lunas boleh dijual. Karena status motor tersebut sudah sepenuhnya milik pembeli.

Sedangkan mengenai utang yang belum lunas, hal itu tetap menjadi tanggung jawab si pemilik motor. Meski motornya sudah dijual, utang tetap berlaku sampai lunas.

Hal ini dijelaskan dalam Al Mausu'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah.

" Imam Abu Hanifah, Muhammad dan ulama Syafi'iyah dalam salah satu pendapat yang lebih shahih, dan ulama Hanabilah dan lainnya berpendapat bahwa orang yang berutang sudah memiliki barang yang diutang dengan cara menerima barang tersebut. Mereka berdalil bahwa orang yang berutang dengan menerima barang tersebut sudah bisa menggunakan barang tersebut tanpa seizin dari orang yang memberi utang, baik untuk dijual, dihibahkan, disedekahkan dan lainnya. Jika dia menggunakan barang tersebut, maka hal itu boleh dan sah tanpa perlu menunggu izin dari orang yang memberi utang. Ini merupakan tanda kepemilikan karena jika tidak memiliki, maka dia tidak boleh menggunakannya."

Penjelasan di atas menyatakan motor utangan boleh dijual pemiliknya meski belum lunas. Tetapi, penjualan itu tidak mengurangi tanggung jawab pemiliknya untuk melunasi utang.

Sumber: Bincang Syariah

Beri Komentar