Salah satu kesalahpahaman mengenai kolonialisme Belanda adalah anggapan bahwa selama lebih dari tiga abad, pemerintah kolonial secara aktif mengajarkan bahasa Belanda kepada seluruh penduduk Nusantara.

Faktanya, bahasa Belanda memang digunakan dalam administrasi pemerintahan, pengadilan, pendidikan tertentu, dan komunikasi di lingkungan orang Eropa. Namun, penggunaannya tidak pernah menjadi bahasa sehari-hari sebagian besar penduduk pribumi.

Sejarawan bahasa Kees Groeneboer dalam bukunya Weg tot het Westen (1993) memperlihatkan betapa terbatasnya penguasaan bahasa Belanda di Hindia Belanda. Pada 1900, diperkirakan hanya sekitar 5.000 penduduk pribumi atau 0,012 persen yang memiliki kemampuan aktif berbahasa Belanda.

Jumlahnya meningkat menjadi sekitar 188.000 orang pada 1930, tetapi baru mencakup sekitar 0,3 persen populasi pribumi. Menjelang pendudukan Jepang pada 1942, diperkirakan terdapat sekitar 860.000 penduduk pribumi yang mampu menggunakan bahasa Belanda secara aktif. Jika penduduk yang hanya memiliki pengetahuan pasif ikut dihitung, jumlahnya sekitar 1,3 juta orang atau 1,8 persen populasi pribumi.

Angka tersebut menunjukkan bahwa meskipun penguasaan bahasa Belanda mengalami peningkatan, sebagian besar masyarakat Hindia Belanda tidak pernah menggunakannya.

Salah satu penyebabnya adalah sistem pendidikan kolonial yang tidak dibangun untuk memberikan kesempatan setara kepada seluruh penduduk. Elise van Nederveen Meerkerk dalam penelitian Grammar of Difference: General Education in the Netherlands and Java, 1800–1940 (2021) menjelaskan bahwa pemerintah kolonial sejak lama membiarkan pendidikan masyarakat pribumi bergantung pada inisiatif keagamaan dan swasta. Investasi pendidikan pemerintah baru meningkat pada awal abad ke-20, tetapi tetap tidak mampu menghilangkan kesenjangan antara pendidikan orang Eropa dan penduduk pribumi.

Sekolah dengan pengantar bahasa Belanda umumnya diperuntukkan bagi anak-anak Eropa dan sebagian kelompok elite pribumi maupun keturunan Tionghoa. Sementara itu, sekolah untuk masyarakat kebanyakan menggunakan bahasa daerah dan bahasa Melayu sebagai pengantar.

Ewout Frankema dalam jurnal Masyarakat Indonesia (2013), melalui penelitian berjudul Why Was the Dutch Legacy So Poor? Educational Development in the Netherlands Indies, 1871–1942, juga menunjukkan bahwa terbatasnya penyebaran pendidikan kolonial berkaitan dengan minimnya komitmen pembiayaan dan ketimpangan alokasi anggaran pendidikan.

Dengan demikian, bahasa Belanda bukan bahasa yang sengaja disebarkan secara luas seperti yang terjadi pada bahasa Inggris di sejumlah wilayah bekas jajahan Inggris.

Alasan berikutnya adalah kondisi geografis dan bahasa masyarakat Nusantara yang sangat beragam. Ketika Belanda menguasai wilayah Hindia Belanda, mereka menghadapi masyarakat yang menggunakan ratusan bahasa daerah. Bahasa Jawa, Sunda, Madura, Bugis, Minangkabau, Melayu, dan berbagai bahasa lainnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam situasi tersebut, bahasa Melayu telah memiliki fungsi sebagai lingua franca atau bahasa penghubung antarkelompok masyarakat. Pedagang, pelaut, pejabat lokal, dan berbagai komunitas di kepulauan Nusantara telah menggunakan bahasa Melayu jauh sebelum kekuasaan kolonial Belanda berkembang. Pemerintah kolonial kemudian memanfaatkan bahasa Melayu untuk kebutuhan komunikasi dan administrasi di berbagai wilayah.

Penelitian Andrew Simpson dalam buku Language and National Identity in Asia menjelaskan bahwa bahasa Melayu memiliki posisi penting sebagai bahasa perdagangan dan komunikasi lintas kelompok etnis di Nusantara. Kondisi tersebut membuatnya lebih mudah diterima sebagai bahasa penghubung dibandingkan bahasa Jawa yang memiliki tingkatan tutur dan digunakan terutama oleh masyarakat Jawa.

Bahasa Melayu juga kemudian digunakan oleh kelompok pergerakan nasional. Pada Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928, para pemuda menyatakan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Pilihan tersebut bukan sekadar keputusan linguistik. Bahasa Indonesia menjadi salah satu fondasi pembentukan identitas nasional yang melampaui perbedaan etnis dan bahasa daerah.

Dengan demikian, ketika Indonesia merdeka, pemerintah tidak perlu memulai dari nol untuk menentukan bahasa nasional. Bahasa Melayu yang telah berkembang sebagai bahasa perhubungan kemudian distandardisasi dan dikembangkan menjadi bahasa Indonesia.

Penguasaan bahasa Belanda di Hindia Belanda sebenarnya mulai kehilangan pijakan bahkan sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Ketika Jepang menduduki Hindia Belanda pada Maret 1942, penggunaan bahasa Belanda dilarang dalam kehidupan publik. Sistem pendidikan kolonial juga dibubarkan dan digantikan dengan sistem pendidikan baru yang digunakan untuk menyebarkan bahasa serta kebudayaan Jepang.

Namun, karena bahasa Jepang belum dikenal luas oleh masyarakat, bahasa Indonesia yang saat itu masih disebut sebagai bahasa Melayu digunakan sebagai pengantar pendidikan, termasuk di sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Perubahan tersebut memberikan ruang yang jauh lebih besar bagi bahasa Indonesia untuk berkembang.

Ketika Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949, bahasa Belanda semakin kehilangan perannya dalam pemerintahan dan pendidikan. Pemerintah Indonesia memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa administrasi dan pengantar pendidikan nasional.

Penelitian Natasia Nadia dan R. Achmad Sunjayadi berjudul Dutch Language in Education in Post Sovereignty Indonesia: 1949–1950s (2021) menjelaskan bahwa pengalihan kedaulatan menjadi titik terendah penggunaan bahasa Belanda dalam pendidikan Indonesia. Bahasa Indonesia menggantikan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar, sedangkan sentimen antikolonial turut mempercepat penurunan penggunaannya.

Artinya, hilangnya dominasi bahasa Belanda bukan hanya akibat kebijakan kolonial sebelumnya, tetapi juga hasil keputusan politik dan pendidikan Indonesia setelah merdeka.

Perbedaan paling menarik terlihat ketika membandingkan Indonesia dengan bekas jajahan Inggris. Di Malaysia, bahasa Inggris diperkenalkan melalui sistem administrasi dan pendidikan kolonial Inggris. Bahasa tersebut digunakan sebagai pengantar di berbagai sekolah dasar dan menengah, terutama lembaga pendidikan yang berorientasi pada sistem Inggris.

Bernadette Foo dan Cynthia Richards dalam penelitian English in Malaysia (2004) menjelaskan bahwa Inggris memperkenalkan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah pada masa kolonial.

Setelah Malaysia merdeka pada 1957, pemerintah mengembangkan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Perubahan bahasa pengantar sekolah menuju bahasa Melayu berlangsung secara bertahap dan mulai diterapkan secara luas pada 1970.

Namun, bahasa Inggris tidak benar-benar hilang. Bahasa tersebut tetap digunakan dalam perdagangan, industri, pendidikan swasta, hukum, dan komunikasi internasional.

Konstitusi Malaysia melalui Pasal 152 menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Meski begitu, pemerintah Malaysia juga masih mengakui pentingnya penguasaan bahasa Inggris untuk perdagangan dan kegiatan ekonomi internasional.

Kondisi serupa, bahkan lebih kuat secara institusional, terjadi di India. Inggris memperkenalkan bahasa Inggris dalam pendidikan dan administrasi kolonial, terutama sejak kebijakan pendidikan yang dipengaruhi Minute on Indian Education Thomas Babington Macaulay pada 1835.

Salah satu tujuan kebijakan tersebut adalah menciptakan kelompok terdidik yang dapat menjadi penghubung antara pemerintah Inggris dan masyarakat India. Bahasa Inggris kemudian berkembang sebagai bahasa pendidikan tinggi, birokrasi, hukum, dan komunikasi di kalangan elite.

Pamei Gairanlu dalam Journal of Indian Education (2016) menjelaskan bahwa pendidikan bahasa Inggris pada masa British India dirancang untuk melatih masyarakat India agar dapat bekerja dalam pelayanan administrasi kolonial.

Setelah India merdeka pada 1947, bahasa Inggris tidak langsung dihapus. Pasal 343 Konstitusi India menetapkan bahasa Hindi sebagai bahasa resmi pemerintah pusat, tetapi memberikan masa transisi selama 15 tahun bagi penggunaan bahasa Inggris.

Ketika masa tersebut berakhir, muncul persoalan politik dan sosial karena banyak negara bagian di India tidak menggunakan bahasa Hindi sebagai bahasa utama. Penghapusan bahasa Inggris secara total berpotensi memunculkan ketegangan antarkelompok bahasa.

Melalui Official Languages Act 1963, yang kemudian diubah pada 1967, penggunaan bahasa Inggris tetap dipertahankan bersama bahasa Hindi untuk berbagai urusan resmi pemerintah pusat dan parlemen. Akibatnya, bahasa Inggris tetap memiliki kedudukan penting dalam sistem pendidikan tinggi, administrasi, pengadilan, dan bisnis India hingga sekarang.

Namun, perlu dicatat bahwa tidak seluruh masyarakat India fasih berbahasa Inggris. Kemampuannya juga sangat dipengaruhi oleh wilayah, tingkat pendidikan, lingkungan sosial, dan akses terhadap sekolah. Begitu pula di Malaysia, kemampuan bahasa Inggris tidak merata di seluruh kelompok masyarakat.

Perbedaan utamanya adalah kedua negara tersebut mempertahankan sebagian besar warisan institusional bahasa Inggris setelah merdeka, sedangkan Indonesia melakukan peralihan yang lebih tegas menuju bahasa Indonesia.

Menariknya, pengalaman Indonesia ternyata tidak sepenuhnya sama dengan semua bekas jajahan Belanda. Ada sejumlah wilayah yang tetap menggunakan bahasa Belanda hingga sekarang.

Suriname merupakan contoh yang paling berbeda. Negara di Amerika Selatan tersebut pernah menjadi koloni Belanda selama sekitar tiga abad sebelum memperoleh kemerdekaan pada 1975.

Bahasa Belanda hingga sekarang menjadi bahasa resmi dan digunakan dalam administrasi pemerintahan, pendidikan, bisnis, serta media. Pemerintah Suriname bahkan menyebut bahasa Belanda sebagai bahasa yang paling banyak digunakan di negara tersebut.

Mengapa hasilnya berbeda dengan Indonesia? Salah satu penyebabnya adalah kebijakan pendidikan kolonial. Sejumlah penelitian mengenai Suriname menjelaskan bahwa sejak 1876, pemerintah kolonial menerapkan kewajiban pendidikan dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari proses asimilasi bahasa dan budaya yang berbeda dari pendekatan pemerintah Belanda di Hindia Belanda.

Meski demikian, Suriname tetap merupakan masyarakat multibahasa. Bahasa Sranan Tongo berperan sebagai lingua franca, sedangkan bahasa Sarnami, Jawa Suriname, dan berbagai bahasa komunitas lainnya juga digunakan.

Kondisi berbeda ditemukan di bekas wilayah kolonial Belanda di Karibia, seperti Aruba, Curaçao, dan Sint Maarten. Bahasa Belanda masih memiliki kedudukan resmi dan digunakan dalam pendidikan maupun pemerintahan, tetapi bahasa sehari-hari penduduk lebih banyak menggunakan Papiamento atau Papiamentu serta bahasa Inggris.

Data Statistics Netherlands (CBS) yang diterbitkan pada 2025 menunjukkan bahwa sekitar 78 persen penduduk Curaçao menggunakan Papiamentu sebagai bahasa utama. Di Sint Maarten, bahasa Inggris menjadi bahasa yang paling banyak digunakan, dengan persentase sekitar 71 persen.

Ada pula kasus Afrika Selatan yang memiliki hubungan historis dengan kolonisasi Belanda di Tanjung Harapan sejak 1652. Namun, bahasa Belanda tidak bertahan sebagai bahasa utama. Bahasa tersebut berkembang melalui percampuran dengan bahasa masyarakat lokal, bahasa para budak yang didatangkan dari berbagai kawasan, dan bahasa kelompok pendatang lainnya hingga melahirkan Afrikaans.

Menurut Oxford Research Encyclopedia of Linguistics (2025), Afrikaans kini menjadi bahasa pertama sekitar 10,6 persen penduduk Afrika Selatan atau sekitar tujuh juta orang.

Sementara itu, di Sri Lanka, yang dahulu dikenal sebagai Ceylon, Belanda pernah menguasai wilayah pesisir dan menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa administrasi sejak abad ke-17. Namun, bahasa tersebut tidak pernah menjadi bahasa percakapan masyarakat secara luas. Setelah Inggris mengambil alih wilayah tersebut pada 1796, komunitas keturunan Belanda atau Dutch Burghers secara bertahap beralih menggunakan bahasa Inggris.

Dengan demikian, pengalaman Indonesia bukanlah satu-satunya kasus ketika bahasa Belanda tidak menjadi bahasa masyarakat luas. Namun, Suriname dan Afrika Selatan memperlihatkan bahwa kebijakan pendidikan, pola permukiman penduduk, serta perkembangan bahasa lokal dapat menghasilkan warisan bahasa yang sangat berbeda.