Insiden Hotel Yamato: Robeknya Biru Kolonial
19 September 1945

Ketegangan bermula ketika sekelompok orang Belanda yang dipimpin W.V.Ch. Ploegman mengibarkan bendera Belanda (Merah-Putih-Biru) di puncak Hotel Yamato (kini Hotel Majapahit), Jalan Tunjungan. Bagi warga Surabaya yang baru saja merdeka, tindakan ini adalah penghinaan terang-terangan terhadap kedaulatan RI.

Wakil Residen Surabaya, Sudirman, sempat masuk ke hotel untuk berunding dan meminta Ploegman menurunkan bendera tersebut, namun ditolak mentah-mentah. Keributan pecah, Ploegman tewas tercekik dalam perkelahian dengan pengawal Sudirman, sementara di luar gedung ribuan pemuda arek-arek Suroboyo menyerbu hotel. Pemuda bernama Kusno Wibowo dan Hariyono berhasil memanjat tiang di tengah desingan peluru, merobek bagian warna biru bendera Belanda, dan mengibarkannya kembali sebagai bendera Merah Putih.

Resolusi Jihad: Seruan Suci dari Pesantren
22 Oktober 1945

Melihat gelagat Sekutu dan Belanda (NICA) yang mulai mendarat di Jawa untuk mengembalikan kekuasaan kolonial, pendiri Nahdlatul Ulama, KH. Hasyim Asy'ari, mengumpulkan para ulama se-Jawa dan Madura di Surabaya. Pertemuan itu melahirkan Resolusi Jihad.

Isinya menegaskan bahwa hukum mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan melawan penjajah adalah fardhu 'ain (wajib bagi setiap individu Muslim) yang berada dalam radius 94 kilometer dari posisi musuh. Fatwa ini mengubah perlawanan militer menjadi kewajiban agama, memicu mengalirnya ribuan santri serta laskar Hizbullah dan Sabilillah dari berbagai daerah menuju Surabaya.

Pendaratan Pasukan Sekutu di Tanjung Perak
25 Oktober 1945

Brigade Infanteri ke-49 dari Divisi India ke-23 di bawah komando Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby mendarat di Pelabuhan Tanjung Perak. Pasukan yang tergabung dalam AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indies) ini membawa sekitar 6.000 tentara.

Mandat resmi mereka sebenarnya hanya melucuti tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang Eropa. Gubernur Jawa Timur, R.M.T. Ario Soerjo (Gubernur Suryo), mengizinkan mereka masuk ke kota dengan syarat Inggris tidak membawa unsur NICA (Belanda) dan tidak melucuti senjata Tentara Keamanan Rakyat (TKR) maupun rakyat.

Pengkhianatan Kesepakatan dan Pertempuran Tiga Hari
27–29 Oktober 1945

Inggris mengingkari janji. Pada 27 Oktober 1945 pukul 11.00 siang, sebuah pesawat Dakota milik Sekutu terbang di atas Surabaya dan menyebarkan selebaran ultimatum dari komandan Sekutu di Jakarta, Mayjen Douglas Hawthorn. Selebaran itu memerintahkan seluruh rakyat Surabaya menyerahkan senjata dalam waktu 48 jam, atau akan ditembak di tempat.

Merasa dikhianati, TKR di bawah komando Sungkono bersama puluhan ribu laskar rakyat menyerbu pos-pos pertahanan Inggris di seluruh penjuru kota pada 28 Oktober. Pasukan Mallaby yang terpencar di delapan titik terkepung rapat dan nyaris musnah. Dalam kondisi terjepit, Inggris meminta bantuan pemerintah pusat di Jakarta. Pada 29 Oktober, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Moh. Hatta, dan Menteri Penerangan Amir Sjarifuddin terbang langsung ke Surabaya untuk menghentikan pertempuran dan menyepakati gencatan senjata.

Tragedi Jembatan Merah: Tewasnya Brigjen Mallaby
30 Oktober 1945

Sehari setelah gencatan senjata disepakati, rombongan Kontak Biro (gabungan pemimpin Indonesia dan perwira Inggris) berkeliling kota untuk menyosialisasikan penghentian tembak-menembak. Saat rombongan tiba di Gedung Internatio dekat Jembatan Merah sore harinya, mobil yang ditumpangi Brigjen Mallaby tertahan oleh kerumunan massa pemuda yang mengepung gedung tersebut.

Situasi memanas ketika terdengar tembakan dari dalam gedung yang dibalas oleh massa di luar. Dalam kepanikan menjelang malam itu, Kapten R.C. Smith melemparkan granat ke arah kerumunan pemuda untuk melindungi atasannya, namun di saat bersamaan mobil Mallaby meledak dan terbakar. Brigjen Mallaby ditemukan tewas di dalam mobilnya. Kematian jenderal Inggris ini menjadi titik balik yang memicu kemarahan besar pihak militer Inggris.

Ultimatum Menghina dan Jawaban Tegas Gubernur Suryo
9 November 1945

Inggris menggantikan Mallaby dengan Mayor Jenderal Eric Carden Robert Mansergh, yang langsung mendatangkan Divisi India ke-5 berkekuatan sekitar 24.000 personel lengkap dengan tank Sherman, artileri berat, pesawat tempur, dan kapal perang. Mansergh mengeluarkan ultimatum yang sangat merendahkan martabat bangsa: seluruh pemimpin Indonesia, kepala pemuda, dan kepala polisi harus melapor sambil membawa bendera putih, berjalan satu per satu dengan tangan di atas kepala, dan menyerahkan seluruh senjata paling lambat tanggal 10 November pukul 06.00 pagi.

Setelah berkoordinasi dengan Jakarta, Gubernur Suryo menyampaikan pidato bersejarah melalui radio pada pukul 22.00 WIB. Dengan suara tenang namun tegas, ia menolak ultimatum tersebut: "Berulang-ulang telah kita kemukakan bahwa sikap kita ialah: lebih baik hancur daripada dijajah kembali. Kita sekarang menghadapi kemungkinan baru. Dalam menghadapi kemungkinan ini, kita harus tetap bersatu!"

Neraka di Surabaya dan Menggemanya Suara Bung Tomo
10 November 1945

Tepat pukul 06.00 pagi, tidak ada satu pun pejuang Indonesia yang datang menyerahkan diri. Inggris langsung membuka serangan besar-besaran. Kapal penjelajah dan kapal perusak Inggris di Tanjung Perak memuntahkan ratusan peluru meriam ke pusat kota, sementara pesawat tempur Thunderbolt dan Mosquito menjatuhkan bom dari udara.

Di tengah hujan mortir dan majunya tank-tank Inggris, suara Bung Tomo (Sutomo) menggelegar melalui corong Radio Pemberontakan. Dengan seruan khas "Allahu Akbar! Merdeka atau Mati!", orasi Bung Tomo membakar keberanian pejuang di garis depan. Meski hanya berbekal senapan rampasan Jepang, granat tangan, hingga bambu runcing, rakyat Surabaya bertahan mati-matian dari lorong ke lorong. Inggris yang mengira dapat menaklukkan Surabaya dalam tiga hari, terpaksa bertempur sengit selama tiga minggu penuh.

Pertempuran Surabaya memakan harga yang sangat mahal. Diperkirakan antara 6.000 hingga 16.000 pejuang dan warga sipil Indonesia gugur, sementara sekitar 200.000 penduduk terpaksa mengungsi meninggalkan kota yang hancur lebur. Di pihak Sekutu, sekitar 600 hingga 2.000 tentara tewas.

Meski secara militer pasukan Indonesia akhirnya harus mundur dari pusat kota ke wilayah pedalaman, secara politik dan diplomatik, Pertempuran Surabaya adalah kemenangan telak bagi Indonesia. Perlawanan sengit di Surabaya membuka mata Inggris dan dunia internasional bahwa Republik Indonesia bukanlah sekadar kelompok ekstremis atau pemerintahan boneka buatan Jepang seperti yang dipropagandakan Belanda, melainkan sebuah bangsa berdaulat yang didukung penuh oleh rakyatnya. Sejak pertempuran itu, Inggris mulai enggan berperang demi kepentingan Belanda dan mendesak Belanda untuk menempuh jalur perundingan.

Untuk mengenang pengorbanan tanpa pamrih dari seluruh lapisan masyarakat di Surabaya, Presiden Soekarno melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 316 Tahun 1959 tanggal 16 Desember 1959 resmi menetapkan 10 November sebagai Hari Pahlawan. Surabaya pun diabadikan dalam sejarah bangsa dengan gelar kehormatan sebagai Kota Pahlawan.