Pembahasan hukum rokok konvensional di lingkungan MUI telah berlangsung sejak lama. Dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III di Padang Panjang, Sumatera Barat, pada 2009, para ulama belum mencapai kesepakatan untuk menetapkan hukum merokok secara menyeluruh.

Forum tersebut menyepakati bahwa hukum merokok masih diperselisihkan, yakni antara makruh dan haram. Namun, para ulama sepakat bahwa merokok hukumnya haram apabila dilakukan di tempat umum, oleh anak-anak, perempuan hamil, serta pengurus MUI.

Penjelasan mengenai keputusan tersebut kembali disampaikan Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh ketika menjelaskan perbedaan pembahasan rokok konvensional dan vape pada November 2026. Perbedaan tersebut menjadi salah satu latar belakang mengapa hukum rokok konvensional tidak diputuskan dengan larangan menyeluruh seperti vape dalam fatwa terbaru.

MUI menggunakan prinsip sadd al-dzari'ah, yakni menutup jalan atau sarana yang berpotensi mengantarkan seseorang pada kemudaratan. Dalam konteks ini, perangkat vape dinilai dapat disalahgunakan sebagai media untuk mengonsumsi zat terlarang yang dicampurkan ke dalam cairan atau liquid.

Isu penyalahgunaan tersebut mengemuka setelah Badan Narkotika Nasional (BNN) menemukan kandungan zat terlarang dalam sejumlah sampel cairan vape. Dalam pemberitaan NU Online pada April 2026, disebutkan bahwa dari 341 sampel yang diuji, 11 sampel mengandung kanabinoid sintetis, satu sampel mengandung metamfetamina atau sabu, dan 23 sampel mengandung etomidate, yakni obat anestesi.

Temuan itu menjadi salah satu latar belakang meningkatnya perhatian terhadap peredaran vape. Namun, keberadaan zat terlarang dalam sebagian sampel tidak berarti seluruh cairan vape yang beredar mengandung narkotika. Persoalan penyalahgunaan perangkat dan kandungan cairan perlu dibedakan dari karakteristik setiap produk.

MUI juga mempertimbangkan aspek kesehatan dan lingkungan. Dalam fatwanya, nikotin disebut sebagai zat yang bersifat adiktif dan berdampak negatif terhadap kesehatan. Menariknya, definisi nikotin dalam fatwa tersebut mencakup zat yang terdapat pada produk rokok konvensional maupun rokok elektrik.

Artinya, MUI sebenarnya mengakui bahwa kedua jenis rokok memiliki kesamaan dari sisi kandungan nikotin. Ketua MUI Bidang Fatwa juga menyebut keduanya sama-sama dikonsumsi dengan cara diisap, meskipun memiliki perbedaan dalam industri, jalur produksi dan distribusi, serta dampak sosial-ekonominya.

Nahdlatul Ulama (NU) memiliki pendekatan yang berbeda dalam menetapkan hukum rokok. Melalui Lembaga Bahtsul Masail PBNU pada 23 Februari 2011, hukum merokok diputuskan berada dalam kategori mubah atau makruh, bergantung pada kondisi dan tingkat kemudaratannya.

Wakil Ketua LBM PBNU saat itu, KH Arwani Faisal, menjelaskan bahwa hukum mubah dan makruh tidak berlaku bagi orang yang kondisi kesehatannya terancam oleh rokok. Bagi orang yang memiliki risiko kesehatan apabila merokok, hukumnya dapat berubah menjadi haram.

Sementara itu, pembahasan mengenai vape di lingkungan NU belum menghasilkan keputusan resmi PBNU yang secara khusus mengharamkan seluruh penggunaannya. Dalam artikel yang dimuat Islam NU pada 14 April 2026, dijelaskan bahwa hukum rokok elektrik dapat dianalogikan dengan rokok konvensional, yakni mengikuti tingkat mudarat yang ditimbulkannya.

Sikap hati-hati juga disampaikan Ketua LBM PBNU KH Mahbub Maafi dalam merespons wacana pelarangan total vape pada April 2026. Ia mengingatkan pentingnya membedakan perangkat vape dengan cairan yang digunakan. Jika cairan terbukti mengandung narkotika atau zat terlarang, kandungan itulah yang harus dilarang. Penyalahgunaan tidak serta-merta menjadi alasan untuk menyamaratakan semua perangkat vape sebagai barang terlarang.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa di lingkungan NU, persoalan vape masih membutuhkan pembahasan tersendiri. Pendapat sejumlah pengurus atau penjelasan di media NU juga tidak otomatis dapat disebut sebagai keputusan resmi organisasi untuk mengharamkan seluruh penggunaannya.

Pandangan berbeda terlihat dalam keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Organisasi ini telah mengharamkan rokok konvensional melalui Fatwa Nomor 6/SM/MTT/III/2010.

Dalam fatwa tersebut, merokok dinilai sebagai perbuatan buruk (khabaits), membahayakan diri sendiri dan orang lain, serta termasuk tindakan yang dapat menjatuhkan seseorang ke dalam kebinasaan. Muhammadiyah juga mempertimbangkan sifat adiktif rokok dan pemborosan harta untuk membeli produk yang membahayakan kesehatan.

Sepuluh tahun kemudian, Muhammadiyah kembali mengeluarkan ketetapan terkait rokok elektrik melalui Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Nomor 01/PER/I.1/E/2020 tentang hukum e-cigarette.

Dalam penjelasan yang dimuat pada arsip Tarjih Muhammadiyah, vape diharamkan karena paparan uapnya dinilai membahayakan diri sendiri dan orang lain. Muhammadiyah menggunakan metode qiyas aulawi, yakni penalaran analogi yang menetapkan hukum lebih kuat pada persoalan baru ketika alasan hukumnya dinilai lebih berat.

Dalam penjelasan tersebut, keharaman rokok elektrik bahkan dinilai lebih kuat daripada rokok konvensional karena kandungan zat adiktif dan unsur racunnya.

Dengan demikian, posisi Muhammadiyah berbeda dari hasil pembahasan rokok di Ijtima Ulama MUI tahun 2009. Muhammadiyah telah menetapkan keharaman untuk kedua jenis rokok tersebut melalui keputusan Majelis Tarjih.

Perbedaan keputusan MUI tidak serta-merta berarti organisasi tersebut menyimpulkan bahwa vape selalu lebih berbahaya daripada rokok konvensional. Dalam Fatwa Nomor 131 Tahun 2026, alasan yang dicantumkan mencakup risiko kesehatan, kerusakan lingkungan, serta pencegahan penyalahgunaan perangkat untuk peredaran dan konsumsi zat terlarang. MUI juga mengakui bahwa keduanya sama-sama mengandung nikotin.

Di sisi lain, pandangan NU memperlihatkan adanya perdebatan tentang apakah risiko penyalahgunaan suatu perangkat cukup untuk mengharamkan seluruh jenis penggunaannya. Sementara itu, Muhammadiyah telah mengambil keputusan yang lebih tegas dengan mengharamkan rokok konvensional maupun elektrik.

Karena itu, pertanyaan mengapa MUI mengharamkan vape tetapi tidak mengharamkan semua rokok konvensional sebenarnya berakar pada perbedaan hasil ijtihad dan proses penetapan fatwa. Hukum rokok konvensional pernah menjadi perdebatan dalam forum ulama pada 2009, sedangkan vape memperoleh keputusan khusus melalui Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026.

Perlu dibedakan pula antara fatwa keagamaan dan peraturan negara. Fatwa MUI merupakan ketetapan keagamaan, bukan undang-undang yang dengan sendirinya memberikan sanksi pidana. Karena itu, MUI merekomendasikan Presiden dan DPR menyusun aturan hukum yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya. Artinya, pelarangan secara hukum negara masih memerlukan proses pembentukan regulasi tersendiri.