Pemerintah Menggodok Banyak Program Baru Untuk Memacu Ekonomi Indonesia
Dream - Pemerintah merancang berbagai program insentif baru untuk menyiapkan pemulihan ekonomi nasional. Setelah subsidi upah, kartu prakerja, sejumlah inisiatif baru sedang disiapkan untuk program kerja tahun 2020-2021.
Semua program yang disiapkan pemerintah ini berfokus pada akselerasi realisasi anggaran program-program strategis penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan program di kementerian/lembaga.
“ Saya dan para Menteri di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian membahas hal-hal terkait strategi percepatan realisasi belanja program-program strategis, supaya ekonomi Indonesia tahun ini tumbuh positif,” tutur Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RKTM), akhir pekan lalu di Nusa Dua, Bali.
Menurut Airlangga, percepatan belanja pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal III 2020 dan pertumbuhan ekonomi tahun 2020. Melihat peluang tersebut, pemerintah tengah mendorong strategi tersebut dengan berbagai upaya ekstra.
“ Tidak lupa, kami juga menyiapkan sistem monitoring dan evaluasi yang rutin dan secara regular dilaksanakan koordinasi untuk percepatan realisasi belanja ini,” kata Airlangga.
Mengutip laman ekon.go.id, pemerintah telah menampung banyak usulan yang berasal dari kementerian/lembaga untuk dijalankan pada tahun ini hingga 2021. Beberapa di antaranya bahkan sedang dipersiapkan pemerintah.
Usulan program tersebut dianggap memenuhi tiga kriteria yang telah ditetapkan pemerintah seperti mendorong pemulihan ekonomi,berdampak signifikan terhadap penyerapan pekerja (padat karya) maupun share pertumbuhan ekonomi, serta nilai programnya yang cukup besar.
Berikut adalah 13 program yang sedang dipersiapkan pemerintah dan diusulkan kementerian/lembaga:
Usulan Program yang sedang disiapkan:
1. Pinjaman PEN Daerah yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan no. 105/2020)
2. Tambahan Dana Insentif Daerah (DID) untuk Program PEN
3. Program Padat Karya Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)
4. Pengembangan Desa Digital dan UMKM Digital
5. Penambahan kuota alokasi Program Kartu Prakerja
6. Program Gerakan Belanja di Pasar Rakyat
7. Program Padat Karya dalam Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Program yang diusulkan Kementerian dan Lembaga:
1. Program Bangga Buatan Indonesia
2. Program Beli Karet untuk Aspal 2020-2021
3. Program Beli Bahan Baku Industri Kecil dan Menengah
4. Program Beli (Discount) Produk UMKM
5. Program Beli Produk Rakyat melalui Pegadaian
6. Program Padat Karya Penyangga Wisata.
(Sah)
Dream - Program stimulus untuk menggenjot ekonomi nasional tak henti dibuat pemerintah. Terbaru, Satgas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tengah merancang bantuan sosial (Bansos) produktif untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Sebelumnya pelaku UMKM telah menerima insentif berupa subsidi bunga, insentif pajak, dan kredit modal kerja yang sudah terserap 26,4 persen.
" Saat ini kita juga sedang menyiapkan berbagai program tambahan karena penyerapan dari beberapa (program untuk UMKM) ini masih perlu untuk ditingkatkan, seperti pemberian apa yang disebut bansos produktif," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dikutip dari lama Kemenkeu.go.id.
Pemerintah tengah mengidentifikasi 9 juta pelaku usaha sangat kecil untuk mendapatkan bansos produktif senilai Rp2,4 juta. Pemerintah juga akan memberikan bantuan kredit Rp2 juta bagi pelaku usaha ultra mikro tanpa bunga.
Sri Mulyani berharap bantuan tambahan tersebut dapat meningkatkan daya tahan pelaku usaha terutama yang belum mendapatkan akses ke perbankan (unbankable).
“ Itu yang dilakukan oleh Pemerintah untuk bisa makin meningkatkan daya tahan dari usaha yang sangat kecil, usaha ultra mikro, dan usaha mikro yang belum bankable," jelas Menkeu.
Menkeu mengungkapkan mayoritas penerima bantuan adalah kaum perempuan. Menurut Menkeu, dimensi gender dalam pemberian bantuan menjadi sangat penting karena dapat memberikan multiplier effect kepada keluarganya.
Strategi ini juga sesuai dengan desain Kemenkeu yang ingin menargetkan penerima manfaat ini adalah perempuan. " Ini karena mereka bisa memberikan multiplier manfaat kepada keluarganya terutama putra-putrinya sehingga keluarga miskin anak-anaknya mampu tetap bisa mendapatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang baik," ujar Menkeu
Diakui Menkeu, tantangan utama dalam penyaluran bansos adalah data yang tidak diperbarui. Namun dengan pandemik Covid-19 yang bergerak cepat, pemerintah tidak dapat menunggu data tersebut terverikasi. Langkah ini juga sudah dikonsultasikand engan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Untuk UMKM, pemerintah menggunakan data yang ada ditambah data yang ada di dalam perbankan yang memiliki akun kurang dari Rp1-2 juta.
“ Memang trade off antara kecepatan dan ketepatan pada saat bahan baku datanya belum komplit menjadi suatu yang sangat menantang untuk kita semuanya," ujar Menkeu.(Sah)
/vidio-web-prod-video/uploads/video/image/7464094/highlight-day-6-3f5941.jpg)
