Kendala ini ditemui oleh peserta amnesti pajak yang menempatkan hartanya di luar negeri.
Dream – Pemerintah mengungkapkan kendala terbesar warga Indonesia, khususnya pengusaha yang menempatkan dana di luar negeri, dalam mengikuti program amnesti pajak terletak pada masalah administrasi.
Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, mencontohkan seseorang yang memiliki uang Rp100 miliar di Singapura harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari bank.
“Izin dari bank ini yang lama. (Izinnya) bisa seminggu, bisa dua minggu, dan sebagainya,” kata Pramono di Jakarta, dilansir dari setkab.go.id, Rabu 21 September 2016.
Dia mengatakan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi, sebenarnya telah mempermudah kendala yang dihadapi para pengusaha tersebut. Mereka bisa melaporkan dulu harta yang dimiliki tanpa harus menunggu konfirmasi dari bank yang bersangkutan. Syarat administrasi pun bisa menyusul.
“Ini yang sekarang ini sebenarnya menjadi keluhan para pembayar pajak besar yang perusahaannya itu bisa puluhan, bisa ratusan. Untuk mengonsolidasikan ini mereka masih memerlukan waktu karena harus menunggu perbankan-perbankan yang ada tersebar dari seluruh dunia,” kata dia
Dengan kemudahan itu, Pramono melanjutkan, pengusaha masih bisa menikmati fasilitas amnesti pajak untuk periode September, yaitu tarif pajak yang rendah. “Kalau bagi pengusaha, September ini untungnya kalau repatriasi 2 persen dan deklarasi 4 persen. Itu memberikan beda angka dibandingkan nanti Desember sudah ada kenaikan,” kata dia.(Sah)
