Dua Alasan Utama Kemenhub Larang Mudik Lebaran Tahun Ini

Dorong Partisipasi Masyarakat Tekan Kasus Positif COVID

Dikhawatirkan jika angka kasus baru kembali naik, rencana pembukaan sekolah secara tatapp muka mau tidak mau terpaksa ditunda lagi. Untuk itu Kemenhub berkomitmen menyediakan transportasi yang sehat dan selamat.

“ Tapi ini harus didukung masyarakat yang tidak mendesak dan bisa ditunda jangan melakukan perjalanan,” kata dia.

" Masyarakat pun harus timbul kesadaran bahwa bergerak secara masif belum menguntungkan bagi kita semua sehingga lebih baik jangan kemana-mana dulu.”

Libur Panjang Selalu Dorong Warga Bepergian

Adita memberkan contoh libur panjang Paskah pekan lalu telah meningkatkan mobilitas masyarakat. Dari laporan PT Jasa Marga Tbk diketahui teradi pergerakan kendaraan sebanyak 350 ribu perjalanan selama libur panjang Paskah. Sementara penumpang angkutan udara naik 39,8 persen.

“ Libur Paskah itu dari kendaraan pribadi dari Jasa Marga melaporkan 350.000 kendaraan. Belum lagi yang menggunakan pesawat melonjak 39,8 persen di AP I dan AP II. Tidak signifikan, tapi terkonversi di kendaraan pribadi,” kata dia.

Berkaca dari pengalaman tersebut, lanjut Adita, libur panjang harus diakui telah mendorong mobilitas masyarakat baik yang menggunakan kendaraan umum maupun pribadi. Kondisi ini terjadi hampir di seluruh libur panjang baik selama pandemi maupun sebelum pandemi.

Pada akhirnya, kenaiakn pergerakan mobilitas masyarakat di masa libur panjang dipastikan selalu diikuti angka kenaikan kasus positif Virus Corona.

“ Ada libur panjang yang lonjakannya signifikan, ada yang tidak terlalu signifikan. Memang kemudian ada dampak kenaikan kasus,” kata dia. 

Aturan Larangan Mudik Dibuat Lebih Tegas

Sebagai kementerian yaang mengatur mobilitas transportasi di seluruh Indonesia, Kemenhub berupaya menekan kenaikan kasus penularan Covid-19 salah satunya dengan memperketat aturan perjalanan luar kota dan antar kota.

" Kami merujuk pada surat edaran dari Satgas, yang terakhir adalah surat edaran nomor 12 ini mengatur syarat perjalanan penumpang yang bisa melalukan perjalanan antar kota atau jarak jauh,” kata dia.”

Kemenhub saat ini sedang menyusun ketentuan larangan mudik 2021, untuk mencegah penyebaran dan penularan kasus covid-19 di masyarakat. Berkaca pada pengalaman 2020, meskipun ada larangan mudik sebagian masyarakat tetap melakukan mudik.

Untuk penerapan aturan di tahun ini, Kemenhub akan memasukkan ketentuan berupa sanksi bagi pelanggar mudik 2021.

Aturan Larangan Mudik Masih Digodok

“ Jika kemudian tetap bersikeras melakukan mudik apa konsekuensinya. Konsekuensinya tadi bisa yang sifatnya mungkin tidak berbasis hukum tapi ada juga yang nantinya berupa sanksi-sanksi demikian,” kata Adita.

Namun, sejauh ini Kemenhub dan pihak terkait seperti Satgas penanganan covid-19, Kementerian dan lembaga saling berkoordinasi dalam menerapkan konsekuensi atau sanksi mudik 2021. Disamping itu, Kemenhub juga terus berupaya menyosialisasikan larangan mudik 2021 kepada masyarakat .

“ Bagaimana kemudian pengendalian ini selain juga kita tetap kan aturannya kita lakukan sosialisasinya, dibuat masyarakat juga paham mengapa harus dilarang,” kata dia.