Dream – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, berencana menurunkan tarif angkutan umum khusus untuk veteran, guru, dan pensiunan guru. Program ini dibuat Anies sebagai bentuk penghargaan kepada orang-orang yang telah berjasa bagi Indonesia. 

Dikutip dari Merdeka.com, Rabu 29 September 2021, Anies menyebut keinginan tersebut bisa direalisasikan seiring dengan peluncuran Integrasi Transportasi Jabodetabek. Integrasi sistem ini tak sekadar meningkatkan kenyamanan pengguna transportasi publik, tetapi lebih berkeadilan.

“Ketika sudah tuntas proses integrasnya, sistem ini memungkinkan ada price differentiation (perbedaan tarif,red),” kata Anies dalam peresmian Integrasi Transportasi Jabodetabek.

Menurut Anies, pperbedaan pengenaan tarif penumpang umum ini sudah lumrah dilakukan di kota-kota modern modern di dunia. Sistem ini biasanya dianggap sebagai honor kepada mereka yang telah berjasa kepada bangsa dan bukan sebagai upah. 

“Kita menyaksikan di berbagai wilayah di dunia mereka-mereka yang mendapatkan reward itu tahu persis. Makanya, sering namanya honorarium karena itu honor, bukan upah. Ini kehormatan,” kata mantan menteri pendidikan di era kabinet periode pertama Joko Widodo itu 

Anies Baswedan Ditanya KPK Soal Program Pengadaan Rumah di Jakarta

Dream - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menjelaskan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggilnya untuk menjelaskan seputar program dan peraturan yang berlaku di DKI Jakarta.

"Pertanyaan menyangkut landasan program dan seputar peraturan-peraturan yang ada di Jakarta," ujar Anies.

Untuk diketahui, Anies Baswedan hari ini datang memenuhi panggilan KPK  sebagai saksi atas pengadaan lahan di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur, yang diduga mengandung unsur korupsi.

Secara khusus, Anies menjelaskan jika pertanyaan yang diajukan penyidik KPK terkait program pengadaan rumah di Jakarta. 

"Ada 8 pertanyaan yang terkait dengan program pengadaan rumah di Jakarta," ungkapnya.

Namun saat dicecar pertanyaan jurnalis seputar materi pemeriksaan, Anies tidak menjelaskan secara rinci mengenai keterangan yang disampaikannya kepada penyidik. Pun, dia tidak memberikan sedikit penjelasan mengenai proses pengadaan lahan di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur yang diduga mengandung unsur korupsi.

"Saya berharap penjelasan yang tadi disampaikan bisa bermanfaat bagi KPK untuk menegakkan hukum, menghadirkan keadilan dan memberantas korupsi," kata dia.

Dicecar 8 Pertanyaan

Anies sempat menyinggung situasi yang terjadi di ruang pemeriksaan. Dia mengaku mendapat delapan pertanyaan dari penyidik.

Tidak hanya itu, Anies juga diminta menjawab sembilan pertanyaan seputar identitas seperti tempat lahir dan tanggal lahir. Pemeriksaan sempat dijadwalkan selesai pukul 12.30 WIB.

"Tetapi kemudian panjang untuk mereview yang tertulis itu sama. Tuntas semua jam 15.00-an lalu," kata dia, dikutip dari Merdeka.com.

Penuhi Panggilan KPK Soal Penggadaan Tanah di Munjul, Ini Kata Anies Baswedan

Dream - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, hari ini datang memenuhi panggilan Komisi Pemberantasam Korupsi (KPK). Anies dimintai keterangan sebagai saksi atas pengadaan lahan di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur, yang diduga mengandung unsur korupsi.

"Saya memenuhi undangan untuk memberikan keterangan sebagai warga negara yang ingin ikut serta di dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik," ujar Anies.

Anies siap memberikan keterangan yang diminta KPK. Dia berharap keterangan tersebut dapat membantu penyidik dalam menggelar investigasi.

"Saya berharap nantinya keterangan yang saya berikan akan bisa membantu tugas KPK di dalam menuntaskan persoalan korupsi yang sedang diproses," kata Anies.

Dipanggil Bareng Ketua DPRD DKI Jakarta

Penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan sejumlah tokoh yang diangga memiliki kaitan dengan korupsi tersebut. Selain Anies, KPK memeriksa Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi.

Keduanya diminta keterangan untuk pelengkapan berkas penyidikan terhadap Yoory Corneles Pinontoan. Yoory yan merupakan mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengadaan lahan di DKI Jakarta.

"Informasi yang kami terima, benar tim penyidik mengagendakan pemanggilan saksi untuk YRC dan kawan-kawan, di antaranya yaitu Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) dan Prasetyo Edi Marsudi (Ketua DPRD DKI Jakarta) untuk hadir pada Selasa (21 September 2021) bertempat di Gedung KPK Merah Putih," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, dikutip dari Merdeka.com.