Cerita Sri Mulyani Kuliahi Mahasiswa Universitas Ternama Dunia

Ketimpangan sosial ini muncul sejalan kemiskinan yang semakin berkurang.

Dream – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memberikan kuliah umum di Harvard Kennedy School, Amerika Serikat. Di hadapan mahasiswa universitas ternama dunia itu, Sri Mulyani menyinggung masalah ketimpangan sosial.

Dilansir dari akun Facebook resminya, @smindrawati, Kamis 9 Maret 2017, dia memberikan kuliah umum dengan topik “ The New World Order: Indonesia’s Response and Call for a Coordinated Global Response.

“ Kuliah ini masuk dalam program acara Albert H. Gordon Lecture yang pembahasannya fokus pada bidang keuangan dan kebijakan publik,” tulis dia.

Sri Mulyani memulai kuliah umum dengan pendapatan rata-rata global yang meningkat 460 persen dari 1950 ke 2015. Dikatakan bahwa kemiskinan ekstrem pun turun 72 persen dari 1950 ke 2015.

“ Masalahnya, saat yang sama, ketimpangan antara si kaya dan si miskin melebar dan akses terhadap pekerjaan dan keselamatan pun tidak sama,” kata dia.

Mantan petinggi Bank Dunia ini mengatakan ada rasa tidak puas di masyarakat terhadap pemerintah. Pemerintah dianggap gagal mentransfer keuntungan globalisasi untuk mereka yang terkena dampaknya. Ada juga ketidakpuasan karena politisi dan pembuat kebijakan membuat aturan kelompok kelas menengah membayar pajak lebih tinggi daripada kelas , sampai pelayanan publik yang tidak terjangkau oleh si miskin.

“ Indonesia tidak kebal dengan masalah itu,” kata dia.

Sri Mulyani mengatakan rasio ketimpangan semakin melebar sementara angka kemiskinan bisa ditekan sejak tahun 2000, dilihat dari pendapatan dan kesempatan untuk hidup layak. Jurang si kaya dan si miskin ini akan terlihat ketika seseorang melihat Jakarta, ibu kota negara Indonesia.

Contohnya, seorang anak di Jakarta lahir dari pasangan orang tua yang minimal lulusan SMA, sedangkan di Papua dan Maluku, seorang anak terlahir dari keluarga miskin dengan pendidikan rendah. Seorang anak di Jakarta yang kemungkinan tidak punya sanitasi yang layak itu sebesar 6 persen, sedangkan di pedalaman angkanya bisa meroket hingga 98 persen.

“ Ketimpangan ini juga terjadi di indikator-indikator lainnya, yaitu perumahan, layanan jasa kesehatan, dan pendidikan,” kata dia.

Jokowi, kata Sri Mulyani, bertekad untuk menekan tren ini. Pemerintahan Jokowi menginginkan ada keseimbangan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia dengan menjaga keberagaman, perdamaian, dan inklusivitas. Pemerintah pun berinvestasi lebih banyak di sektor infrastruktur, kesehatan, dan pelayanan sosial.

“ Kami berencana untuk merealokasi anggaran pendidikan kepada pendidikan tersier, teknis, dan pelatihan vokasi. Ini akan memberi kesempatan kepada semua anak untuk bersekolah. Kami memastikan mereka bisa bersaing di tingkat global,” kata dia.