Paruh II-2016, Ekonomi RI Butuh Dukungan Keuangan Syariah

Diharapkan belasan paket ini bisa memperbaiki pertumbuhan ekonomi pada semester II tahun ini.

Dream - Sejumlah paket kebijakan ekonomi telah dirilis pemerintah. Implementasi paket kebijakan pemerintah diyakini bisa meningkatkan investasi dan memacu ekspor.

Bank Indonesia (BI) berharap implementasi ini paket kebijakan ini pada akhirnya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.

Gubernur BI, Agus D. W. Martowardojo, mengatakan optimisme ini didukung oleh banyaknya sinyal, seperti penguatan rupiah dan terjaganya inflasi.

" Juga kebijakan pemerintah, seperti amnesti pajak yang membuka potensi repatriasi dana dari luar negeri ke dalam negeri," kata Agus di Jakarta, dikutip dalam keterangan tertulisnya yang diterima Dream, Kamis 28 Juli 2016.

Agus mengatakan kebijakan ekonomi tersebut tentunya akan berdampak bagi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah sendiri menargetkan paket kebijakan ekonomi bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi pada semester II tahun ini.

" Kami mengharapkan sektor properti lebih tumbuh, baik yang dibiayai keuangan konvensional maupun keuangan syariah," kata mantan menteri keuangan itu.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, menekankan poin Agus tentang dukungan keuangan syariah terhadap pertumbuhan di semester kedua 2016 atau tahun depan.

Enny mengatakan bahwa seluruh pemangku kepentingan lain perlu bersama-sama memetakan dan mengemas potensi ekonomi syariah di Indonesia.

" Pengembangan ekonomi syariah berarti pengembangan ekonomi Indonesia," kata Enny.

Sekadar informasi, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) telah merilis 12 paket kebijakan ekonomi. Menurut data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, ada 203 paket Kebijakan Ekonomi Indonesia dalam paket I-XII yang masuk ke dalam daftar deregulasi. Di antara kebijakan yang telah diregulasi termasuk di antaranya revitalisasi industri modal ventura, pembiayaan konsorsium untuk industri yang berorientasi ekspor serta bisnis kreatif dan mikro. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah dalam melakukan pengkajian menyeluruh dan menyisir seluruh basis data kebijakan serta rencana aksi pascaimplementasi.