Waduh! Lebih dari Separuh Peserta Program Kartu Prakerja Masih Berstatus Pekerja

Kepala KSP: Program Kartu Prakerja Bisa Jadi Model Digitalisasi Birokrasi

Dream - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menilai program kartu prakerja bisa menjadi contoh model penyelenggaraan birokrasi, pelayanan yang baik, dan transparan. Langkah kerja yang berjalan di program ini bahkan bisa diterapkan di semua level pelayanan publik.

“ Semua yang menjadi bagian dari birokrasi atau abdi masyarakat harus ke arah sana. Jangan lagi pakai cara lama dalam mengelola layanan publik,” terang Moeldoko dalam keterangan tertulis webinar Customer First: Mindset Baru Layanan Publik dalam Program Kartu Prakerja , Senin, 23 November 2020.

© Dream

Menurut Moeldoko, sejak diluncurkan tujuh bulan lalu, program Kartu Prakerja telah menyerap sebanyak 5,6 juta penerima dari 42 juta pendaftar. Pencapaian itu tidak lepas dari penerapan digitalisasi dengan mengusung konsep mengutamakan pelanggan (customer first).

Mantan panglima TNI Ini menegaskan digitalisasi harus jadi pola baru bagi birokrasi sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang selalu menekankan DILAN (Digital dan Melayani). Pemikiran Presiden tersebut terangkum secara menyeluruh dan harus diadopsi sehingga pelayanan publik bisa berjalan secara efisien, efektif, dan dirasakan lagsung oleh masyarakat.

“ Presiden juga bilang bahwa saat ini bukan negara kuat melawan negara lemah, bukan negara besar melawan negara kecil, tapi negara cepat yang akan merebut sesuatu,” jelas Moeldoko

SDM Siap Cetak Saat Investasi Masuk

Lebih jauh, Moeldoko berpendapat beberapa Kementerian/Lembaga hingga Pemerintahan Daerah harus sudah mulai menuju pelayanan digital. Sistem ini sedang berjalan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang memiliki program sertifikasi tanah 5 juta bidang tanah per tahun dari sebelumnya 500 ribu bidang tanah. Di tingkat pemerintah daerah, Moeldoko mengapresiasi langkah beberapa daerah yang menerapkan Mall Layanan Terpadu.

Terkait Kartu Prakerja, Moeldoko menjelaskan program ini menjadi salah satu rencana pemerintah menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas yang siap bekerja dengan baik. Kesiapan ini diperlukan terlebih dengan adanya kemudahan investasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja.

" Saat investasi masuk dan membangun beragam industri, maka akan butuh banyak orang. Dengan Kartu Prakerja, SDM-nya akan siap, jadi tidak perlu lagi cari pekerja dari luar negeri,” ujar Moeldoko.

Sementara itu Direktur Operasi PMO Kartu Prakerja Hengki M. Sihombing menambahkan, Program Kartu Prakerja mengusung konsep Customer First dengan menyiapkan fasilitas layanan aduan, pernyataan, hingga masukkan dari masyarakat melalui tiga saluran yakni Instagram, Contac Center (email dan telepon) serta chatting online.

“ Dari 5,6 juta penerima baru terlayani sekitar 70-80 persen. Tapi ini jadi ruang kami sebagai bagian untuk memperbaiki layanan,” ujar Hengki.

Senada dengan Moeldoko, Ekonom Aviliani juga mengapresiasi konsep Customer First Kartu Prakerja yang bisa diterapkan di tempat pelayanan publik lainnya.