Didenda Rp30 Miliar, Grab Sesalkan Keputusan KPPU

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Jumat, 3 Juli 2020 17:41
Didenda Rp30 Miliar, Grab Sesalkan Keputusan KPPU
Begini alasannya.

Dream – Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membuat manajemen Grab angkat bicara. Perusahaan ini menyesalkn purusan KPPU meskipun telah menyampaikan argumentasi dan pembuktian, serta didukung oleh saksi dan ahli yang dihadirkan di persidangan.

Sekadar informasi, KPPU menjatuhkan denda Rp30 miliar kepada PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab Indonesia) dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI). Keputusan ini berdasarkan pada dugaan diskriminasi terhadap mitra pengemudi mereka.

Dikutip dari Liputan6.com, Jumat 3 Juli 2020, Grab mengklaim, pihaknya tidak melihat adanya aturan yang dilanggar atau pihak yang dirugikan dalam kerja samanya dengan PT TPI, apalagi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.

" Kami menyadari ada banyak mitra pengemudi kami yang ingin mendapatkan manfaat dari platform Grab untuk mendapatkan penghasilan yang jujur, tetapi tidak memiliki sarana berupa kendaraan, terlebih untuk dapat memiliki mobil pribadi. Oleh karena itu, kami bekerja sama dengan PT TPI untuk memfasilitasi akses sebagian mitra pengemudi ke layanan penyewaan mobil yang hemat biaya sehingga mereka dapat terus mencari nafkah seperti yang lainnya," tulis perseroan.

Sistem pemesanan Grab Indonesia didasarkan pada kinerja dan prestasi. Untuk mempromosikan dan mendorong layanan yang berkualitas di antara mitra pengemudi, Grab memiliki berbagai program manfaat pengemudi, yang mencakup pemesanan yang produktif bagi mereka yang berkinerja baik, untuk memberikan penghargaan kepada semua mitra pengemudi yang memenuhi syarat yang secara konsisten dinilai tinggi oleh penumpang.

Grab juga mengklaim tidak memberikan perlakuan istimewa kepada mitra pengemudi yang terdaftar di TPI.

" Jika mitra pengemudi Grab yang terdaftar di TPI secara konsisten memberikan layanan berkualitas kepada penumpang, tentu saja mereka berhak atas manfaat program yang sama dengan semua mitra pengemudi lainnya," lanjut Juru Bicara Grab Indonesia.

Dengan demikian, Grab Indonesia akan terus berupaya untuk melindungi brand dan reputasinya dari tuduhan tidak berdasar yang dibuat oleh KPPU.

" Dengan memperhatikan prinsip ini, kami akan mengajukan banding terhadap putusan KPPU tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Grab. 

1 dari 4 halaman

Timbulkan Citra Buruk Bagi Dunia Usaha

Keputusan ini juga menarik perhatian Hotman Paris Hutapea. Sebagai kuasa hukum Grab Indonesia dan PT TPI, Hotman Paris menilai bahwa tindakan yang dilakukan KPPU merupakan preseden buruk terhadap citra dunia usaha di Indonesia, di tengah pandemi ini.

" Di saat Presiden Joko Widodo sedang bekerja keras untuk membujuk investor asing agar berinvestasi di Indonesia, KPPU justru menghukum investor asing (Grab dan TPI) yang telah menanamkan modal besar di Indonesia dan telah membuka lapangan pekerjaan yang sangat luas, dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta persidangan," ujar Hotman dikutip dari keterangan tertulis.

Hotman melanjutkan, seluruh koperasi mitra Grab yang merupakan pesaing TPI tidak pernah merasa terdiskriminasi dengan hadirnya TPI. Namun, KPPU dinilai memaksakan kehendak menyatakan Grab bersalah tanpa ada dasar hukum yang jelas.

" Anehnya, Grabyang memberi dampak positif bagi perekonomian Indonesia justru dihukum dengan nilai denda yang sangat fantastis, tanpa pertimbangan hukum yang jelas," kata dia.

2 dari 4 halaman

Minta Jokowi Awasi KPPU

Atas hal itu, Hotman meminta agar Presiden Joko Widodo melakukan pengawasan terhadap KPPU. Menurutnya, jika ada lembaga masih melakukan hal ini tanpa dasar hukum yang jelas, maka investor asing bisa kehilangan minat menanamkan modalnya di Indonesia.

Pihaknya juga akan segera melakukan proses hukum terkait tuduhan ini.

" Atas putusan KPPU tersebut, Grab dan TPI akan segera menempuh upaya hukum dengan mengajukan permohonan keberatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan," ujar Hotman.


(Sumber: Liputan6.com/Athika Rahma)

3 dari 4 halaman

Grab Indonesia Didenda Rp30 Miliar

Dream – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutus PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab Indonesia) dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) telah bersalah atas dugaan diskriminasi terhadap mitra pengemudi mereka.

Grab Indonesia, sebagai terlapor 1, dikenakan sanksi sebesar Rp7,5 miliar atas pelanggaran pasal 14 dan Rp22,5 miliar atas pelanggaran pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, sehingga secara total, Grab Indonesia dikenakan denda Rp30 miliar.

Sementara untuk PT TPI sebagai terlapor 2 dikenakan sanksi Rp4 miliar atas pelanggaran pasal 4 dan Rp15 miliar atas pasal 19 huruf d, dengan total denda Rp19 miliar.

 

 © Dream



Kasus ini awalnya diinisiasi oleh KPPU pada 2019 lalu dengan laporan Nomor 13/KPPU-I/2019. Perkara ini ditindaklanjuti ketahap penyelidikan mengenai dugaan pelanggaran integrasi vertikal (Pasal 14), tying-in (Pasal 15 ayat 2), dan praktek diskriminasi (Pasal 19 huruf d).

" Di awal perkara, KPPU menduga telah terjadi beberapa pelanggaran persaingan usaha melalui order prioritas yang diberikan Grab kepada mitra pengemudi di bawah TPI yang diduga terkait rangkap jabatan antar kedua perusahaan tersebut," jelas KPPU.

4 dari 4 halaman

Perjanjian Kerja Sama

Dalam proses persidangan, Majelis Komisi menilai bahwa perjanjian kerjasama penyediaan jasa oleh Grab Indonesia selaku perusahaan penyedia aplikasi dan TPI selaku perusahaan yang bergerak di bidang jasa sewa angkutan khusus, bertujuan untuk menguasai produk jasa penyediaan aplikasi angkutan sewa khusus berbasis teknologi di Indonesia dan mengakibatkan terjadinya penurunan persentase jumlah mitra dan penurunan jumlah orderan dari lengemudi mitra non-TPI.

Majelis Komisi menilai tidak adanya upaya tying-in yang dilakukan Grab Indonesia terhadap jasa yang diberikan oleh TPI. Majelis menilai bahwa telah terjadi praktik diskriminasi yang dilakukan oleh GRAB dan TPI atas mitra individu dibandingkan mitra TPI, seperti pemberian order prioritas, masa suspend, dan fasilitas lainnya.

" Praktik tersebut telah mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap mitra non-TPI dan mitra individu," jelas KPPU.

Terkait hal ini, Majelis Komisi memeritahkan agar para terlapor melakukan pembayaran denda paling lambat 30 hari setelah Putusan memiliki kekuatan hukum tetap.

(Sumber: Liputan6.com/Athika Rahma)

Beri Komentar