Gula Tebu vs Sirup Jagung Tinggi Fruktosa, Mana yang Lebih Baik untuk Gula Darah?
Jadi Pengajar di AS, Jusuf Kalla Bahas Akar Konflik Dunia
Kesepian Bisa Mengurangi Hampir 6 Tahun Hidup Sehat, Pria Lebih Rentan Mengalami Dampaknya
7 Makanan yang Mengandung Zat Besi Lebih Tinggi daripada Daging Merah, Ada Tahu dan Bayam
Sentuh Level 5.000, IHSG Mulai Berusaha Bangkit Usai Dibuka Melemah di Sesi Pembukaan
Survei Poltracking: Gerindra Jauh di Atas PDIP-Golkar, Bagaimana PSI?
BEI Sesuaikan Lagi Aturan Batasan ARB untuk Saham Harga Rp11-Rp14
Bukan Hiu Putih, Ini 4 Hewan Paling Mematikan di Dunia dan Bahayanya bagi Manusia
© MEN
Dream - Salah satu yang telah dipersiapkan dalam pembangunan ibu kota negara baru adalah antisipasi ancaman pertahanan dan gangguan keamanan. Pemerintah telah menyiapkan sistem pertahanan dan keamanan sesuai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
" Sejalan dengan konsep IKN sebagai smart city, masterplan dirancang dengan muatan teknologi canggih dan local wisdom sehingga bercirikan smart defence dan smart security," kata Direktur Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas, Bogat Widyatmoko, dikutip dari merdeka.com, Rabu 29 Desember 2021.
Dalam rencana pemindahan ibu kota negara, tambah Bogat, penguatan pertahanan negara sangat diperlukan. Pemindahan ibu kota ke Kalimantan perlu strategi pertahanan dan keamanan yang berbeda. Karena itulah Bappenas menyusun sistem pertahanan dan keamanan dengan ibu kota negara sebagai center of gravity dan enabler.
Sebagaimana negara lain, pertahanan dan keamanan adalah syarat keberlangsungan pembangunan di segala bidang. " Negara dengan konflik tinggi cenderung sulit menyejahterakan masyarakatnya," kata Bogat.
Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas, Diani Sadia Wati, mengatakan, ibu kota baru harus memenuhi kebutuhan dan tantangan masa depan, salah satunya soal pertahanan dan keamanan.
" Adanya kebutuhan nyata untuk memastikan tata kelola pemerintahan tidak terpaku pada pemerintah daerah existing, karena tata kelola di IKN ini perlu kerja lincah atau agile, efektif, dan efisien," tambah dia.
Menurut Diani, bentuk pemerintah daerah khusus ibu kota baru tidak akan keluar dari konstitusi, tapi tetap mengadopsi kebutuhan mewujudkan ibu kota negara yang lincah. " Walau bentuk pemerintah khusus, harus konstitusional. Maka kita belajar dari hal itu," imbuh Sahli Diani.
Model pemerintahan daerah khusus di IKN diharapkan dapat memiliki tata kelola yang lebih baik, sehingga dapat menjunjung tinggi hubungan manusia dan lingkungan hidup.
Advertisement
Jadi Pengajar di AS, Jusuf Kalla Bahas Akar Konflik Dunia

Sentuh Level 5.000, IHSG Mulai Berusaha Bangkit Usai Dibuka Melemah di Sesi Pembukaan

BEI Sesuaikan Lagi Aturan Batasan ARB untuk Saham Harga Rp11-Rp14

Kalau Sains Penting, Kenapa Terasa Asing?

Sustainability dan Hidup Kita, Pengertian, Prinsip, dan Penerapannya


10 Pengganti Garam yang Bisa Membantu Menurunkan Tekanan Darah

Bahasa Apa yang Digunakan Oleh Orang Sriwijaya Pada Masa Lalu?

Ambruk Lagi Dihantam Sentimen MSCI, IHSG Longsor di Bawah Level 5.000 di Sesi Pembukaan

Antisipasi Efek Pengumuman MSCI, Otoritas Bursa Pangkas Aturan Batas Bawah Auto Rejection jadi 7%

Gula Tebu vs Sirup Jagung Tinggi Fruktosa, Mana yang Lebih Baik untuk Gula Darah?


Kesepian Bisa Mengurangi Hampir 6 Tahun Hidup Sehat, Pria Lebih Rentan Mengalami Dampaknya