Jokowi Setuju Pajak UMKM Dihapus

Penundaan Cicilan

Tak sampai di situ, Presiden Jokowi juga memberikan program restrukturisasi pinjaman UMKM, penundaan cicilan maupun bunga.

Kebijakan itu diberikan bukan hanya bagi penerima KUR (Kredit Usaha Rakyat) maupun penerima pinjaman lewat PIP (Pusat Investasi Pemerintah) lewat PNM (PT Permodalan Nasional Madani), program Mekaar dan UMI, pegadaian hingga LPDP, tapi juga penerima pinjaman yang di bawah Rp10 juta melalui BPR, BPRS, Koperasi Simpan Pinjam, melalui Koperasi BNP dan juga lainnya.

" Jadi Presiden minta relaksasi pinjaman ini seluas-luasnya kepada pelaku UMKM terutama mikro," kata Teten.

Selanjutnya, pelaku usaha ultra mikro itu juga dimasukkan di dalam program bantuan langsung tunai (BLT) oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah menyepakati ada skema pinjaman baru bagi UMKM.

Namun, khusus angka detail alokasi anggaran untuk restrukturisasi pinjaman maupun anggaran penambahan program jaminan sosial masih dalam pembahasan antara Kemenko Perekonomian, Kemenkeu dan OJK. Namun, dia memastikan angka saluran kredit hingga Rp70 juta.

" Total sekarang ini dari seluruh saluran kredit UMKM itu ada 70 juta. Nanti yang akan masuk dalam program ini tentu akan kita lihat data analisis ekonominya berapa persen yang betul-betul terdampak sehingga masuk dalam program ini," ujar dia.  

Buka Call Center, Kementerian Koperasi dan UKM Tampung Aduan Soal Dampak Corona

Dream - Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, membuka saluran pengaduan untuk pelaku usaha UMKM yang terdampak virus Corona. Saluran ini berupa call center yang beroperasi Senin-Jumat pukul 08.00-15.00.

Call Center ini berfungsi untuk mengetahui kondisi usaha para Pelaku Koperasi & UMKM yang terdampak wabah virus Covid-19.

Dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Dream, Rabu 18 Maret 2020, ada beragam keluhan yang diterima saluran pengaduan.

" Ada yang mengeluhkan terjadi penurunan permintaan, ada yang tidak berani membuka usahanya karena takut masyarakat takut berinteraksi langsung, ada yang distribusi barang terganggu dan berbagai keluhan lainnya,” kata Teten di Jakarta.

Teten menegaskan pemerintah menyadari wabah virus Corona akan berdampak terhadap perekonomian secara nasional. Untuk itu pemerintah segera melakukan pendataan untuk mengambil langkah-langkah cepat menjaga kelangsungan usaha pelaku UMKM.

Dikatakan, semua data yang masuk melalui Call Center akan dipetakan terlebih dahulu dan kemudian dikoordinasikan dengan pemerintah daerah agar secepatnya dapat diberikan solusi.

“ Untuk mengetahui dan lebih memahami situasi yang dihadapi para Pelaku Koperasi dan UKM, kami telah membuka Hotline 1500-587 dan Khusus Pesan WA: 08111-450-587," kata dia.

Imbau Pemda Berperan Aktif

Teten mendorong pemerintah daerah dan stakeholder lainnya untuk berperan aktif terhadap perekonomian nasional.

" Kami pun terus aktif melakukan konfirmasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah serta stakeholders lainnya,” kata dia.

Teten juga meminta masyarakat dan pelaku UMKM hidup secara higienis. Pelaku usaha diminta untuk menyediakan hand sanitizer di lokasi usaha. Karyawan juga menggunakan sarung tangan dan penutup mulut.

" Kami saat ini sedang menyiapkan berbagai program untuk mengantisipasi, serta sekuat tenaga terus mendorong kemajuan Koperasi dan UMKM di seluruh Indonesia. Selalu waspada dan tetaplah optimis. Jaga kesehatan dan ketenangan. Kita siap bersama,” kata dia.

Jamin Ketersediaan, Peritel Diimbau Batasi Pembelian Bahan Pokok Selama Corona

Dream – Penyebaran virus corona membuat Satgas Pangan bertindak. Satgas ini meminta pelaku-pelaku ritel untuk membatasi pembelian barang pokok dan bahan pangan.

Dalam Surat Edaran No. B/1872/III/Res.2.1/2020/Bareskrim, dikutip Dream, Selasa 17 Maret 2020, Ketua Satgas Pangan, Brigjen. Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga, menyurati asosiasi-asosiasi ritel, seperti APRINDO dan APPSI untuk membatasi pembelian barang pokok dan bahan pangan untuk keperluan pribadi.

“ Untuk menjamin ketersediaan bapokting dan komoditas pangan lainnya serta menjamin kelancaran pendistribusiannya dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat,” kata Daniel.

Barang-barang yang dibatasi pembeliannya, yaitu beras maksimal 10 kg, gula 2 kg, minyak goreng 4 liter, dan mie instan 2 dus.

Hal ini dibenarkan oleh Tutum Rahanta, Dewan Penasihat Himpunan Peritel dan Pusat Perbelanjaan Indonesia.

“ (Iya) sudah ada (imbauan pembatasan pembelian),” kata Tutum ketika dihubungi Dream.

Mendag: Semua Kebutuhan Tercukupi, Jangan Panic Buying

Dream - Pemerintah meminta masyarakat untuk belanja berlebihan atau panic buying. Masyarakat diminta untuk berbelanja sesuai dengan kebutuhan. 

Fenomena belanja berlebihan ini menyusul karena ada wabah virus corona yang masuk ke Indonesia. 

“ Ya jadi begini, masyarakat kalau belanja tidak perlu panik. Belanjalah sesuai kebutuhan," kata Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto, di Jakarta, dikutip dari Liputan6.com, Selasa 3 Maret 2020. 

Agus memastikan tidak ada kelangkaan barang pokok usai dua WNI dinyatakan positif virus Corona. Dia menjamin pemerintah akan selalu memantau ketersediaan barang.

" Pemerintah juga akan memastikan kebutuhan barang tercukupi. Jadi tidak perlu panik. Belanja silakan, tapi sesuai kebutuhan saja," kata Agus. 

Menurut dia, hingga kini belum ada pembatasan impor dari luar negeri. Agus sudah berkomunikasi dengan para pelaku usaha agar tak panikterkait kondisi saat ini.

" Barang tetap masuk, bahkan akan kami perlonggar terutama bahan baku industri. Sesuai arahan Presiden, kecuali yang hewan hidup kemarin ya," kata Agus.

Polisi Jaga Supermarket

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemerintah akan menurunkan anggota kepolisian untuk menjaga supermarket. Hal ini sebagai bentuk mengantisipasi adanya kepanikan setelah diumumkannya dua orang warga Depok positif virus corona.

" Di situlah kita akan ambil langkah-langkah itu. Nanti Kapolri supaya menurunkan anggotanya untuk ikut membatasi masyarakat melakukan hal yang berlebihan seperti itu," ujar Moeldoko di Kantornya, Jakarata Pusat, pada Senin 2 Maret 2020.

(Sumber: Liputan6.com/Lisza Egenham)