Pengemplang Pajak Multinasional di RI Bakal tak Berkutik

Maraknya kasus penghindaran pajak lintas negara menjadi isu dunia. Untuk itu, Ditjen Pajak se-Asia Pasifik mengadakan pertemuan untuk memerangi kasus ini.

Dream - Para pengemplang pajak, khususnya perusahaan multinasional, di Indonesia sebentar lagi takkan bisa berkutik. Indonesia bersama sejumlah negara di dunia tengah merancang aksi bersama untuk mengurangi dan menghinglangkan aksi penghindaran pajak. 

Tahun ini, Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu bahkan menjadi tuan rumah Asia-Pacific Technical Committee Meeting on Base Erosion Profit Shifting (BEPS) bertempat di Hotel Tentrem Yogyakarta, pada 11 – 12 November 2015. 

Bekerjasama dengan OECD Center for Tax Policy and Administration dan OECD Korea Policy Center, pertemuan ini merupakan bagian dari BEPS Project, yaitu usaha bersama dalam skala global yang dimotori oleh OECD dan G20 untuk mengurangi dan menghilangkan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan-perusahaan multinasional.

Indonesia sebagai salah satu anggota G20 telah menyatakan komitmennya untuk turut mendukung proyek ini. Bahkan Indonesia merupakan satu-satunya Negara ASEAN yang tergabung sebagai associate member yang aktif berkontribusi dalam BEPS Project.

Mengutip Kemenkeu, Rabu, 11 Oktober 2015, pertemuan di Yogyakarta ini dibuka oleh Mardiasmo, Wakil Menteri Keuangan dan dihadiri oleh 34 perwakilan dari 17 negara di wilayah Asia Pasifik dan 16 perwakilan dari lima organisasi internasional.

Dalam sambutannya Mardiasmo menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap BEPS Project dan mengingatkan kembali pentingnya asas keadilan dan kesetaraan dalam menerapkan BEPS action plan.

Para delegasi dijadwalkan akan membahas upaya dan mencari pendekatan yang tepat untuk menerapkan rekomendasi yang dihasilkan oleh BEPS Project sebagaimana tertuang dalam final report yang telah diumumkan OECD atas lima belas BEPS Action Plan. Hal itu juga jadi salah satu agenda dalam pertemuan para pemimpin negara-negara G20 di Turki pada 15-16 November 2015 yang rencananya akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia.

BEPS merupakan permasalahan global yang membutuhkan solusi dalam skala global pula. Indonesia mendukung BEPS Action Plan yang memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan negara dan mendorong terciptanya keadilan.