Penyaluran BLT Dana Desa Kini Bisa Dirapel 3 Bulan

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Jumat, 23 Juli 2021 19:12

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, Meminta Penyaluran BLT Dana Desa Dipercepat. (foto: Setkab.go.id)

Dana desa ini diharapkan bisa membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Dream – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, mempermudah penyauran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Kini, pencairannya bisa dilakukan langsung tiga bulan.

“ Kemarin-kemarin BLT Dana Desa hanya bisa disalurkan tiap bulan. Hari ini sudah lebih disederhanakan lagi dan bisa dirapel, sehingga bisa tiga bulan langsung [dicairkan], untuk kemudian diberikan kepada KPM [Keluarga Penerima Manfaat],” kata Abdul di Jakarta, dikutip dari laman setkab.go.id, Jumat 23 Juli 2021.

Abdul Halim berharap pemerintah daerah bisa membantu percepatan penyaluran BLT Desa kepada masyarakat. Abdul mengatakan seluruh warga desa yang terdampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 harus mendapatkan BLT Dana Desa.

“ Jangan sampai ada warga desa yang terdampak [COVID-19], baik dari sisi ekonomi dan kesehatan yang tidak tertangani,” kata dia.

Data KPM BLT Dana Desa tahun ini merujuk pada data KPM BLT Dana Desa tahun lalu, yang sudah melalui verifikasi ulang. Data KPM tersebut bisa saja berubah sesuai dengan kondisi ekonomi warga di masing-masing desa.

“ Data penerima BLT Dana Desa sangat fleksibel. Hari ini bisa saja berkurang, bulan depan bisa saja bertambah karena situasi yang mengharuskan,” kata dia.

1 dari 5 halaman

Diprioritaskan untuk Yang Kehilangan Pekerjaan

Abdul menyampaikan, BLT Dana Desa diprioritaskan untuk warga desa yang kehilangan mata pencaharian dan belum mendapatkan jaring pengaman sosial lainnya. Pendataan KPM BLT Dana Desa dilakukan oleh relawan Desa Lawan COVID-19 berbasis Rukun Tetangga (RT), yang kemudian diputuskan melalui Musyawarah Desa (Musdes).

“ Yang kehilangan mata pencaharian karena sekarang enggak bisa buka warung misalnya, ini masuk sebagai KPM. Nah ketika sudah bisa buka warung lagi, mata pencahariannya kembali, bisa saja dikeluarkan dari KPM. Sangat fleksibel sekali. Yang penting pendataannya betul dan diputuskan di Musyawarah Desa,” kata dia.

Dana Desa yang bersumber dari APBN tersebut saat ini fokus pada tiga hal, yakni BLT Dana Desa, Padat Karya Tunai Desa (PKTD), dan Program Desa Aman COVID-19. Adapun target utama dari tiga program tersebut menurutnya adalah untuk meningkatkan kesehatan dan daya beli masyarakat di desa. “ Program lain kita pikirkan berikutnya, yang penting sekarang kita fokus dulu untuk itu,” kata dia.

2 dari 5 halaman

Daftar Bansos PPKM Level 4, Selain Subsidi Gaji Ada Bantuan Buat Sejuta PKL

Dream – Pemerintah kembali menyalurkan berbagai program bantuan selama masa PPKM level 4, selain subsidi gaji, Bantuan ini diharapkan bisa mengurangi beban masyarakat yang terkena dampak langsung pandemi Covid-19.

Bantuan sosial yang diberikan sampai dengan akhir tahun 2021 di antaranya perpanjangan diskon tarif listrik di mana pemerintah menambah anggaran hingga Rp1,91 triliun untuk diskon listrik. Total alokasi dana untuk diskon listrik dilaporkan mencapai Rp9,49 triliun.

Program diskon listrik ini khusus ditujukan bagi pelanggan listrik kelas bawah yang menggunakan layanan tegangan listrik 450 VA dan 900 VA bersubsidi.

“ Kita perpanjang sampai Desember,” kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dikutip dalam konferensi pers APBN KiTa, dari Youtube Kementerian Keuangan, Kamis 22 Juli 2021.

3 dari 5 halaman

Kuota Internet Sampai Subsidi Upah

Pemerintah juga mengalokasikan subsidi kuota internet untuk 38,1 juta penerima yang terdiri atas pelajar dan tenaga pendidik. Semula, subsidi kuota itu diberikan selama Januari-Mei 2021 dengan total anggaran Rp3 triliun. Namun, pemerintah memperpanjang masa subsidi kuota untuk Agustus-Desember 2021.

“ Itu menambah angka Rp5,54 triliun,” kata Sri Mulyani.

Ada juga kartu prakerja dan subsidi upah. Pemerintah menganggarkan dana tambahan senilai Rp10 triliun untuk kartu prakerja dan subsidi upah. Bantuan itu akan diberikan kepada 2,8 juta penerima.

Subsidi upah yang diberikan sebanyak Rp1,2 juta untuk disalurkan sekali. Untuk kartu prakerja, peserta akan mendapatkan biaya pelatihan Rp1 juta dan insentif Rp600 ribu untuk 4 bulan. Ada juga dana Rp50 ribu yang akan didapat setiap selesai mengisi survei.

4 dari 5 halaman

UMKM dan PKL Pun Turut Dibantu

Untuk pengusaha kecil, pemerintah telah menyiapkan program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM). Bantuan ini akan diberikan kepada 3 juta peserta UMKM pada Juli-Agustus 2021.

Sri Mulyani menyebut Presiden telah meminta tambahan 1 juta penerima baru untuk PKL. Sehingga total penerima bantuan ini akan mencapai 4 juta penerima dana BPUM.

Anggaran yang dialokasikan untuk penyaluran BPUM selama Juli-Agustus ini mencapai Rp3,6 triliun untuk BPUM dan Rp1,2 triliun untuk 1 juta PKL.

Sri Mulyani mengatakan PKL turut terdampak pandemi Covid. Dikatakan bahwa jam kerja mereka dan jumlah pengunjung akan turun. Masing-masing penerima, baik UMKM maupun PKL, akan mendapatkan bantuan senilai Rp1,2 juta. “ Pendapatan mereka pasti mengalami penurunan,” kata dia.

5 dari 5 halaman

Sembako Juga Diperpanjang

Pemerintah juga akan menyalurkan kartu sembako pada Juli-Agustus 2021. Manfaat yang diterima sebanyak Rp200 ribu per bulan. Untuk menggelar program ini, Sri Mulyani merogoh kocek senilai Rp7,52 triliun. Bantuan tersebut akan disalurkan kepada 18,8 juta penerima.

Tak hanya sembako, pemerintah juga akan menyalurkan bantuan beras Bulog untuk 10 juta penerima BST dan 18,8 juta penerima kartu sembako. Beras yang akan disalurkan sebanyak 10 kg untuk setiap keluarga penerima. Penyalurannya dilakukan sekali pada Juli 2021. Anggaran yang dikeluarkan sebanyak Rp3,58 triliun.

Terakhir pemerintah akan menjalankan program kartu sembako PPKM. Bantuan ini diberikan untuk 5,9 juta keluarga penerima, di luar program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, dan BST. Jumlahnya sebanyak Rp200 ribu per keluarga. Anggaran yang disediakan sebanyak Rp7,08 triliun.