Kriteria Pekerja yang Tak Wajib Ikut Iuran Tapera

Kriteria Pekerja yang Tak Wajib Ikut Iuran Tapera

© Ilustrasi Pekerja 2023 maverick

© Ilustrasi Pekerja 2023 maverick

Dream - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan revisi aturan penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat (Tapera), di mana karyawan dari perusahaan swasta kini turut dipungut iuran Tapera.

© Jokowi juga menyinggung rencana anggaran untuk membuat aplikasi baru di tahun ini saja mencapai Rp6,2 triliun. 2024 maverick

Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang diteken Jokowi pada 20 Mei 2024.

© Kata-kata Promosikan Diri Anda untuk Melamar Pekerjaan, Unik dan Keren 2023 maverick

Pada pasal 5 ayat 2, PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera menyebutkan peserta terdiri atas pekerja dan pekerja mandiri.

© Pembekalan CPNS se-Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. 2024 maverick

Pasal 7 menyebutkan pekerja yang dimaksud meliputi calon pegawai negeri sipil, pegawai aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, prajurit siswa Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat negara.

© Sistem bekerja dari rumah mulai berlaku bagi pegawai PNS di Jakarta sejak 21 Agustus 2023. 2023 maverick

Kemudian, pekerja/buruh badan usaha milik negara/daerah, pekerja/buruh badan usaha milik desa, pekerja/buruh badan usaha milik swasta, dan pekerja yang tidak termasuk pekerja.

© Sistem bekerja dari rumah mulai berlaku bagi pegawai PNS di Jakarta sejak 21 Agustus 2023. 2023 maverick

Dalam pasal 23 disebutkan berakhirnya kepesertaan atau tidak wajib ikut tapera, diantaranya:

Kriteria Tidak Wajib Ikut Tapera

a. Telah pensiun bagi pekerja

b. Telah mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pekerja mandiri

c. Peserta meninggal dunia, atau

d.Peserta tidak memenuhi lagi kriteria sebagai Peserta
selama 5 (lima) tahun berturut-turut.

Untuk diketahui, Tapera akan dikelola Badan Pengelola Tapera (BP Tapera), yang merupakan badan hukum yang dibentuk untuk mengelola Tapera.

Pemerintah menetapkan iuran Tapera sebesar 3 persen dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan pekerja mandiri.

Iuran Tapera ditanggung oleh pemberi kerja sebesar 0,5 persen dan pekerja sendiri sebesar 2,5 persen.

Sedangkan besaran simpanan peserta untuk peserta pekerja mandiri ditanggung sendiri oleh pekerja mandiri.