Deputi Gubernur Bank Indonesia, Erwin Rijanto, Mengatakan Pembangunan Ekonomi Nasional Memerlukan Dukungan Ekonomi Dan Keuangan Syariah. (Foto: Bank Indonesia)
Dream – Peran ekonomi dan keuangan syariah dalam pembangunan ekonomi Indonesia sudah tak perlu diragukan lagi. Semakin banyak proyek pembangunan yang mengambil sumber pembiayaan dari produk keuangan syariah.
Deputi Gubernur BI, Erwin Rijanto menjelaskan pembangunan nasional memang membutuhkan dukungan dari beragam aspek, termasuk dukungan dari ekonomi dan keuangan syariah. Dari pengamatan BI, kontribusi sektor keuangan syariah dari pembiayaan dan pasar keuangan syariah, dari tahun ke tahun semakin meningkat.
Pembiayaan syariah tidak hanya bersumber dari pembiayaan sindikasi perbankan syariah untuk pembangunan infrastruktur dan pembiayaan sosial dari dana haji untuk kemaslahatan umat, Sumber pembiayaan dari penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan sukuk korporasi untuk membiayai proyek pemerintah semakin marak jadi pilihan.
“ Dari sisi pasar, keuangan syariah diwujudkan melalui transaksi hedging syariah dan repo syariah yang secara lebih aktif dilakukan oleh perbankan syariah,” kata Erwin dalam seminar “ Kontribusi Pembiayaan dan Pasar Keuangan Syariah pada Pembangunan Nasional” di acara Indonesia Indonesia Shari’a Economic Festival (ISEF) 2018, Surabaya, Jawa Timur, dikutip dari laman bi.go.id, Rabu 12 Desember 2018.
Data BI menunjukan perkembangan pasar keuangan syariah ditandai dengan meningkatnya total akumulasi penerbitan sukuk korporasi. Sebelumnya, instrumen keuangan ini tercatat sebesar Rp20,4 triliun pada 2016. Kini, angkanya melonjak jadi Rp35,6 triliun per Oktober 2018.
Geliat sektor keuangan syariah juga terjadi di pasar uang syariah. Jika rata-rata transaksi pada 2016 baru mencapai Rp780 miliar. Kini, angkanya meningkat menjadi Rp947 miliar untuk periode Januari-Oktober 2018.
Sindikasi pembiayaan perbankan syariah juga mulai marak dipilih untuk beberapa proyek, antara lain proyek kelistrikan senilai Rp4 triliun, proyek jalan tol Pasuruan-Probolinggo senilai Rp1,3 triliun, Pemalang-Batang senilai Rp400 miliar serta penyaluran manfaat sosial dana haji kepada UKM senilai kurang lebih Rp50 miliar.
“ Hal ini dapat terwujud berkat upaya dan kerjasama yang erat antara berbagai pihak yang melibatkan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama dan Badan Pengelola Keuangan Haji, serta pelaku pasar keuangan syariah utamanya perbankan syariah dan asosiasi pasar keuangan syariah,” kata dia.(Sah)
Erwin mengatakan BI akan merilis Sukuk Bank Indonesia. Instrumen keuangan syariah ini bertujuan untuk menambah alternatif instrumen pasar uang syariah yang bisa diperdagangkan dan jadi solusi jangka pendek kebutuhan likuiditas perbankan.
“ Instrumen Sukuk tersebut akan melengkapi instrumen moneter syariah BI yang ada saat ini seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Fasilitas Bank Indonesia Syariah (FASBIS), reverse repo syariah, dan repo SBSN,” kata dia.
Deputi Gubernur BI, Rosmaya Hadi, mengatakan BI melibatkan para entitas bisnis fashion untuk menuju one national branding. Penguatan ini dilakukan dengan pemetaan, identifikasi, pengembangan, dan pembangunan model. Ada juga identifikasi dan pengembangan model usaha dan bisnis yang terintegrasi, mulai dari hulu hingga hilir.
“ (BI) mendorong pelaku lokal value chain usaha syariah domestik untuk memasuki pasar ekspor agar mampu mengendalikan pasar global,” kata Rosmaya.
Dia juga meluncurkan Industri Kreatif Syariah (IKRA) Indonesia yang berupa platform pengembangan usaha syariah yang holistik di sektor fesyen, makanan dan minuman. Platform ini mencakup pengembangan kapasitas, branding, pemasaran hingga mempertemukannya dengan buyer/investor global, sehingga pelaku usaha syariah secara berjamaah mampu berkompetisi dan menembus pasar global.
