Ingat! PNS Dilarang Mudik Pakai Mobil Dinas dan Terima Parsel, Ini Sanksinya

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Kamis, 30 Mei 2019 05:01

PNS Dilarang Menggunakan Kendaraan Dinas Untuk Mudik Dan Menerima Parsel Lebaran.

Akan ada sanksi yang siap dijatuhkan bagi mereka yang melanggarnya.

Dream – Mudik menjadi tradisi sebagian besar masyarakat Indonesia menjelang Lebaran, tak terkecuali Aparatur Sipil Negara (ASN). Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, pemerintah melarang para ASN menggunakan mobil dinas untuk mudik Lebaran.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (ASN), Syafruddin, menegaskan ASN untuk tetap menjalankan aturan yang ada.

Dikutip dari menpan.go.id, Rabu 29 Mei 2019, hal tersebut telah tertuang dalam surat imbauan dari KPK yang melarang ASN menggunakan fasilitas negara untuk pulang ke kampung halaman.

Menurut Syafruddin, mobil dinas dipergunakan untuk kedinasan dan tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

mantan Wakapolri ini juga mengimbau para aparatur negara untuk tidak menggunakan sepeda motor untuk pulang mudik bertemu sanak keluarga.

“ Saya mengimbau agar ASN tidak menggunakan motor untuk mudik lebaran, karena penggunaan kendaraan roda dua untuk mudik sangat rawan. Jumlah kecelakaan lalu lintas saat mudik lebaran didominasi oleh sepeda motor,” kata dia di Jakarta.

Syafruddin mengatakan ada beberapa pilihan agar tetap aman dan nyaman pulang ke kampung halaman, seperti sepeda motor yang diangkut ke dalam gerbong kereta. PNS juga bisa menggunakan bus, kereta api, atau memanfaatkan mudik gratis yang diselenggarakan oleh banyak instansi.

1 dari 2 halaman

PNS Juga Dilarang Terima Parsel

Selain larangan menggunakan mobil dinas untuk mudik, para ASN juga tak boleh menerima bingkisan atau parsel Lebaran. Menurut Syafruddin bingkisan lebaran dalam bentuk apapun dapat diindikasikan sebagai gratifikasi atau suap.

Dia mengajak ASN yang mendapatkan kiriman parsel agar hanya menerima kartu ucapan yang biasanya tertera di parsel. Bingkisan dikembalikan kepada pihak yang mengirim.

ASN yang membandel menerima parsel, akan menerima risiko masing-masing, yaitu dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebelumnya, KPK juga telah menerbitkan Surat Edaran perihal imbauan pencegahan gratifikasi terkait hari raya keagamaan. Dalam surat edaran nomor B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 dijelaskan beberapa hal terkait larangan ASN menerima parsel.

Dijelaskan sebagai pegawai negeri/ penyelenggara negara dilarang menerima gratifikasi baik berupa uang, bingkisan atau parsel, fasilitas, dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Penerimaan gratifikasi dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana.

Dalam surat edaran tersebut juga disampaikan apabila ASN sebagai penyelenggara negara menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, maka diwajibkan melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi.

Hal tersebut juga diatur dalam Undang-undang No. 20/2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2 dari 2 halaman

Tak Boleh Minta Sumbangan atau Hadiah

Selain itu, para Aparatur Negara juga dilarang melakukan permintaan dana, sumbangan dan hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR), kepada masyarakat, perusahaan, ataupun penyelenggara negara lainnya, baik secara lisan atau tertulis, karena dapat berinolikasi pada tindak pidana korupsi.

Penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan kedaluwarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, dan pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada instansi masing masing disertai dokumentasi penyerahaan. Selanjutnya instansi melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK.

Disampaikan juga bagi pimpinan Kemeneterian/Lembaga/Organisasi/Pemerintah Daerah/ dan BUMN/BUMD diharapkan dapat melakukan tindakan pencegahan korupsi dengan memberikan imbauan kepada para pegawai dengan menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan.