Beberapa negara Islam memiliki posisi untuk memengaruhi kebijakan ekonomi penting di G-20.
Dream - Sebagian besar anggota kelompok negara-negara besar dunia yang tergabung dalam G-20 sepakat memasukkan isu obligasi syariah (sukuk) dalam agenda pertemuan tahunan. Terobosan ini berpotensi memacu penggunaan sukuk untuk pembiayaan infrastruktur negara.
Data Bank Dunia menyebutkan, negara-negara maju menghabiskan tak kurang US$ 1 triliun untuk infrastruktur setiap tahunnya, Bahkan sampai 2020, ditaksir akan ada tambahan US$ 1 triliun-1,5 triliun untuk pendanaan di berbagai bidang seperti proyek pengairan, energi dan transportasi.
Kebutuhan akan dana itu diharapkan sebagian berasal dari penerbitan sukuk yang merupakan instrumen menonjol di luar pasar inti industri syariah seperti Timur Tengah dan Asia Tenggara. Inggris dan Hong Kong telah menerbitkan debut sukuk mereka tahun lalu.
Beberapa negara Islam memiliki posisi untuk memengaruhi kebijakan ekonomi penting di G-20. Turki memegang tampuk pimpinan G-20 tahun ini, Indonesia menjadi ketua bersama kelompok kerja bidang investasi dan infrastruktur di G-20, dan Malaysia adalah tamu kehormatan G-20 yang mewakili kelompok negara ASEAN.
G-20 telah meminta regulator untuk mempelajari cara-cara memasukkan sukuk dalam kerangka kebijakan moneternya. Lembaga keuangan Dana Moneter Internasional (IMF) juga akan memasukkan sukuk ke dalam pembahasan tentang pembiayaan berbasis aset di masa mendatang.
"Ini akan menjadi kabar bagus bagi pasar sukuk," kata Mohamed Damak, kepala global keuangan syariah di lembaga pemeringkat kredit Standard & Poor di Paris seperti dikutip Dream dari laman Businesstimes.com.sg, Kamis, 19 Maret 2015.
Jika temuan IMF menunjukkan sukuk merupakan instrumen yang cocok untuk pembiayaan infrastruktur, hal ini bakal menjadi kabar baik nagi negara penerbit sukuk. Lebih jauh hal itu akan menarik minat tambahan dari kelompok yang lebih besar dari negara non-tradisional.
Degan sistem agunan berupa aset membuat sukuk ideal untuk pembiayaan infrastruktur dalam beberapa hal. Sejauh ini, pangsa pasar terbesar dari pembiayaan infrastruktur syariah dikuasai oleh Bank Pembangunan Islam (IDB) yang berbasis di Jeddah. IDB adalah badan keuangan syariah multilateral yang mewakili 56 negara Islam.
Pekan lalu, IDB mengatakan akan berkoordinasi dengan Turki, Indonesia dan Arab Saudi, anggota G-20 lainnya, akan memberikan porsi yang lebih besar bagi keuntungan keuangan syariah.
IDB juga sedang dalam pembicaraan kerjasama dengan IMF untuk menyediakan bantuan teknis kepada negara-negara yang ingin mengembangkan layanan keuangan syariah.
Dalam salah satu pembahasannya, G-20 juga membicarakan tentang masuknya Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) yang didukung oleh Tiongkok.
