Pemerintah mengizinkan mobil murah untuk dipakai menjadi taksi online.
Dream – Keberadaan taksi online yang semakin menjamur, sempat menyedot perhatian publik. Selain menurunkan pendapatan taksi konvensional, taksi online semakin disorot sejak ada larangan transportasi berbasis online untuk beroperasi.
Larangan tersebut terdapat dalam Surat UM.3012/1/21/Phb/2015 yang ditandatangani pada 9 November 2015. Kebijakan itu dibuat ketika Ignasius Jonan menjabat sebagai Menteri Perhubungan.
Akan tetapi, Kementerian Perhubungan yang kini dipimpin oleh Budi Karya Sumadi, merilis aturan terbaru tentang transportasi online. Dalam aturan yang tertuang dalam revisi Peraturan Menteri No. 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, pengoperasian transportasi online diperbolehkan.
Dilansir dari Merdeka.com, Senin 20 Februari 2017, ada 10 pokok materi yang krusial dalam revisi Peraturan Menteri No. 32 Tahun 2016 yang meliputi angkutan sewa, ukuran cc kendaraan, tarif, kebijakan STNK berbadan hukum, pengujian berkala, pool, bengkel, akses dashboar, dan saksi.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Pudji Hartanto, mengatakan ada ketimpangan tarif taksi pada saat jam sibuk dan jam lengang. Dikatakan bahwa tarif naik ketika jam sibuk dan ada diskon ketika jam lengang.
“Ini yang perlu kami atur supaya harganya sama dalam semua waktu,” kata Pudji di Jakarta.
Dia mengatakan jumlah taksi online juga akan diatur. Pudji tidak memungkiri keberadaan taksi online ini memangkas pendapatan taksi konvensional.
Dalam aturan ini, pemerintah juga mengizinkan mobil murah digunakan untuk taksi online. Dalam aturan tersebut, ukuran mesin mobil diturunkan dari 1.300 cc menjadi 1.000 cc.
Namun, pengoperasian taksi online ini masih terbentur pada masalah balik nama STNK. Pudji mengatakan ada taksi online yang belum sepakat STNK harus mengatasnamakan badan hukum. Dia mengatakan balik nama STNK dari peroperangan ke badan hukum ini bertujuan untuk menjamin keamanan dan keselamtan penumpang kalau terjadi pelanggaran atau keselamatan.
Di lain pihak, hak pemilik kendaraan akan beralih ke badan hukum jika sudah terjadi balik nama STNK.
“Satu itu, STNK yang belum. Yang lain sudah oke,” kata dia.
(Sah)
