Indonesia Butuh Bank Infrastruktur dan Industri

Besarnya kebutuhan negara untuk proyek infrastruktur dan pengembangan industri memaksa pemerintah bisa menyediakan bantuan pembiayaan.

Dream - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menilai, sudah saatnya Indonesia memiliki bank khusus infrastruktur dan industri. Pasalnya, perbankan umum saat ini tidak punya niat dan kemauan untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur dan industri.

“ Saat ini bank-bank tidak mau memberikan pinjaman perbankan yang lebih fleksibel. Hipmi mendukung segera direalisasikan ide bank infrastruktur dan industri,” ujar Ketua Umum BPP Hipmi Bahlil Lahadalia seperti dikutip dari keterangan pers, Selasa 26 Mei 2015.

Bahlil mengatakan, keberadaan bank khusus infrastruktur sangat mendesak mengingat bank-bank pada umumnya kesulitan memberikan pinjaman dengan tenor yang lebih panjang sebab sumber-sumber pendanaannya berasal dari dana-dana murah jangka pendek.

“ Dengan adanya bank infrastruktur ini pemerintah membantu bank khusus ini mencari sumber-sumber pendanaan jangka panjang kemudian dapat disalurkan ke pinjaman-pinjaman jangka panjang juga. Jadi tidak terjadi missmacth,” ungkap Bahlil.

Bahlil menambahkan total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur 2015-2019 mencapai Rp 5.519 triliun. Jumlah ini termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), anggaran untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan dari swasta.

Dari total tersebut, lanjtnya, khusus untuk infrastruktur pembangunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR sebesar Rp 2.222 triliun. Dalam alokasi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional, kemampuan negara indikatif hanya sebesar Rp 1.300 triliun.

Jika ditambah dengan cadangan, maka semuanya adalah Rp 1.400 triliun. Bila melihat kebutuhannya adalah Rp 2.200 triliun, maka terdapat selisih sebesar Rp 800 triliun antara kebutuhan dengan kemampuan pemerintah.Sebab itu, Hipmi mendesak agar RI segera memiliki bank infrastruktur dan industri.

Sementara itu, Ketua Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan BPP Hipmi Irfan Anwar mencontohkan bagaimana bank raksasa China Development Bank (CDB) asal Tiongkok sangat berperan besar di balik kisah sukses pembangunan infrastruktur di negara Tirai Bambu secara besar-besaran.

Sejak didirikan tahun 1994, 10 tahun kemudian, CDB sudah membiayai 4.000 proyek infrastruktur dan industri yang digagas pemerintah. CDB mampu beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan jangka panjang dan mengakomodasi kebutuhan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur pemerintah.

”Bahkan CDB mampu mengemban tugas sebagai sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran saat Olimpiade Beijing,” tandasnya. (Ism)