Ikut aturan Bank Indonesia, bank syariah akan revisi uang muka kredit.
Dream - Bank Indonesia memutuskan akan melonggarkan kebijakan moneter guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu bentuknya adala merevisi ketentuan batas minimal uang muka Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB).
Rencana itu ditanggapi positif oleh pihak bank syariah. Direktur Bisnis Bank BNI Syariah Imam Teguh Saptono menilai kebijakan tersebut diambil untuk menggairahkan kembali ekonomi negara sehingga bisa memberikan dampak positif untuk bank melakukan ekspansi pembiayaan.
" Dampaknya diharapkan positif, sebenarnya pelonggaran ini merupakan counter cyclical balance untuk melawan siklus kelesuan ekonomi. Diharapkan dengan kebijakan ini bank mulai lagi ekspansi pembiayaan dan ekonomi bisa gerak kembali," ujar Imam kepada Dream.co.id, Rabu, 20 Mei 2015.
Hal senada juga disampaikan Corporate Secretary BRI, Budi Satria. Menurutnya, kebijakan ini diambil BI untuk mendorong konsumsi nasional yang masih menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi negara.
" Yang jelas kebijakan yang diambil BI tentu merupakan respon dari kondisi ekonomi nasional saat ini. Tujuannya mendorong supaya sektor konsumsi nasional tumbuh, jadi tentu akan ada pengaruhnya," jelasnya.
Mengenai rencana BI menurunkan uang muka kredit ini, Imam dari BNI Syariah mengaku akan merivisi kebijakan tersebut. Menurut kajian pihaknya, sejauh ini jika uang muka tersebut diturunkan menjadi 20% dari sebelumnya 30%, maka pihak bank pun masih merasa aman.
" Pastinya bila kebijakan ini jadi digulirkan BNI syariah akan menyesuaikannya. Sejauh itu rumah pertama dan kisarannya tidak melebih 500 juta LTV 80% masih Ok," ungkapnya.
Imam menambahkan dalam kondisi perekonomi yang sulit seperti ini, pihaknya terus agresif melakukan penyaluran kredit pada awal tahun guna mencapai target perusahaan. Caranya melalui pemberian kredit produktif, seperti pembiayaan modal usaha kurang dari Rp 10 miliar.
" Masih tetap kejar front loading (untuk mencapai target). (Penyalurannya) produktif yang kurang dari Rp 10 miliar," pungkasnya.
