Sulistyowati (Instagram @lilies202)
Dream - Sulistyowati menjadi satu-satunya wanita dari tujuh Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) masa bakti tahun 2022-2027. Jabatan tersebut diampu sejak Presiden Joko Widodo melantiknya di Istana Negara, Jakarta pada 17 Oktober 2022 lalu.
Dunia keuangan bukan hal baru dalam perjalanan karier wanita asal Malang, Jawa Timur ini. Sulistyowati telah berkarier 36 tahun di industri perbankan. Jabatan terakhirnya sebagai Senior Vice President di Bank Muamalat, pelopor bank syariah di Indonesia.
Di usia 56 tahun, Sulistyowati memutuskan beralih profesi dan mengabdikan diri untuk mengelola haji di Indonesia dengan bergabung menjadi Dewan Pelaksana BPKH sebagai anggota.
BPKH bertugas mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggung jawaban keuangan Haji.
BPKH didirikan berdasarkan Undang-Undang (UU) No.34/2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Pendirian BPKH pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Presiden No.110/2017 dan Peraturan Pemerintah No 5/2018.
Dalam menjalankan organisasi, BPKH menerapkan prinsip syariah juga mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat dan likuiditas dalam melakukan penempatan dan atau investasi sebagaimana amanat dalam UU No.34/2014 tersebut.
Bukan hanya mengurus persoalan haji, dalam masa jabatannya, wanita kelahiran 20 Februari 1966 itu aktif dalam kegiatan kemasalahatan yang lain.
Salah satunya adalah kolaborasi BPKH dengan Baitul Maal Muamalat (BMM) dan Daarut Tauhid Peduli (DT Peduli) dalam program kemaslahatan bertajuk " Balik Kerja Bareng BPKH" pada 29-30 April 2023 lalu.
Mengerahkan 60 bus, BKPH saat itu mengangkut 2.650 orang dari Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya, menuju Jabodetabek.
Alumni SMPN 1 dan SMAN 3 Kota Malang ini juga sempat disibukkan dengan peresmian masjid di kawasan kampus Darul Hikam, Jalan Dago Giri, Kabupaten Bandung Barat. Ini juga merupakan kerja sama antara BPKH dengan Daarut Tauhiid (DT) Peduli.
Sebagai informasi, anggota Badan Pelaksanan BPKH lain yang dilantik Presiden Jokowi adalah:
1. Fadlul Imansyah, sebagai Anggota
2. Indra Gunawan, sebagai Anggota
3. H.M. Arief Mufraini, sebagai Anggota
4. Acep Riana Jayaprawira, sebagai Anggota
5. Amri Yusuf, sebagai Anggota
6. Harry Alexander, sebagai Anggota
7. Sulistyowati, sebagai Anggota
Adapun susunan anggota Dewan Pengawas BPKH yang dilantik adalah sebagai berikut:
1. Firmansyah N. Nazaroedin, dari unsur pemerintah, sebagai Ketua merangkap Anggota
2. Deni Suardini, dari unsur masyarakat, sebagai Anggota
3. Heru Muara Sidik, dari unsur masyarakat, sebagai Anggota
4. M. Dawud Arif Khan, dari unsur masyarakat, sebagai Anggota
5. Mulyadi, dari unsur masyarakat, sebagai Anggota
6. Rojikin, dari unsur masyarakat, sebagai Anggota
7. Ishfah Abidal Aziz, dari unsur pemerintah, sebagai Anggota
Dream - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), melaporkan total dana pengelolaan haji sampai Mei tahun 2023 mencapai Rp155,81 triliun. Dana ratusan tersebut tersebut akan dikelola maksimal oleh BPKH agar bisa memberikan nilai manfaat lebih baik kepada para jemaah haji.
“ Sampai dengan Mei tahun 2023 dana pengelolaannya sebesar Rp155,81 triliun,” kata Division Head of Sustainable Social Responsibility Agung Sri Hendrasa, dalam acara Media Gathering CIMB Niaga di Jakarta, Senin, 26 Juni 2023.
Agung menambahkan prioritas jemaah haji yang diberangkatkan pada tahun ini berasal dari kalangan Lanjut usia (lansia). Dari alokasi kuota sebanyak 221 ribu yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi, sebanyak 70 ribu jemaah yang diberangkatkan masuk kategori Lansia.
“ Prioritas tahun ini untuk Lansia maka tagline-nya ramah Lansia,” ungkapnya.
Kuota jemaah haji Indonesia pada musim 1444 H atau 2023 M merupakan yang terbanyak di antara negara-negara lain di dunia.
Diketahui Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kementerian Agama (Kemenag) sebelumnya telah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) naik menjadi Rp90 juta. Biaya tersebut berasal dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayarkan jemaah sebesar Rp49,8 juta. Bipih itu merupakan 55,3 persen dari total BPIH 2023 yang mengalami kenaikan Rp10 juta dari tahun lalu.
Sisa BPIH ditanggung dari nilai manfaat dana kelolaan haji yang dikelola BPKH senilai Rp40,2 juta atau setara 44,7 persen dari BPIH.
Agung memperkirakan biaya haji di tahun-tahun ke depan kemungkinan mengalami kenaikan. Selama ini perhitungan total keseluruhan biaya haji ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi.
Berkaca dari pengalaman di 2022, biaya haji yang ditetapkan pemerintah Saudi naik sekitar Rp1,5 triliun. " Mungkin tidak semua orang tahu,” ungkapnya.
Penetapan biaya haji itu terjadi sekitar dua minggu sebelum keberangkatan haji yang berasal dari biaya Masyair di arafah, Mina dan Muzdalifah. Semula biaya yang ditetapkan mencapai 1.500 riyal namun mengalami penyesuaian menjadi 6.000 riyal.
“ Itulah yang akhirnya BPKH men-top up lagi kebutuhan untuk keberangkatan haji tahun kemarin. Dengan porsi (kuota jemaah) hanya separuh, tapi nilai manfaat yang digunakan luar biasa besarnya,” ungkapnya.
Advertisement
Momen Haru Sopir Ojol Nangis dapat Orderan dari Singapura untuk Dibagikan
Throwback Serunya Dream Day Ramadan Fest bersama Royale Parfume Series by SoKlin Hijab
Siswa Belajar Online karena Demo, Saat Diminta Live Location Ada yang Sudah di Semeru
Cetak Sejarah Baru! 'Dynamite' BTS Jadi Lagu Asia Pertama Tembus 2 Miliar di Spotify dan YouTube
Komunitas Warga Indonesia di Amerika Tunjukkan Kepedulian Lewat `Amerika Bergerak`
Inspiratif, Tiga Artis Cantik Ini Ternyata Founder Komunitas