Wapres Ma'ruf Amin Ungkap Alasan di Balik Usulan Biaya Haji 2023 Naik: Subsidi Sebelumnya Terlalu Besar

Reporter : Okti Nur Alifia
Kamis, 26 Januari 2023 11:12

Wapres Ma'ruf Amin (Dok Wapres.go.id)

Menurut Wapres, dampak dari subsidi yang terlalu besar, dikhawatirkan akan menggerus pokok dana haji di BPKH, sehingga ke depan, biaya haji menjadi sulit untuk disubsidi.

Dream - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan kenaikan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) 1444H/2023 M yang diusulkan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebesar Rp69.193.733,60 per jemaah adalah untuk menjaga kesinambungan subsidi haji dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Usulan Bipih tersebut naik dari Bipih 2022 yang berada di angka Rp39,8 juta.

" Saya kira kemarin itu (2022) subsidi yang diberikan pada ongkos haji itu terlalu besar, 59 persen yang kemarin itu. Karena itu, maka hasil optimalisasi daripada pengembangan dana haji itu menjadi terambil banyak," ungkap Ma’ruf Amin, dikutip dari laman Wapres, Kamis 26 Januari 2023.

Menurut Ma'ruf, dampak dari subsidi yang terlalu besar dikhawatirkan akan menggerus pokok dana haji di BPKH, sehingga ke depan, biaya haji menjadi sulit untuk disubsidi.

“ Oleh karena itu, perlu ada penyesuaian harga yang kalaupun disubsidi itu tidak membuat kemudian terhentinya subsidi itu nanti. Jadi sustainability pemberian subsidi itu jadi tidak terganggu,” terangnya.

1 dari 4 halaman

Adapun terkait besarnya penyesuaian biaya Bipih, dia mengungkapkan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan Kemenag untuk diusulkan ke DPR.

“ Nah penyesuaiannya itu berapa, itu saya kira yang nanti, usul Menteri Agama mungkin sudah seperti itu. Nanti saya kira DPR akan membahas mana yang lebih tepat. Andai kata harus disubsidi, subsidi itu (diharapkan) tidak mengganggu subsidi-subsidi untuk para (jemaah) haji berikutnya,” ujarnya.

Ma'ruf kembali menegaskan kembali, biaya haji yang mencapai 59 persen seperti tahun lalu membahayakan keuangan BPKH, sehingga perlu dirasionalisasikan.

“ Saya harapkan nanti ketemu besaran yang lebih rasional, yang bisa dipahami oleh para jemaah yang akan berhaji dan juga sustainability subsidi yang diberikan juga tidak terganggu,” tutur dia.

Sebagai informasi, Kemenag mengusulkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1444 H/2023 M yang harus dibayar oleh jemaah haji sebesar Rp69.193.733,60.

Jumlah ini adalah 70 persen dari usulan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang mencapai Rp98.893.909,11 untuk tiap jemaah. Sedangkan sisanya yang 30 persen (Rp29.700.175) akan diambil dari nilai manfaat pengelolaan dana haji.

2 dari 4 halaman

Menag Usul Biaya Haji Rp69 Juta Perjamaah di Tahun 2023, Ini Alasannya

Dream - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1444 H/2023 M sebesar Rp69.193.733,60.

Nominal tersebut merupakan 70 persen dari usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang mencapai Rp98.893.909,11. Dibanding dengan tahun sebelumnya, usulan BPIH 2023 naik Rp514.888,02.

Usulan ini disampaikan Yaqut saat memberikan paparan pada Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR. Raker ini membahas agenda persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

Untuk diketahui BPIH 2022 yakni sebesar Rp98.379.021,09 dengan komposisi Bipih sebesar Rp39.886.009,00 (40,54%) dan nilai manfaat (optimalisasi) sebesar Rp58.493.012,09 (59,46%).

Sementara usulan Kemenag untuk BPIH 2023, sebesar Rp98.893.909,11 dengan komposisi Bipih sebesar Rp69.193.734,00 (70%) dan nilai manfaat (optimalisasi) sebesar Rp29.700.175,11 (30%).

3 dari 4 halaman

Adapun komponen yang dibebankan langsung kepada jemaah, digunakan untuk membayar:

Biaya Penerbangan dari Embarkasi ke Arab Saudi (PP) sebesar Rp33.979.784,00
Akomodasi Makkah Rp18.768.000,00
Akomodasi Madinah Rp5.601.840,00
Living Cost Rp4.080.000,00
Visa Rp1.224.000,00
Paket Layanan Masyair Rp5.540.109,60

“ Usulan ini atas pertimbangan untuk memenuhi prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji. Formulasi ini juga telah melalui proses kajian,” tegas Yaqut di DPR.

4 dari 4 halaman

Alasan Menag

Menag menjelaskan kebijakan formulasi BPIH tersebut diambil dalam rangka menyeimbangkan antara besaran beban jemaah dengan keberlangsungan dana nilai manfaat BPIH di masa yang akan datang.

“ Itu usulan pemerintah. Menurut kami, itu yang paling logis untuk menjaga supaya yang ada di BPKH itu tidak tergerus, ya dengan komposisi seperti itu. Jadi dana manfaat itu dikurangi, tinggal 30%, sementara yang 70% menjadi tanggung jawab jemaah,” urai Yaqut.

Pembebanan Bipih, tambah Yaqut, harus menjaga prinsip istitha’ah dan likuiditas penyelenggaraan ibadah haji tahun-tahun berikutnya.

“ Selain untuk menjaga itu (BPKH), yang kedua ini juga soal istitha'ah, kemampuan menjalankan ibadah. Kan, ada syarat jika mampu. Haji itu jika mampu. Kemampuan ini harus terukur, kami mengukurnya dengan nilai segitu,” sambung Gus Men, panggilan akrabnya.

Kelanjutan dari usulan ini akan menunggu pembahasan di tingkat Panitia Kerja BPIH yang dibentuk Komisi VIII DPR.

“ Ini baru usulan, berapa biaya yang nanti disepakati, tergantung pembicaraan di Panja,” tandasnya.