Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mencabut aturan pencairan jaminan hari tua (JHT) di usia 56 tahun dan dikembalikan ke aturan sebelumnya.
Dream - Usai menuai polemik dan diminta untuk mengevaluasi peraturan, Menteri Ketenagakerjaan akhirnya mencabut aturan mengenai syarat pencairan jaminan hari tua (JHT) di usia 56 tahun. Sebagai gantinya, pemerintah mengembalikan aturan klaim JHT ke beleid yang tercantum dalam Permenaker nomor 19 tahun 2015.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan bahwa pada prinsipnya ketentuan tentang klaim JHT sesuai dengan aturan lama, bahkan dipermudah.
“ Kami sedang melakukan revisi Permenaker No. 2 Tahun 2022, Insya Allah segera selesai,” ujar Ida, dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet RI, Rabu, 2 Maret 2022.
Revisi dilakukan Kemnaker sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar tata cara persyaratan dan pembayaran JHT disederhanakan dan dipermudah.
Sebagai upaya untuk mempercepat proses revisi, Ida mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya aktif menyerap aspirasi bersama serikat pekerja atau serikat buruh.
1 dari 2 halaman
" Kami juga secara intens berkoordinasi dan berkomunikasi dengan kementerian atau lembaga terkait," ujarnya.
Dijelaskan Ida, Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 belum berlaku efektif. Karena itu, hingga saat ini pencairan JHT masih berpedoman pada Permenaker 19 tahun 2015 yang sebenarnya masih berlaku saat ini.
Dengan demikian, pekerja atau buruh yang ingin melakukan klaim JHT dapat menggunakan acuan Permenaker yang lama, termasuk bagi yang terkena-PHK atau mengundurkan diri.
" Perlu saya sampaikan kembali bahwa Permenaker lama (No. 19/2015) saat ini masih berlaku dan masih menjadi dasar bagi teman-teman pekerja atau buruh untuk melakukan klaim JHT. Tidak terkecuali bagi yang ter-PHK maupun mengundurkan diri tetap dapat klaim JHT sebelum usia pensiun" jelas Ida.
2 dari 2 halaman
Lebih lanjut, saat ini juga sudah mulai berlaku Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi mereka yang ter-PHK. Program ini memiliki tiga manfaat yang dapat diperoleh oleh peserta, yaitu manfaat uang tunai, akses terhadap informasi pekerjaan melalui situs pasker.id, serta pelatihan untuk skilling, upskilling, maupun re-skilling.
“ Dengan demikian, saat ini berlaku dua program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk memproteksi pekerja atau buruh yang kehilangan pekerjaan, yaitu berupa JHT dan JKP. Beberapa pekerja ter-PHK sudah ada yang mengklaim dan mendapatkan uang tunai dari program JKP,” tegasnya.
