Nilai ekonomi selama berlangsungnya Pilkada terpaut jauh dari aktivitas perekonomian Jakarta yang mencapai Rp 6 triliun per hari.
Dream - Riuh proses Pilkada DKI Jakarta sepertinya hanya akan terjadi di sosial media. Ajang pemilihan orang nomor satu di ibukota ini yang diharapkan memacu ekonomi Jakarta justru diperkirakan tak sesuai harapan.
Hal ini terlihat dari perkiraan nilai transaksi yang dikeluarkan salam proses Pilkada DKI Jakarta. Angkanya terpaut jauh dari transaksi harian di ibukota.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi DKI Jakarta, Fadjar Majardi mengungkapkan total nilai transaksi selama Pilkada 2017 diperkirakan hanya mencapai Rp 1,1 triliun saja. Bandingkan dengan aktivitas ekonomi di Jakarta yang bisa mencapai Rp 6 triliun per harinya.
" Ekspektasi kami dampak ekonomi akan meningkat. Tapi dari beberapa simulasi yang dilakukan ternyata tidak akan berpengaruh banyak. Karena nilai transaksinya hanya kecil," kata Fadjar, di Kepulauan Seribu, mengutip laman beritajakarta.com, Senin,14 November 2016.
Menurut Fadjar mencatat nilai transaksi di Jakarta selama satu tahun bisa mencapai Rp 2.190 triliun. Sementara pelaksanaan Pilkada hanya berjalan selama tiga bulan saja.
" Jika dibandingkan transaksi tiga bulan di DKI bisa mencapai Rp 500 triliun lebih, sementara Pilkada hanya Rp 1,1 triliun saja, perbandingannya jauh. Jadi dampaknya kecil," ucapnya.
Fadjar memperkirakan rendahnya nilai ekonomi Pilkada DKI ini dipicu karena beberap hal. Mulai dari aturan baru yang membatasi pembuatan alat peraga kampanye. Para calon juga memilih berkampanye lebih banyak di media sosial (medsos).
" Ini juga merupakan dampak dari teknologi, penggunaan media sosial lebih banyak," tandasnya.
Berbeda dengan daerah lain, Pilkada di DKI ini juga hanya dilakukan untuk memilih gubernur dan wakil gubernur. Sementara wali kota dan bupati ditunjuk langsung oleh gubernur terpilih nantinya.(Sah)
