Keluarga di Saudi harus bisa menjamin mampu membayar gaji pembantu asing Rp 6,5 juta per bulan
Dream - Kehadiran Asisten Rumah Tangga (ART) lazim dikenal pekerja rumah tangga menjadi kebutuhan mendesak untuk pasangan suami istri yang bekerja. Tak heran jika keberadaan ART menjadi sangat langka bahkan seringkali mematok gaji cukup tinggi.
Tak hanya di Indonesia, jasa ART juga telah banyak membantuk keluarga di Arab Saudi. Pembantu dari negara asing menjadi prioritas pilihan di Negeri Petrodolar ini. Tingginya permintaan ART membuat pemerintah Saudi perlu mengeluarkan aturan persyaratan keluarga yang bisa mempekerjakan ART.
Mengutip laman Arabnews, Rabu, 3 Desember 2014, dalam upaya mempermudah perekrutan ART asing, seorang pejabat tinggi mengungkapkan bahwa warga Saudi dan ekspatriat harus mengantongi gaji minimal 15.000 riyal atau sekitar Rp 49 juta per bulan agar memenuhi syarat untuk merekrut pembantu rumah tangga atau sopir pribadi.
Kepala Komite Perekrutan Tenaga Kerja di Kamar Dagang dan Industri di Jeddah, Yehya Al-Maqboul mengatakan negara-negara pengirim pekerja rumah tangga telah menetapkan syarat bagi warganya sebelum dikirim ke Arab Saudi.
" Syarat ini akan menjamin hak-hak pekerja rumah tangga seiring meningkatnya harga sewa dan biaya hidup. Ini juga akan mengurangi keterlambatan dalam membayar gaji bulanan rumah tangga mereka yang akan melebihi 2.000 riyal (Rp 6,5 juta)," kata Yahya.
Yahya menegaskan, aturan baru ini akan mencegah keluarga besar merekrut pembantu rumah tangga dan sopir pribadi. Selama ini banyak warga Saudi harus meminjam uang untuk membayar gaji ART.
Dengan ketentuan ini pula, keluarga kecil Saudi dipastikan takkan bisa menyewa pekerja rumah tangga.
" Dengan begitu, keluarga Saudi akan terhindar dari biaya visa khusus untuk pekerja rumah tangga yang tinggi, khususnya dari negara-negara Asia seperti Filipina dan Sri Lanka," katanya.
Kepada Arab News, Al Maqboul menjelaskan peraturan baru tersebut mengharuskan kantor perekrutan untuk mempublikasikan gaji pekerja domestik di situs 'Musaned'.
Dia memperingatkan bahwa kementerian akan membekukan otorisasi elektronik perusahaan perekrutan dan kantor yang tidak mematuhi undang-undang baru tersebut. Dia menekankan bahwa langkah ini akan menghasilkan persaingan yang sehat antara perusahaan perekrutan agar bisa memberikan pelayanan terbaik.
Kementerian sebelumnya meminta semua kantor perekrutan untuk mempublikasikan gaji pekerja rumah tangga mereka pada situs 'Musaned' demi transparansi yang lebih besar. Mereka juga harus mengungkapkan kebangsaan dan profesi para pekerja itu. (Ism)
