Janji kinerja Presiden Jokowi tidak hanya diumbar di dalam negeri. Dalam forum internasional pun Jokowi menyebutkan beberapa poin target yang akan dicapai dalam pemerintahannya 5 tahun ini.
Dream - Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Brisbane, Australia, pekan lalu merupakan forum internasional perdana Presiden Joko Widodo. Dalam forum itu, Jokowi mengumbar janji kinerja kabinetnya dalam 5 tahun ke depan.
Seperti dikutip dari website kemenkeu.go.id, Jokowi menyampaikan 4 prioritas pemerintahannya. Pertama, peningkatan daya saing nasional melalui proses penyederhanaan perijinan investasi dan membentuk layanan one-stop service.
Kedua, meningkatkan tax ratio terhadap GDP menjadi 16 persen. Ketiga, mengurangi beban subsidi bahan bakar minyak dan memindahkan alokasi subsidi untuk pembiayaan infrastruktur
" Terakhir, membangun infrastruktur sosial, yaitu pembangunan kualitas " manusia" nya dengan meluncurkan Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Keluarga Sejahtera."
Salah satu kebijakan G20 yang sejalan dengan prioritas Indonesia adalah peningkatan pertumbuhan kolektif sebesar 2,1 persen selama 5 tahun ke depan. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan Indonesia sesuai target yaitu 7 persen.
" Fokus pembangunan infrastruktur sebagai agenda utama G20, yang dapat mendukung kepentingan Indonesia terhadap berbagai arah fasilitas internasional yang terbentuk," tulisnya.
Forum KTT G20 kali ini menghasilkan beberapa poin dari 5 bidang. Dari sisi strategi pertumbuhan, Forum G20 sepakat untuk menunjang target pertambahan pertumbuhan sebesar 2,1 persen. Caranya, melalui area peningkatan investasi infrastruktur, perdagangan dan kompetisi, dan lapangan pekerjaan serta membuat kebijakan makroekonomi yang akomodatif untuk menunjang pembangunan dan pertumbuhan inklusif dan mengurangi kesenjangan dan kemiskinan.
Sementara dari investasi infrastruktur, para pemimpin G20 sepakat membentuk Global Infrastructure Initiative. Tujuannya, sebagai jaringan dan tempat berbagi informasi dan pengalaman antara pemerintah, sektor swasta, bank pembangunan dan organisasi internasional.
Pemimpin G20 juga menyadari pentingnya memperbaiki iklim investasi domestik, meningkatkan kualitas proses penyiapan dan prioritisasi proyek, mengoptimalkan neraca bank pembangunan multilateral dan nasional. Ini dilakukan agar dapat memberikan pinjaman lebih kepada negara berkembang dan miskin dan memfasilitasi keberadaan investor institusional atau swasta berpartisipasi dalam pendanaan investasi infrastruktur jangka panjang.
Dari bidang ketenagakerjaan, pemimpin G20 sepakat meningkatkan partisipasi tenaga kerja wanita dan pemuda melalui pelatihan, pendidikan, ataupun magang. Selain itu, juga sepakat mengimplementasikan perlindungan dan jaring pengaman sosial yang sesuai.
Sementara dari bidang ketahanan ekonomi global, forum sepakat meningkatan ketahanan ekonomi global dan stabilitas sistim keuangan yang sangat penting terkait dengan pertumbuhan dan pembangunan.
Reformasi sistim regulasi keuangan melalui perbaikan sistim perbankan dan shadow banking, sistim perpajakan internasional melalui Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) dan pertukaran informasi perpajakan otomatis yang dapat meningkatkan penerimaan Negara, serta memperkuat sistim perdagangan internasional yang transparan melalui peningkatan perjanjian bilateral, regional dan plurilateral.
Terakhir, di sektor energi, Pemimpin G20 meminta agar setiap negara anggota rnelakukan efisiensi pengalokasian subsidi bahan bakar minyak sehingga dapat mengurangi konsumsi dan penghematan penggunaan energi. (Ism)
