Sebesar 80 persen penduduk bumi hanya mendapatkan jatah 5,5 persen kekayaan dunia. Separuhnya dikuasai masyarakat ini.
Dream - Kalangan masyarakat kelas atas bakal semakin menguasai dunia. Dengan porsi hanya 1 persen dari total penduduk dunia, warga kelas atas ini ditaksir menguasai separuh kekayaan di muka bumi.
Jika digabungkan, kekayaan masyarakat 1 persen ini bisa melampaui kekayaan dari 99 persen sisa warga dunia pada tahun 2016.
Mengutip laporan Oxfam yang dilansir disela World Economic Forum bertajuk Wealth: Having It All and Wanting More, disebutkan 52 persen kekayaan dunia pada 2014, dikuasai sekitar 46 persen oleh warga dari lima negara dengan populasi terbesar.
Sedangkan 80 persen penduduk dunia hanya membagi rata porsi 5,5 persen kekayaan dunia.
Ozfam memperingatkan kenaikan tajam kesenjangan ekonomi akan menghambat upaya memerangi kemiskinan global. Disebutkan 1 dari 9 penduduk dunia saat ini tidak memiliki cukup uang untuk makan. Sementara lebih dari satu miliar orang hidup dengan uang kurang dari US$ 1,25 per hari.
Dalam laporan yang diterbitkan bulan lalu, lembaga New Economics Foundation di Inggris mengatakan peningkatan kesenjangan ekonomi merupakan penyebab utama krisis keuangan.
Sementara itu ekonom Perancis Thomas Piketty, yang terkenal dengan bukunya 'Capital in the Twenty-First Century', memperingatkan bahwa ekonomi global akan terpengaruh jika kesenjangan ekonomi dibiarkan meningkat.
" Apakah kita ingin hidup di dunia di mana 1 persen (miliarder) menguasai kekayaan kita semua? Meluasnya kesenjangan global cukup mengejutkan dan meskipun isu-isu itu sebagai agenda global, kesenjangan antara kaya dan miskin melebar dengan cepat," kata Byanyima dari Oxfam dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari laman CNBC, Selasa, 27 Januari 2015.
Langkah-langkah yang disarankan Oxfam di antaranya menangkap para pengemplang pajak, baik itu perusahaan atau individu kaya. Selain itu penyediaan layanan gratis, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan.
" Sayangnya, masih ada miliaran orang yang tinggal di negara-negara miskin dengan ekonomi lemah," Ryan Bourne, kepala kebijakan publik di Institute of Economic Affairs London.
