Meski mengusung nama Islam dalam sistem keuangan syariah, tetapi sistem keuangan ini bukan merupakan sistem keuangan eksklusif yang hanya bisa dipakai para Muslim.
Dream - Masih adanya masyarakat Indonesia yang menilai sistem keuangan syariah hanya untuk umat Islam atau menyiratkan misi agama Islam menjadikan salah satu sistem keuangan ini belum dapat berkembang di tanah air.
Pengamat keuangan syariah Gunawan Yasni menyatakan keeksklusifan sistem keuangan syariah ini harus dihilangkan agar produk-produk keuangan syariah bisa lebih diterima di tanah air.
" Yang dibutuhkan itu menjadikan finacial inclusion, syariah harus inklusif bukan eksklusif. Saya prihatin kejadian di Bali karena tanggapan masyarakat yang menilai syariah itu eksklusif," ujarnya kepada Dream.co.id, Selasa, 11 November 2014.
Menurut Gunawan, di luar negeri, banyak pakar ekonomi yang mulai fokus terhadap sistem keuangan syariah dan mulai menerapkan sistem ini, meski negaranya memiliki jumlah populasi muslim yang tidak begitu besar.
" Padahal di luar negeri sudah sekian tahun berjalan bahwa keuangan syariah inklusif. Pakar-pakarnya juga tidak didominasi oleh syekh atau sarjana muslim, tetapi banyak yang dari non muslim seperti yang dari Harvard, mereka orang-orang non muslim yang concern dengan keuangan syariah. Seperti di Jerman, Thailand, Korea, Jepang, itu bukti syariah itu inklusif bukan eksklusif," tegasnya.
Untuk menjadikan sistem ini sebagai sistem yang inklusif, lanjut Gunawan, perlu dukungan pemerintah. Diharapkan, pada pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, inklusivitas sistem keuangan syariah dapat terwujud.
Gunawan optimis dengan susunan menteri yang terkait dengan sistem tersebut memiliki visi yang sama dalam mengembangkan keuangan syariah ditambah dukungan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla.
" Kuartet mentari yang menggawangi keuangan syariah masih bisa diharapkan. Kalau pemerintah Jokowi saya belum bisa membandingkan, tapi harapan saya di Pak Wapres karena dulu beliau membuat situasi dan kondisi yang akomodatif seperti UU perbankan syariah dan surat berharga syariah negara itu keluar saat wapresnysa Pak JK yang berkoordinasi dengan baik dengan Bu Sri Mulyani, syukur-syukur nanti bisa signifikan yang mereka lakukan," pungkasnya.
