Temuan PPATK Soal Transfer Dana Mencurigakan Rp18,9 T

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Senin, 9 Oktober 2017 17:15

Transfer Dana Rp18,9 Triliun Ini Menjadi Sorotan Publik Belakangan Ini. (Foto: Shutterstock)

Sebagian klien diduga memiliki hubungan dengan militer Indonesia.

Dream – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menganalisis kasus transfer dana Rp18,9 triliun. PPATK menduga ada penggelapan pajak dalam kasus ini.

“ Dugaan sementara itu adalah tax evasion (tax fraud),” kata Wakil Kepala PPATK, Dian Ediana Rae, kepada Dream lewat pesan tertulis, di Jakarta, Senin 9 Oktober 2017.

Dian mengatakan PPATK telah mengirim hasil analisisnya kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Dia enggan berkomentar lebih lanjut tentang garis besar analisisnya.

“ Untuk detailnya, saya kira lebih baik menanti hasil investigasi DJP atas hasil analisis kami. Kami akan terus berkoordinasi dengan DJP atau aparat penegak hukum lain just in case ada tindak pidana lain (selain tax fraud),” kata Dian.

PPATK juga tak mau menyimpulkan kasus ini termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Instansi pemerintah ini terus mendalami kemungkinan TPPU-nya.

“ Saya kira agar tidak menimbulkan simpang siur dan tidak menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu, lebih baik kita tunggu dulu hasil investigasi DJP dan keterangan yg akan disampaikan mereka,” kata dia.

1 dari 2 halaman

Transfer Rp18 T Dicurigai, Sebagian Nasabah Terkait Militer RI

© Dream

Dream - Transfer uang dari bank Standard Chartered di Guernsey, Inggris, ke Singapura, tengah diselidiki oleh otoritas keuangan kedua negara. Transfer itu dianggap mencurigakan.

Menurut New York Times, jumlah uang yang ditransfer sejumlah nasabah itu mencapai US$1,4 miliar atau sekitar Rp18,9 triliun. Sebagian klien diduga memiliki hubungan dengan militer Indonesia.

Laman BBC, yang mengutip laporan Bloomberg, menyebut rekening-rekening itu ditandai sebagai akun mencurigakan. Media asal Inggris ini melaporkan, pihak Standard Chartered Plc menolak berkomentar. Demikian pula dengan Otoritas Layanan Keuangan Britania.

Sementara, laman International Investment mencurigai waktu terjadinya transfer dari Guernsey ke Singapura ini. Sebab dilakukan pada semester ke dua tahun 2015, sebelum Guernsey mengadopsi Common Reporting Standard, peraturan global untuk pertukaran data pajak, yang dimulai pada 2016.

2 dari 2 halaman

Kata Mabes TNI dan Ditjen Pajak

© Dream

Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Mayjend Wuryanto, mengaku belum mendapat informasi adanya nasabah penransfer uang yang disebut-sebut terkait dengan militer Indonesia itu. " Saya belum mendapat informasi, coba tanya ke Dirjen Pajak," kata dia, saat dihubungi Dream, Sabtu 7 Oktober 2017.

Sedangkan, Direktorat Jenderal Pajak Indonesia telah menerima informasi adanya transfer uang dari sejumlah klien Standard Chartered Guernsey ke Singapura itu. Mereka masih menindaklanjuti informasi tersebut.

" Tentunya kan ditindaklanjuti apa untuk masalah perpajakannya di Indonesia. Tapi saya belum bisa sampaikan apa-apa untuk saat ini," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama, kepada Dream.