Geber Wisata, Dewan Otoritas Danau Toba Dibentuk

Pemerintah membentuk Dewan Otorita Danau Toba guna meningkatkan kunjungan wisatawan macanegara lima tahun ke depan.

Dream - Terkait kebijakan pembentukan Dewan Otorita Danau Toba, Kementerian Koordinator (Kemenko) Kemaritiman dan Sumber Daya menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Pariwisata dan Kementrian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat.

Dalam pertemuan itu, Rizal Ramli berharap kebijakan yang mereka buat dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara lima tahun ke depan.

Ketiga kementerian tersebut sepakat untuk segera menyelesaikan revitalisasi 10 destinasi prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya. Rizal optimis program pembangunan itu dapat dilaksanakan mulai awal tahun mendatang.

" Selain bebas visa kunjungan dan kemudahan kapal cruise untuk menikmati tourism Indonesia. Program ketiga yang sudah memasuki budget 2016 ini, kita akan mengembangkan 10 wisata baru untuk mengatasi keriuhan pariwisata Bali," kata Rizal di gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Jakarta, Senin, 28 Desember 2015.

Keterbatasan dana menjadi alasan utama pemerintah untuk membatasi wisata prioritas. Meskipun begitu, mereka mengakui lebih dari 100 tempat pariwisata di Indonesia yang memiliki keindahan alam luar biasa.

" Dana terbatas jadi tidak cukup kalau mau dikerjakan semua. Kita kembangkan dulu yang sepuluh ini untuk memperbaiki infrastruktur dasar, air, marina, pelabuhan udara. Kalau 10 sukses akan mempengaruhi yang lain," imbuh Rizal.

Ditambahkan Menteri Pariwisata, Arief Yahya, Danau Toba menjadi salah satu kawasan wisata yang menjadi prioritas pemerintah untuk segera dibenahi. Pemiliha ini mengingat Danau Toba merupakan kawasan strategis untuk pariwisata nasional.

" Bulan Januari akan kita selesaikan sebagai model, selanjutnya yang sembilan akan kita buat badan otorita juga," ungkap Arief melengkapi.

Mereka menilai pembentukan badan otorita merupakan langkah strategis untuk mengembangkan pariwisata unggulan. Sehingga dalam satu destinasi perlu diawasi oleh satu badan yang memiliki kewenangan penuh untuk melaporkan semua kemajuan program kepada presiden. Sehingga pengambilan keputusan di daerah prioritas cepat mencapai target.

" Akan ada single destination, single management. Contoh yang berhasil yaitu Bali Tourism Otoritas di Nusa Dua," ungkap Rizal.