Beredar Umrah & Haji Virtual, NU: Itu Pembodohan

Reporter : Razdkanya Ramadhanty
Minggu, 11 April 2021 06:00
Beredar Umrah & Haji Virtual, NU: Itu Pembodohan
Ibadah umrah atau haji wajib hukumnya untuk datang langsung ke tanah suci Mekah

Dream - Masa pandemi Covid-19 mengharuskan tiap negara menangguhkan proses penerbangan jamaah haji dan umrah, salah satunya pemerintah Indonesia. Namun belakangan, beredar kabar adanya penawaran melalui sebuah brosur ibadah umrah dan haji secara virtual atau daring.

Menyoal itu, Katib Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, Syafruddin Syarif, angkat bicara. Menurutnya, penawaran tersebut adalah bentuk pembodohan publik. Sehingga, masyarakat tidak boleh terpancing untuk mengikuti kegiatan itu.

" Saya melihat ini kebodohan, saya melihat virtual sekilas kaya nonton film mulai baru berangkat ke sana untuk melaksanakan umrah atau haji, selanjutnya melakukan ziarah ke tempat bersejarah hanya dengan nonton film, itu pembodohan," ujarnya, Kamis 8 April 2021.

1 dari 4 halaman

Harus Datang ke Mekkah

Dia menegaskan, ibadah umrah atau haji wajib hukumnya untuk datang langsung ke tanah suci Mekah dan tidak bisa virtual.

" Memang gak boleh, kalau dimaksud haji atau umrah ya harus di sana kelilingi Kabah, kalau kemudian virtual tawaf di sini dengan kabah-kabahan gak boleh harus datang. Begitu juga kalau tawaf ya di Kabah, kalau Sai ya di tempat Sai. Maka kalau umrah dan haji harus datang ke Mekkah," ucapnya.

2 dari 4 halaman

Harga Murah

Dihimpun dari berbagai sumber, penawaran ibadah haji dan umrah disajikan oleh sebuah perusahan haji dan umrah yang beralamat di Kota Bekasi.

Dalam brosurnya, penyedia jasa menyebut umrah berjalan melalui tayangan zoom selama sembilan hari dengan harga Rp 195 ribu dan mendapat voucher Rp 500 ribu. Di mana umrah virtual ini berlangsung pada 11, 18, dan 25 April 2021.

Sumber: liputan6.com

3 dari 4 halaman

Saudi Wajibkan Vaksin Covid-19 untuk Haji, Menag: Belum Jelas untuk Siapa

Dream - Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, menyatakan sudah mendengar kabar otoritas Arab Saudi menetapkan vaksin Covid-19 sebagai syarat utama haji. Tetapi, kata Gus Yaqut, tidak ada penegasan keputusan itu berlaku untuk siapa.

" Dalam berita, kan, tidak ada penegasan syarat vaksin itu apakah untuk persiapan internal Saudi, ataukah juga merupakan pesan buat negara pengirim jemaah lainnya. Tidak ada keterangan tentang itu," ujar Gus Yaqut, dalam keterangan tertulis diterima Dream.

Karena itu, Gus Yaqut meminta masyarakat untuk menunggu info resmi dari Saudi. Keputusan penyelenggaraan haji sepenuhnya menjadi hak Pemerintah Saudi.

" Kepastian tunggu info resmi dari Saudi. Sampai hari ini, belum ada info resmi dari Saudi terkait kepastian penyelenggaraan ibadah haji 1442 H/2021 M," kata Gus Yaqut.

 

4 dari 4 halaman

Persiapan Terus Dijalankan

Meski demikian, Gus Yaqut memastikan seluruh persiapan penyelenggaraan haji di dalam negeri terus berjalan. Dokumen calon jemaah disiapkan secara bertahap dan pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Bipih) mulai dijalankan bersama DPR.

Selain itu, kata Gus Yaqut, tim manajemen krisis yang sudah dibentuk pada Desember 2020 terus bekerja menyiapkan skenarion pelaksanaan haji. Koordinasi dengan otoritas Saudi juga terus dijalankan.

Konsul Haji KJRI Jeddah, Endang Jumali, membenarkan Kementerian Kesehatan Saudi telah menetapkan vaksinasi Covid-19 sebagai syarat utama haji. Tetapi, kata dia, keputusan tersebut ditujukan kepada petugas medis internal Kemenkes Saudi yang aka berpartisipasi pada musim haji 2021, bukan untuk jemaah haji.

" Saya sudah koordinasi dengan pihak Kemenkes Saudi dan Jubir Kemen Haji bahwa untuk petugas haji dari luar Saudi dan jemaah haji luar Saudi belum ada pernyataan terkait vaksin ataupun yang lainnya," kata dia.

 

Beri Komentar