Umroh Masih Dipersulit, Menag Akan Sambangi Kerajaan Saudi Minta Kejelasan

Reporter : Ahmad Baiquni
Selasa, 31 Agustus 2021 12:01
Umroh Masih Dipersulit, Menag Akan Sambangi Kerajaan Saudi Minta Kejelasan
Saudi belum membuat keputusan baru mengenai umroh untuk Indonesia.

Dream - Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, akan segera terbang ke Arab Saudi untuk meminta kejelasan mengenai aturan umroh. Hingga saat ini, Indonesia belum dapat mengirimkan jemaah umroh lantaran aturan yang diberlakukan Saudi.

" Kami dalam waktu yang paling memungkinkan agar segera ke Arab Saudi untuk memperjelas hal ini (aturan umroh)," ujar Gus Yaqut.

Gus Yaqut mengatakan Saudi telah mencabut penangguhan penerbangan langsung untuk sejumlah negara. Indonesia masuk dalam daftar pencabutan tersebut sehingga bisa langsung masuk Saudi melalui jalur udara.

Tetapi, ketentuan baru ini berlaku hanya untuk warga Indonesia yang mengantongi izin tinggal di Saudi. Juga sudah divaksin dengan vaksin Covid-19 yang diakui Kementerian Kesehatan Saudi.

 

1 dari 6 halaman

Belum Ada Perubahan Kebijakan

Sementara terkait umroh, Gus Yaqut mengatakan hingga saat ini belum ada kepastian. Saudi juga belum membuat keputusan baru soal ibadah ini.

" Pemerintah Indonesia belum menerima pemberitahuan secara resmi dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi terkait penyelenggaraan ibadah umroh 1443 H," kata Gus Yaqut.

Lebih lanjut, Gus Yaqut menyatakan Saudi sendiri sudah mengakui vaksin Sinovac dan Sinopharm untuk penanganan Covid-19. Meski begitu, penerima dua vaksin ini tetap diharuskan mendapatkan booster atau penguat dengan vaksin yang diakui Saudi yaitu Pfizer&BioNTech, Moderna, AstraZeneca, atau Johnson & Johnson.

Hal itulah yang menjadi pertimbangan Gus Yaqut untuk meminta kejelasan ke Saudi. " Mudah-mudahan ada kabar setelah dari sana," kata dia, dikutip dari Merdeka.com.

2 dari 6 halaman

KJRI Jeddah: Saudi Belum Keluarkan Kebijakan Baru Penyelenggaraan Umroh

Dream - Pemerintah Arab Saudi belum mengeluarkan kebijakan baru terkait penyelenggaraan umroh, khususnya mengenai calon jemaah dari Indonesia.

" Sampai hari ini, belum ada kebijakan baru dari Arab Saudi terkait jemaah umroh Indonesia," ujar Konsul Haji KJRI Jeddah, Endang Jumali.

Menurut Endang, Saudi hanya mencabut larangan penerbangan langsung bagi jemaah umroh dari berbagai negara. Kecuali bagi Indonesia dan delapan negara lain, berlaku aturan khusus yaitu karantina 14 hari di negara ke tiga dan booster dengan vaksin Pfizer, Moderna, AstraZeneca, atau Johnson & Johnson.

" Jadi belum ada kebijakan baru terkait jemaah umroh Indonesia," kata dia.

3 dari 6 halaman

Wajib Vaksin 2 Kali

Selain itu, otoritas penerbangan sipil Saudi meminta semua maskapai yang melayani penerbangan umroh mewajibkan penumpangnya mendapatkan vaksinasi secara penuh atau dua dosis dengan vaksin yang dibolehkan otoritas kesehatan mulai 24 Agustus 2021. Itu dibuktikan dengan sertifikat vaksinasi lengkap.

Sebelumnya, Saudi membuka kembali penyelenggaraan ibadah umroh pada 1 Muharram 1443 H, yang bertepatan dengan 10 Agustus 2021. Jemaah dari luar negeri dibolehkan terbang langsung kecuali untuk mereka yang berasal dari sembilan negara.

Jemaah umroh dari India, Pakistan, Indonesia, Turki, Mesir, Argentina, Brasil, Afrika Selatan, dan Lebanon diharuskan menjalani karantina 14 hari di negara ketiga sebelum masuk Saudi. Selain itu, penerima vaksin China diharuskan mendapatkan booster dengan empat jenis vaksin yang ditetapkan, dikutip dari Merdeka.com.

4 dari 6 halaman

KJRI Jeddah Temui Kementerian Haji Saudi Bahas Umroh, Ini Hasilnya

Dream - Arab Saudi resmi membuka kembali penyelenggaraan umroh untuk jemaah luar negeri. Sayangnya, Indonesia bersama delapan negara lain mendapatkan syarat yang lebih ketat.

Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah pun menemui Kementerian Urusan Haji dan Umroh Saudi unttuk membahas persoalan ini. Terdapat beberapa kesimpulan yang didapatkan pada pertemuan tersebut.

Konsul Haji KJRI Jeddah, Endang Jumali, mengatakan, beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut yaitu mengenai vaksin Sinovac dan Sinopharm. Menurut dia, dua vaksin ini masih dalam pengkajian oleh Kementerian Kesehatan Saudi.

" Untuk vaksin Sinovac dan Sinopharm yang digunakan sejumlah negara, Kementerian Kesehatan Arab Saudi masih melakukan kajian, dalam waktu dekat akan dirilis hasilnya secara resmi," ujar Endang.

5 dari 6 halaman

Booster untuk Jemaah Umroh Ternyata Masih Dikaji Saudi

Endang mengatakan, hal itu disampaikan Deputi Urusan Umroh Kementerian Haji dan Umroh Saudi, Abdulaziz Wazzan, dalam pertemuan yang berlangsung pada Rabu, 11 Agustus 2021, waktu setempat. Selain itu, Saudi juga masih mengkaji perlu tidaknya vaksin booster bagi jemaah umroh yang sudah mendapatkan dua dosis vaksin.

" Kementerian Haji dan Umroh terus berkoordinasi dengan Kementerian Keseharan Arab Saudi untuk memastikan apakah calon jemaah umroh dari negara lain, termasuk Indonesia, yang sudah memperoleh dua dosis kedua vaksin tersebut masih perlu diberikan satu dosis lagi (booster) dari empat vaksin yang digunakan Saudi atau bagaimana," kata Endang.

Sementara, kata Endang, Sinovac dan Sinopharm sudah diakui WHO untuk penanganan Covid-19. Hal ini juga menjadi bahan Kemenag berkoordinasi dengan Kemenkes dan Kemenlu agar jemaah umroh Indonesia diizinkan masuk.

6 dari 6 halaman

30 Negara Masih Kena Suspend

Selain itu, Deputi Umroh Kementerian Haji dan Umroh Saudi menyatakan pelaksanaan umroh diprioritaskan pada keselamatan dan kesehatan jemaah di tengah pandemi. Keselamatan dan kesehatan, kata Endang, menjadi fokus utama Saudi dalam menggelar umroh, bukan semata urusan ekonomi dan bisnis.

" Pelaksanaan ibadah umroh dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat, misalnya transportasi dalam kota hanya 50 persen dari total kapasitas normal dan akomodasi hotel dibatasi dua orang per kamar," kata dia.

Endang juga menyampaikan saat ini ternyata masih ada 30 negara yang ditangguhkan untuk bisa masuk Saudi. Di antaranya India, Pakistan, Indonesia, Mesir, Turki, Argentina, Brasil, Afrika Selatan, Lebanon, Vietnam, Korea Utara, Korea Selatan, dan Afghanistan.

" Untuk alasan keselamatan juga, kebijakan penangguhan masih diberlakukan khususnya bagi negara yang penyebaran virus Covidnya dinilai masih tinggi," terang Endang, dikutip dari Kemenag.

Beri Komentar