Dream - Kementerian Kesehatan tengah mempersiapkan skema agar para calon jemaah umroh Indonesia mendapat vaksin booster untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan Arab Saudi. Hingga saat ini Saudi baru mengakui penggunaan empat merek vaksin yaitu Pfizer, Moderna, AstraZeneca, dan Johnson & Johnson.

"Jadi tentunya mereka dapat program khusus karena persyaratan yang disyaratkan oleh Saudi Arabia bahwa harus tiga kali suntikan dengan satu kali booster, maka itu tentunya akan kita penuhi sebelum pemberangkatan," ujar Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes, Abdul Kadir, dalam diskusi virtual disiarkan kanal Kabar Senator.

Kadir mengatakan program khusus ini akan dijalani oleh setiap calon jemaah umroh. Mereka nantinya akan mendapatkan sertifikat vaksinasi sebagai syarat bisa masuk Saudi.

"Tentunya ini kita tidak akan mengizinkan mereka untuk bisa melakukan ibadah umroh tidak mempunyai sertifikat vaksinasi dan tentunya vaksin yang akan digunakan vaksin yang direkomendasikan oleh Saudi Arabia," kata Kadir.

Akses PeduliLindungi Hanya Sampai Jelang Keberangkatan

Mengenai aplikasi PeduliLindungi, Kadir menyatakan tetap digunakan. Hanya saja, aplikasi ini dipakai selama calon jemaah sedang menjalani persiapan berangkat umroh.

Sebagai misal, ketika jemaah akan masuk ke Asrama Haji untuk karantina. PeduliLindungi digunakan untuk skrining ketika masuk fasilitas karantina.

"Bilamana terdeteksi PCR positif, itu akan keluar informasinya berwarna hitam dan mereka tentunya langsung dilakukan karantina," kata dia.

Saudi sendiri telah membolehkan penggunaan vaksin asal China, baik Sinovac maupun Sinopharm. Tetapi, para penerima dua jenis vaksin ini tetap diharuskan menerima booster menggunakan empat vaksin yang sudah lebih dulu direkomendasikan.

Ketentuan ini tidak berlaku untuk pelaku perjalanan yang sudah divaksin dengan vaksin Pfizer, Moderna, AstraZeneca, maupun Johnson & Johnson.

Masih Pandemi, Kemenag Usulkan Umroh Satu Pintu

Dream - Kementerian Agama mengusulkan penyelenggaraan umroh di masa pandemi melalui mekanisme satu pintu. Sehingga, keberangkatan dan kepulangan jemaah terpantau dan potensi penyebaran Covid-19, terutama varian baru dapat diantisipasi.

"Di masa pandemi, saya mengusulkan agar umroh dilakukan satu pintu," ujar Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag, Khoirizi.

Khorizi menjelaskan dalam mekanisme satu pintu, jemaah berangkat dan pulang hanya melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selain itu, karantina sebelum berangkat umroh dipusatkan di Asrama Haji.

"Bila melihat aturan karantina yang cukup panjang, maka kita harus menghitung kembali biayanya berapa," kata dia.

Nantinya, Kemenag akan menyiapkan lokasi karantina terpusat di Asrama Haji Bekasi, Jawa Barat. Untuk biaya operasional pengawasan karantina calon jemaah ditanggung masing-masing kementerian atau lembaga.

"Saat ini kita bersama-sama harus fokus bekerja dengan mengutakan kepentingan umat," terang Khoirizi.

Butuh Pembahasan Bersama

Pemerintah Arab Saudi mencabut kembali larangan umroh bagi jemaah luar negeri secara bertahap. Pencabutan diawali dengan pembolehan jemaah ekspatriat pemegang izin tinggal melaksanakan umroh, disusul diizinkannya penerbangan dari sejumlah negara.

Selain itu, jemaah diharuskan sudah divaksin dengan vaksin Covid-19 Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan Johnson & Johnson. Vaksin di luar empat jenis tersebut dibolehkan namun harus mendapatkan booster dari salah satunya.

"Banyak hal yang harus didiskusikan bersama agar umroh dilaksanakan dengan baik apabila Arab Saudi membuka umroh untuk Indonesia," kata dia.

Saat ini, Kemenag tengah merevisi Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh di Masa Pandemi Covid-19. Khoirizi berharap revisi ini mengakomodir mitigasi pengamanan dana jemaah umroh dan meningkatkan fungsi koordinasi antar-lembaga.

"Koordinasi antar-kementerian atau lembaga penting, kita harus mampu meyakinkan Arab Saudi bahwa Indonesia dapat memberangkatkan umroh dengan baik," kata dia, dikutip dari Kemenag.