Pidato di Sidang Umum PBB, Jokowi Singgung Myanmar, Afghanistan, dan Palestina

Reporter : Ahmad Baiquni
Kamis, 23 September 2021 17:00
Pidato di Sidang Umum PBB, Jokowi Singgung Myanmar, Afghanistan, dan Palestina
Dalam Sidang Umum PBB, Jokowi menilai isu tersebut harus menjadi perhatian bersama.

Dream - Presiden Joko Widodo mendorong sejumlah isu agar menjadi pembahasan dalam Sidang Umum PBB. Beberapa di antaranya, isu seputar marginalisasi perempuan di Afghanistan, kemerdekaan Palestina, serta krisis politik Myanmar.

" Potensi praktik kekerasan dan marginalisasi perempuan di Afghanistan, kemerdekaan Palestina yang makin jauh dari harapa serta krisis politik di Myanmar harus jadi agenda kita bersama," ujar Jokowi lewat pidato virtual dalam Sidang Umum PBB ke-76, disiarkan Sekretariat Presiden.

Jokowi menekankan isu ini harus mendapat perhatian serius. Dia mengajak semua negara untuk serius menangani intoleransi, konflik, terorisme, dan perang.

Tak hanya itu, Jokowi menyatakan hak perempuan dan kelompok minoritas harus mendapat jaminan dari masyarakat dunia. Upaya untuk memberikan jaminan tersebut harus terus ditegakkan.

" Perdamaian dalam keberagaman, jaminan hak perempuan, dan kelompok minoritas harus kita tegakkan," kata dia.

1 dari 5 halaman

Krisis Myanmar

Mengenai krisis politik Myanmar, Jokowi menyatakan telah berlangsung pertemuan dengan sejumlah pemimpin ASEAN. Pertemuan itu menghasilkan konsensus berisi lima poin untuk mengakhiri konflik tersebut.

" Five point konsensus yang implementasinya butuh komitmen militer Myanmar," kata dia.

Jokowi menegaskan, harapan rakyat harus dijawab dengan langkah nyata. Seperti menjamin dunia bebas dari konflik terorisme maupun perang.

" Itulah kewajiban yang ada di pundak kita, yang ditunggu masyarakat dunia. Itulah kewajiban kita untuk memberi harapan masa depan dunia," kata dia.

2 dari 5 halaman

Jokowi Peringatkan Penegak Hukum Jangan Jadi Beking Mafia Tanah

Dream - Presiden Joko Widodo mengeluarkan peringatan kepada aparat penegak hukum agar tidak menjadi pelindung atau membekingi mafia tanah. Dia meminta aparat untuk berpihak pada kepentingan masyarakat.

" Jangan sampai ada aparat penegak hukum yang membekingi mafia tanah, perjuangkan hak masyarakat dan tegakkan hukum secara tegas," ujar Jokowi, disiarkan Sekretariat Presiden.

Jokowi menegaskan Pemerintah menjamin ruang hidup masyarakat yang lebih adil. Negara, kata dia, punya komitmen kuat mengurai konflik agraria yang terjadi.

" Saya tegaskan kembali komitmen Negara untuk betul-betul mengurai konflik agraria yang ada, mewujudkan reformasi agraria bagi masyarakat, memastikan kepastian ruang hidup yang adil bagi rakyat," kata Jokowi.

 

3 dari 5 halaman

Perintah Jokowi

Selain itu, Jokowi menegaskan kembali komitmen kuat Pemerintah memberantas mafia tanah. Mewujudkan komitmen ini, Jokowi memerintahkan Polri tidak ragu menindak para mafia tanah yang meresahkan.

" Kepada jajaran Polri, saya minta jangan ragu-ragu mengusut mafia-mafia tanah yang ada," kata dia.

Lebih lanjut, Jokowi memahami sengketa tanah merupakan persoalan berat yang kerap dihadapi masyarakat. Baik itu petani, nelayan, serta masyarakat penggarap tanah.

Pemerintah pun terus berupaya membantu masyarakat dengan memberikan kepastian hukum. Hal itu diwujudkan melalui penerbitan sertifikat tanah kepada masyarakat.

4 dari 5 halaman

Respons Istana Soal Presiden Jokowi Divonis Melanggar Hukum Terkait Polusi Udara

Dream - Pemerintah masih mengkaji langkah yang akan ditempuh menanggapi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menetapkan pemerintah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan polusi udara. Vonis dijatuhkan kepada Presiden Joko Widodo, sejumlah menteri, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.   

Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini, menyatakan Pemerintah menunggu kajian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kajian tersebut akan menjadi dasar Pemerintah mengambil langkah.

" Kami menunggu tinjauan dari KLHK, setelah itu akan membicarakan berbagai poin rekomendasi untuk menentukan langkah selanjutnya sebaiknya seperti apa," kata dia.

Faldo berharap waktu yang tersedia dapat dimanfaatkan agar menghasilkan keputusan terbaik. Nantinya, Pemerintah mempersiapkan argumen hukum menanggapi putusan tersebut.

" Ini jalur hukum, tentu argumen-argumen hukum perlu dipersiapkan, kita bersama tentunya berharap untuk menempuh opsi terbaik," ujar Faldo, dikutip dari Merdeka.com.

5 dari 5 halaman

1 Presiden, 3 Menteri, dan 1 Gubernur jadi Tergugat

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dua pejabat ini dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan polusi udara.

" Mengadili, mengabulkan gugatan para pemohon untuk sebagian. Menyatakan tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV, dan tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum," ujar Ketua Majelis Hakim Saifuddin Zuhri, membacakan amar putusan.

Putusan ini dijatuhkan terkait gugatan pencemaran lingkungan yang diajukan oleh 30 warga negara Indonesia antara lain Melanie Soebono, Elisa Sutajudjaja, Tubagus Soleh Ahmadi, Nur Hidayati, Adhito Harinughoro, Asfinawati. Gugatan dilayangkan melalui Advokat Arif Maulana.

Dalam perkara ini Presiden Jokowi ditetapkan sebagai tergugat I dan Gubernur DKI Jakarta Anies sebagai tergugat V. Turut menjadi tergugat yaitu Menteri LHK Siti Nurbaya selaku tergugat II, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai tergugat III, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tergugat IV.

 

 

 

Beri Komentar