Aspek logistik, distribusi, dan sistem pergudangan menjadi bagian penting yang kerap terabaikan, mengingat produksi pangan tidak merata di seluruh wilayah.
Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, menekankan bahwa ketahanan pangan nasional tidak cukup hanya diukur dari sisi produksi semata, tetapi juga harus mempertimbangkan kesejahteraan para petani dan keberlanjutan sistem pangan secara keseluruhan. Hal ini disampaikannya saat mengikuti kegiatan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI di Gudang Beras Bulog, Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu (9/4/2025).
" Indikator ketahanan pangan itu pertama, produksi nasional harus lebih besar daripada konsumsi. Kedua, petani, nelayan, peternak, dan produsen pangan lainnya harus sejahtera. Jangan sampai produksi kita melimpah tapi pelaku utamanya tetap hidup melarat. Ketiga, keberhasilan tersebut harus berkelanjutan," jelas Rokhmin.
Menurutnya, Indonesia tengah menghadapi tantangan besar dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan yang sejati. Salah satu permasalahan yang ia soroti adalah adanya kesenjangan antara pernyataan kebijakan dengan realisasi yang terjadi di lapangan. Rokhmin menyebutkan bahwa pemerintah sempat menyampaikan komitmen pada akhir tahun 2024 untuk menghentikan impor empat komoditas pangan strategis, yaitu beras, jagung, gula, dan daging. Namun pada kenyataannya, impor masih terus dilakukan.
" Bulan desember lalu pemerintah bersumpah tidak akan impor beras, jagung, gula, dan daging pada tahun 2025. Tapi nyatanya, bulan lalu kita impor 200 ribu ton. Kami di Komisi IV merasa tertampar. Kalau memang tidak bisa memenuhi, jangan buat janji yang tidak realistis," tegasnya.
Terkait kondisi produksi pangan saat ini, Rokhmin menyatakan bahwa produksi beras nasional berada dalam kondisi yang cukup baik. Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian, estimasi produksi beras tahun 2025 mencapai angka 33 juta ton, sedangkan kebutuhan dalam negeri hanya sekitar 31 juta ton.
" Artinya, kita surplus dua juta ton. Ditambah cadangan beras Bulog saat ini sebesar 2,4 juta ton, maka ketersediaan cukup untuk stabilisasi harga dan pasokan," paparnya.
Meski demikian, ia menggarisbawahi bahwa persoalan pangan tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengandalkan satu komoditas. Rokhmin menilai komoditas lain seperti jagung, gula, dan kedelai masih menjadi tantangan besar yang perlu segera ditangani. Ia juga menyebut bahwa aspek logistik, distribusi, dan sistem pergudangan menjadi bagian penting yang kerap terabaikan, mengingat produksi pangan tidak merata di seluruh wilayah.
" Contohnya beras, ada daerah yang surplus seperti di Pulau Jawa dan Sulawesi Selatan, tapi ada juga daerah minus seperti NTT dan riau. Jadi penting sekali perbaikan sistem transportasi dan pergudangan agar distribusi merata," urainya.
Di akhir keterangannya, Rokhmin menegaskan pentingnya pendekatan yang komprehensif dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Menurutnya, ketahanan pangan harus mencakup tiga subsistem utama, yakni produksi, konsumsi, dan logistik. Ia mengingatkan agar semua pemangku kepentingan tidak hanya terpaku pada angka produksi, tetapi turut memastikan keseimbangan dalam seluruh rantai sistem pangan nasional.
