Aturan Produk Wajib Sertifikat Halal Berlaku Mulai Hari Ini

Reporter : Maulana Kautsar
Kamis, 17 Oktober 2019 07:01
Aturan Produk Wajib Sertifikat Halal Berlaku Mulai Hari Ini
Proses sertifikasi akan dilakukan bertahap sesuai produk.

Dream - Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin memastikan kewajiban sertifikasi halal resmi diberlakukan mulai hari ini, (Kamis, 17 Oktober 2019). Lukman menyebut kewajiban sertifikasi ini akan dilakukan secara bertahap.

Tahap pertama, kewajiban ini akan diberlakukan terlebih dahulu kepada produk makanan dan minuman, serta produk jasa yang terkait dengan keduanya.

“ Prosesnya akan berlangsung dari 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024,” kata Lukman dalam keterangan tertulis yang diterima Dream, Kamis, 16 Oktober 2019.

Pada tahap kedua, kewajiban sertifikasi akan diberlakukan untuk selain produk makanan dan minuman. Tahap kedua ini dimulai 17 Oktober 2021 dalam rentang waktu yang berbeda masing-masing 7 tahun, 10 tahun, dan 15 tahun.

" Perbedaan rentang waktu ini tergantung dari kompleksitas produk masing-masing," ujar dia.

“ Namun perlu kami tegaskan bahwa penahapan produk seperti kami sampaikan tersebut tidak berlaku bagi produk yang kewajiban kehalalannya sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dan produk sudah bersertifikat halal sebelum UU JPH berlaku," kata dia.

Lukman mengatakan, selama masa penahapan bagi jenis produk yang wajib bersertifikat halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag akan melakukan pembinaan kepada pelaku usaha.

1 dari 5 halaman

Penindakan Tunggu PMA

Dia mengatakan, akan bekerja sama dengan pemangku kepentingan lain dan masyarakat untuk menciptakan kondisi yang mendorong peningkatan dan pengembangan iklim berusaha di Indonesia.

“ Selama masa penahapan lebih diutamakan pendekatan secara persuasif bagi pelaku usaha. Segera daftarkan produk mereka yang termasuk wajib bersertifikat halal," kata dia.

Lukman menyebut, penindakan hukum akan dilakukan setelah jangka waktu yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA). " Pada periode pertama, kita akan lebih mengedepankan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha untuk mengajukan permohonan sertifikat halal,” ucap dia. 

2 dari 5 halaman

Mengintip Kesiapan BPJPH Jelang Penerapan Sertifikasi Halal

Dream - Undang-Undang Jaminan Produk Halal harus diterapkan pada 17 Oktober mendatang. Namun sejumlah kelengkapan untuk menerapkan UU tersebut belum siap.

Salah satu yang belum tersedia adalah Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang JPH. Hingga kini, PMA belum juga kelas juga.

“ Sebelum tanggal 17 Oktober ini sudah selesai, lah,” ujar Kepala BPJPH, Sukoso, di Jakarta, Senin 14 Oktober 2019.

UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) disahkan pada 17 Oktober 2014. Berdasar ketentuan, UU itu berlaku lima tahun setelag diundangkan. Artinya, UU itu berlaku efektif pada 17 Oktober 2019.

Sukoso menjelaskan, lamanya proses pengesahan PMA karena harus saling berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkat. Dikatakan bahwa kesulitan yang dihadapi adalah banyaknya kementerian dan lembaga yang terlibat.

“ Kalau kami, sudah tiga bulan yang lalu selesai. Tapi, itu, kan, harus harmonisasi komunikasi dan itu membutuhkan kesabaran,” kata dia.

3 dari 5 halaman

SDM Siap?

Dari sisi sumber daya manusia (SDM), Sukoso menjamin sudah siap. Nantinya, BPJPH akan menggandeng kantor kementerian wilayah yang ada di kabupaten/kota dan LPPOM MUI sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Sukoso berujar, orang yang bekerja sebagai auditor halal di LPH nantinya akan dibina terlebih dahulu oleh MUI. " Kemudian masalah kurikulum auditor halal yang ngajar juga MUI. Jadi alhamdulillah 240 orang yang dihasilkan itu kita bicarakan bersama dengan MUI," kata dia.

Dari sisi sistem informasi yang nantinya akan digunakan untuk pendaftaran secara online, Sukoso juga mengaku sudah siap digunakan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, skema pendaftaran nantinya akan dilakukan secara online kepada BPJPH. Setelah itu, BPJPH akan mengirimkan berkas kepada LPPOM MUI untuk melakukan audit LPH kepada pemohon.

Apabila LPH sudah selesai, masuk pada tahap sidang fatwa yang dilakukan oleh MUI. Hasil sidang fatwa itu akan menentukan produk tersebut halal atau haram. Setelah sidang fatwa halal tersebut keluar, kembali dikirimkan ke BPJPH untuk dikeluarkan sertifikat halalnya.

4 dari 5 halaman

Sertifikasi Halal Berlaku Bulan Depan, Ombudsman: Pemerintah Belum Siap

Dream – Sebulan lagi aturan sertifikasi halal mulai berlaku. Aturan ini diberlakukan secara bertahap dimulai dari makanan dan minuman.

Jelang penerapan aturan baru tersebut, Anggota Ombudsman, Ahmad Suady menilai pemerintah belum siap memberlakukan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha.

Menurut Suady yang menjadi pembicara dalam “ Live Talkshow Kongkow Bisnis: Menyikapi Wajib Sertifikasi Halal” di Jakarta, yang disiarkan Pas FM, Rabu, 25 September 2019, lembaganya telah memanggil Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan staf khusus Kementerian Agama tentang penerapan sertifikasi halal.

Dari pertemuan tersebut, Ombudsman menilai penerapan sertifikasi halal belum siap.

“ Kami menemukan pemerintah belum siap. Yang siap adalah BPJH dan PP (Peraturan Pemerintah),” kata Suady. 

Suady beralasan pemerintah masih perlu mempersiapkan BPJH di daerah, auditor, dan laboratorium. BPJH contohnya, dikatakan di daerah-daerah, tak hanya di Jakarta. Tapi, hingga kini, belum dibentuk kantor cabangnya.

Sekadar informasi, tanggal 17 Oktober 2019 aturan wajib sertifikasi halal mulai diberlakukan. Produk makanan dan minuman menjadi tahap pertama penerapan sertifikasi halal.

5 dari 5 halaman

Laboratorium Jadi Sorotan

Laboratorium juga menjadi sorotan. Dikatakan bahwa tak semua lembaga pengawas halal (LPH) memiliki laboratorium. “ Harusnya punya laboratorium walaupun kerja sama dengan pihak lain,” kata dia.

Ahmad juga menyoroti masalah tarif. Sampai saat ini, aturan tarif sertifikasi halal belum juga keluar. Dia meminta BPJH dan pemerintah untuk membuat aturan agar sertifikasi halal tak bermasalah ke depannya. Dikatakan jangan sampai ada usaha, termasuk UMKM, yang digeruduk karena belum punya sertifikasi halal.

“ Jangan sampai antusias, tapi pelayanan tidak memadai. Itu kontradiksi,” kata dia.

Beri Komentar
Canggih, Restu Anggraini Desain Mantel dengan Penghangat Elektrik