Masih Pandemi, Kemenag Usulkan Umroh Satu Pintu

Reporter : Ahmad Baiquni
Rabu, 15 September 2021 19:00
Masih Pandemi, Kemenag Usulkan Umroh Satu Pintu
Keberangkatan dan pemulangan diusulkan hanya dari Bandara Soekarno-Hatta.

Dream - Kementerian Agama mengusulkan penyelenggaraan umroh di masa pandemi melalui mekanisme satu pintu. Sehingga, keberangkatan dan kepulangan jemaah terpantau dan potensi penyebaran Covid-19, terutama varian baru dapat diantisipasi.

" Di masa pandemi, saya mengusulkan agar umroh dilakukan satu pintu," ujar Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag, Khoirizi.

Khorizi menjelaskan dalam mekanisme satu pintu, jemaah berangkat dan pulang hanya melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selain itu, karantina sebelum berangkat umroh dipusatkan di Asrama Haji.

" Bila melihat aturan karantina yang cukup panjang, maka kita harus menghitung kembali biayanya berapa," kata dia.

Nantinya, Kemenag akan menyiapkan lokasi karantina terpusat di Asrama Haji Bekasi, Jawa Barat. Untuk biaya operasional pengawasan karantina calon jemaah ditanggung masing-masing kementerian atau lembaga.

" Saat ini kita bersama-sama harus fokus bekerja dengan mengutakan kepentingan umat," terang Khoirizi.

1 dari 5 halaman

Butuh Pembahasan Bersama

Pemerintah Arab Saudi mencabut kembali larangan umroh bagi jemaah luar negeri secara bertahap. Pencabutan diawali dengan pembolehan jemaah ekspatriat pemegang izin tinggal melaksanakan umroh, disusul diizinkannya penerbangan dari sejumlah negara.

Selain itu, jemaah diharuskan sudah divaksin dengan vaksin Covid-19 Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan Johnson & Johnson. Vaksin di luar empat jenis tersebut dibolehkan namun harus mendapatkan booster dari salah satunya.

" Banyak hal yang harus didiskusikan bersama agar umroh dilaksanakan dengan baik apabila Arab Saudi membuka umroh untuk Indonesia," kata dia.

Saat ini, Kemenag tengah merevisi Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh di Masa Pandemi Covid-19. Khoirizi berharap revisi ini mengakomodir mitigasi pengamanan dana jemaah umroh dan meningkatkan fungsi koordinasi antar-lembaga.

" Koordinasi antar-kementerian atau lembaga penting, kita harus mampu meyakinkan Arab Saudi bahwa Indonesia dapat memberangkatkan umroh dengan baik," kata dia, dikutip dari Kemenag.

2 dari 5 halaman

Kemenag Temui Dubes Saudi Soal Pembukaan Umroh 1443 H, Inilah Hasilnya

Dream - Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama menggelar silaturahmi ke Kedutaan Besar Arab Saudi. Silaturahmi ini untuk membahas penyelenggaraan umroh yang rencana akan dimulai Saudi pada 1 Muharram 1443 H, bertepatan dengan 10 Agustus 2021.

Dalam pertemuan tersebut, Plt Dirjen PHU Kemenag, Khoirizi, meminta penjelasan dari Dubes Saudi, Esham Altsaqafi, terkait edaran yang diterbitkan Kementerian Haji dan Umroh. Pihaknya ingin mengetahui detail teknis dari rencana penyelenggaraan umroh, termasuk syarat-syarat yang ditetapkan.

" Banyak hal yang berkembang dan kami meminta informasi resmi dan valid agar isu-isu terkait dengan umroh lebih jelas," ujar Khoirizi.

Khoirizi menyampaikan harapan kepada Esham agar umat Islam Indonesia bisa mendapatkan kesempatan umroh saat dibuka nanti. Ini mengingat antrean masyarakat untuk bisa beribadah ke Tanah Suci sudah semakin panjang.

" Jumlah antrean jemaah umroh yang tertunda keberangkatannya cukup banyak dan sudah hampir dua tahun menunggu," kata dia.

 

3 dari 5 halaman

Ketentuan Umroh Diatur Tersendiri

Menurut Khoirizi, Esham membenarkan adanya edaran dari Kementerian Haji dan Umroh Saudi. Tetapi, detail teknis dari edaran tersebut masih dalam koordinasi di internal Saudi, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan Indonesia.

" Dubes tadi mengatakan bahwa pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Wakil Menteri Luar Negeri Saudi," kata dia.

Selain itu, kata Khoirizi, Esham juga menyampaikan akan ada ketentuan lebih rinci mengenai umroh. Sementara saat ini yang sudah berlaku adalah ketentuan bepergian ke Saudi.

" Dubes juga menjelaskan bahwa ketentuan kunjungan ke Arab Saudi yang berlaku saat pandemi ini bersifat umum, untuk penyelenggaraan umroh akan diatur tersendiri," kata dia.

Sementara terkait vaksin Sinovac, Esham menekankan yang terpenting adalah sudah mendapat persetujuan dari WHO. Menurut Khoirizi, Esham mengaku dapat memahami psikologi umat Islam Indonesia yang sudah sangat rindu berkunjung ke Haramain serta berziarah ke Makam Rasulullah Muhammad SAW.

" Oleh karena itu, kita semua berharap ini segera dapat diatasi dengan baik sehingga nbisa kembali seperti sedia kala," kata Khoirizi.

4 dari 5 halaman

Saudi Buka Pintu Umroh, Ini yang Dilakukan Kemenag

Dream - Kementerian Agama terus berkomunikasi dengan otoritas Arab Saudi terkait persyaratan khusus bagi jemaah umroh Indonesia. Kebijakan seputar umroh saat ini tidak bisa dipisahkan dari konteks penanganan pandemi Covid-19.

" Pemerintah saat ini fokus menangani pandemi Covid-19. Insya Allah jika pandemi terkendali, itu juga akan berdampak pada proses penyelenggaraan umroh bahkan haji 1443 H," ujar Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag, Khoirizi.

Dia menegaskan, komunikasi terus terjadi di tengah penanganan Covid-19. Menurut dia, Kemenag menggunakan banyak saluran berkomunikasi, baik melalui KBRI di Riyadh dan KJRI di Jeddah.

" Maupun melalui Dubes Saudi di Jakarta," kata dia.

5 dari 5 halaman

Segera Dibahas

Mengenai edaran yang diterbitkan Otoritas Haji dan Umroh Saudi, Khoirizi akan membahasnya dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Kementerian Perhubungan, serta asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) dalam waktu dekat. Ini untuk mendapatkan pemahaman yang sama mengenai adanya persyaratan khusus yang ditetapkan Saudi.

Syarat tersebut yaitu karantina 14 hari di negara ketiga untuk jemaah umroh dari 9 negara termasuk Indonesia. Juga syarat vaksin penguat dengan Pfizer, Moderna, AstraZeneca, atau Johnson & Johnson bagi penerima vaksin Covid-19 Sinovac atau Sinopharm.

" Edaran Saudi akan kita bahas bersama dengan para pihak agar ada pemahaman yang sama, baik yang berkenaan kebijakan penerbangan internasional di Saudi, maupun yang terkait langsung dengan kebijakan penyelenggaraan umroh," kata dia.

Menurut Khoirizi, pertemuan antar lembaga penting dilakukan untuk merumuskan langkah selanjutnya. Juga untuk menyusun skema vaksinasi + booster dan pemeriksaan PCR jemaah umroh sebagai antisipasi adanya jemaah negatif di Indonesia namun positif ketika tiba di Saudi.

" Skema-skema ini akan kita bahas sebagai bagian dari persiapan, meski fokus saat ini adalah mengatasi pandemi di Tanah Air," kata dia.

Khoirizi akan membentuk tim bersama lintas kementerian dan lembaga. Melibatkan juga asosiasi PPIU untuk menyusun persiapan pemberangkatan jemaah umroh 1443 H.

Beri Komentar