Belajar dari SBY, Begini Cara Ubah Janji Kampanye Menjadi Program Nyata Pemerintahan
Kalau Sains Penting, Kenapa Terasa Asing?
Benarkah Indonesia Saat Ini Sedang Mengalami Industrialisasi Gelar? Lalu Apa Dampaknya?
Kalau Semua Informasi Ada di Socmed, Apa Alasan Kita Membaca?
Bisa Nggak Wahyu Ningsih Jadi CEO Microsoft?
Jika Guru Digaji Lebih Layak, Apakah Kualitas Pendidikan Indonesia Akan Meningkat?
Dunia Endgame Gita Wirjawan
Dunia Endgame Gita Wirjawan
Lukman menyebut langkah hukum pembubaran HTI merupakan bukti pemerintah tidak represif.
Dream - Langkah pemerintah yang mengambil langkah hukum untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dinilai banyak pihak sebagai bentuk sikap anti-ormas.
Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin membantah penilaian itu.
Menurut Lukman langkah hukum yang diambil pemerintah bukan berarti sikap anti ormas keagamaan. Dia menyebut langkah hukum itu merupakan bukti pemerintah tidak represif.
“Langkah hukum untuk membubarkan HTI bukanlah upaya pembubaran ormas yang melakukan gerakan dakwah keagamaan, tetapi upaya membubarkan ormas yang melakukan gerakan politik untuk mengganti ideologi negara,” ucap Lukman dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 9 Mei 2017.
Lukman mengatakan, pernyataaan Menkopolhukam Wiranto mengenai langkah hukum pembubaran HTI jangan dipandang kontraproduktif.
"Biarkan nanti pengadilan yang mengambil keputusan terkait langkah hukum pemerintah dalam pembubaran HTI,” ujar dia.
Untuk itu, Lukman mengimbau semua eleman untuk menghormati langkah hukum pemerintah. Dia pun memastikan HTI dapat menggunakan hak pembelaan dalam proses peradilan.
Semua pihak juga harus tetap menjamin dan menjaga keselamatan dan keamanan jiwa serta harta benda para anggota HTI.
"Aparat dan masyarakat tak boleh main hakim sendiri. Tindak kekerasan dan perusakan hak milik HTI sama sekali tidak boleh terjadi," ujar dia. (Ism)