Sekjen PBB: Konflik Saudi dan Iran Mengkhawatirkan

Ban Ki-moon terus mendesak menteri luar negeri kedua negara tidak mengambil langkah yang semakin mempersulit situasi.

Dream - Memanasnya suhu politik di jazirah Arab mengundang peratian Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon. Petinggi PBB ini langsung menelepon Menteri Luar Negeri Arab Saudi dan Iran dan mendesak keduanya untu tidak memperparah ketegangan yang sudah ada.

Kepada Menteri Luar Negeri Arab Saudi Abel bin Ahmed Al Jubeir, Ki-moon menyampaikan pandangannya terkait hukuman mati yang sangat dia tentang. Dia mengaku kecewa dengan keputusan eksekusi terhadap tokoh Syiah Syeikh Nimr Baqir Al Nimr pada Sabtu lalu.

Meski begitu, dia tidak bisa membenarkan penyerangan terhadap kedutaan Saudi di Teheran, Ibukota Iran. Dia pun mengingatkan pengusiran duta besar masing-masing negara dan berakhirnya hubungan diplomatik antara Saudi dan Iran sudah masuk dalam keadaan mengkhawatirkan.

Sementara kepada Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif melalui sambungan telepon pada Minggu, Ki-moon mengaku dirinya cemas dengan gejolak yang muncul dari kabar eksekusi massal 47 orang terduga teroris, termasuk Syeikh Al Nimr oleh pengadilan Saudi. Di lain pihak, dia pun mengutuk keras aksi warga Teheran yang menyerang terhadap kedutaan Saudi.

Dia lantas mendesak kepada kedua menteri untuk tidak mengambil tindakan yang bisa mempersulit situasi antara dua negara dan kawasan sekitar. Ki-moon menekankan pentingnya ditempuh cara-cara konstruktif untuk menyelesaikan masalah ini oleh kedua pihak.

Melalui juru bicaranya, Ki-moon menyatakan eksekusi terhadap Syeikh Al Nimr dan 46 orang lainnya telah dilakukan sesuai prosedur hukum setempat.

Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) PBB Zeid Ra'ad Al Hussein kemarin menekankan perlunya persyaratan yang ketat terkait pelaksanaan hukuman mati untuk menutup kemungkinan dijatuhkan secara mudah. Syarat tersebut di antaranya diterapkan untuk kejahatan paling serius, dijatuhkan secara adil, transparan, dan dikecualikan atas pengakuan yang dibuat di bawah tekanan siksaan.

" Secara umum, saya tetap prihatin apakah jaminan proses hukum yang ketat, termasuk untuk membela hak terdakwa, dapat berjalan di semua kasus," kata Al Hussein.

Dia juga mendesak Kerajaan Arab Saudi melakukan moratorium terhadap eksekusi mati dan bekerjasama dengan PBB dalam merumuskan strategi alternatif memerangi terorisme.

Sumber: un.org.