Baru 15% Sekolah Jalani Tatap Muka, Mendikbud: `Pemda Pilih Jalur Aman`

Reporter : Razdkanya Ramadhanty
Kamis, 21 Januari 2021 11:00
Baru 15% Sekolah Jalani Tatap Muka, Mendikbud: `Pemda Pilih Jalur Aman`
Nadiem Makarim mengungkap, baru 15 persen saja sekolah yang melakukan pembelajaran secara langsung.

Dream - Pemerintah telah mengizinkan pengelola sekolah di semua zona untuk menjalankan pembelajaran tatap muka dengan protokol yang ketat. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim melaporkan sudah 15 persen sekolah yang menjalani pembelajaran secara langsung tersebut.

" Kita melakukan langsung riset dan survei kepada para satuan pendidikan di berbagai macam daerah dan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka pun, walaupun dengan protokol kesehatan sampai hari ini baru 15,5 persen," kata Nadiem dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI, Jakarta, Rabu 20 Januari 2021.

Persentase 15 persen sekolah tersebut setara dengan 34.400 sekolah. Artinya masih ada 186.552 pengelola sekolah yang masih menggelar pembelajaran dari rumah, atau sebesar 84,5 persen.

 

1 dari 5 halaman

Kota Besar Masih Batasi Sekolah Tatap Muka

Untuk sekolah SD, kata Nadiem angkanya masih kurang dari 16 persen yang membuka pembelajaran secara langsung.

" Mayoritas sekolah kita itu di SD, dan itu hanya 13,5 persen dari pada sekolah kita yang melakukan tatap muka," katanya.

Nadiem menuturkan, pembelajaran tatap muka masih jarang ditemui di kota-kota besar sisalnya DKI Jakarta. Provinsi ini baru mengizinkan satu persen sekolah untuk membuka pembelajaran secara langsung.

" Surabaya hanya tiga persen, Bandung hanya tiga persen, Medan enam persen, dan Palembang hanya lima persen. Jadi benar-benar di kota-kota besar Pemda mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko dari pada Covid secara lebih intensif," jelasnya.

 

 

2 dari 5 halaman

Pembukaan Sekolah Akan Terhambat

Dari angka itu, Nadiem memandang tingkat kemauan pemerintah daerah (Pemda), utamanya di kota-kota besar untuk membuka pembelajaran secara tatap muka masih tergolong rendah.

" Jadi walaupun kita sudah memberikan otoritas kepada Pemda untuk melaksanakan tatap muka, (akan tetapi) tingkat kemauan masih cukup rendah di beberapa daerah. Apalagi daerah yang kota besar di mana potensi penyebarannya lebih tinggi," terang Nadiem.

Melihat fakta seperti itu, Nadiem memandang proses pembukaan sekolah oleh Pemda akan berlangsung lambat. Dia mengakui jika persiapan untuk menjalani kegiatan belajar tatap muka membuat membutuhkan persiapan matang dan waktu yang cukup lama. 

" Jadinya seperti yang Pak Ketua tadi bilang walaupun dengan prokes yang sudah sangat ketat, walaupun kita memberikan delegasi ini (kewenangan membuka sekolah), tetap saja daerah-daerah memilih untuk mengambil jalur yang lebih aman," ujar Nadiem.

3 dari 5 halaman

Mendikbud Undur Pelaksanaan Asesmen Nasional Jadi September-Oktober 2021

Dream - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan pelaksanaan Asesmen Nasional (AN) diundur dari jadwal semula pada Maret-April 2021 menjadi September-Oktober 2021.

" Kemendikbud memutuskan menunda pelaksanaan AN dengan target jadwal September hingga Oktober 2021,"  ujar Nadiem dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu 20 Januari 2021

Nadiem menjelaskan keputusan penundaan itu dilakukan karena masih adanya pandemi Covid-19 di Indonesia dengan tren cenderung meningkat. Mas Menteri juga menyerap aspirasi dari masyarakat untuk tetap menerapkan belajar dari rumah.

Nadiem menerangkan, penundaan bertujuan untuk mempersiapkan pelaksanaan AN agar lebih optimal dan penerapan protokol kesehatan harus dilakukan secara ketat. Selain itu kementeriannya juga memperhatikan keamanan dari pelaksanaan AN tersebut.

 

4 dari 5 halaman

Tujuan Adanya Asesmen Nasional

AN nantinya hanya akan diikuti sebagian siswa yang akan menjadi sampel penilaian proses belajar. Siswa dipilih secara acak dari kelas 5, 8 dan 11 di setiap sekolah atau madrasah. AN 2021 digunakan sebagai baseline, tanpa konsekuensi pada guru, sekolah dan Pemda.

Pelaksanaan AN dilakukan di semua sekolah dan evaluasi kinerja tidak hanya berdasarkan skor rerata tetapi juga perubahan skor atau tren dari satu tahun ke tahun berikutnya. AN diselenggarakan setiap tahun dan dilaporkan pada setiap sekolah/madrasah atau Pemda.

Hasil UN tersebut, lanjut Nadiem, tidak menambah beban siswa kelas 6, 9 dan 12 dan tidak dapat digunakan untuk PPDB. Hasil AN dapat ditindaklanjuti oleh sekolah dan AN bukan evaluasi individu siswa.

5 dari 5 halaman

Guna Asesmen Nasional

Pelaksanaan AN merupakan pemetaan dan potret kondisi pendidikan yang komprehensif ada saat ini. Pelaksanaan AN terdiri dari asesmen kompetensi minimum, survei karakter dan survei lingkungan belajar.

Nadiem menjelaskan survei karakter memang sulit diukur secara mendalam dalam asesmen berskala besar, namun survei karakter dapat memberi informasi berharga tentang sikap, nilai dan kebiasaan yang mencerminkan profil Pancasila.

Survei karakter memberi sinyal bahwa sekolah perlu memperhatikan tumbuh kembang siswa secara utuh, mencukupi dimensi kognitif, afektif dan spiritual.

Sumber: merdeka.com

Beri Komentar