Hakim Saldi Isra Tanya Alasan Jokowi Lebih Sering Kunker ke Jawa Tengah Sebelum Pemilu

Hakim Saldi Isra Tanya Alasan Jokowi Lebih Sering Kunker ke Jawa Tengah Sebelum Pemilu

© Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra 2024 Liputan6.com/Nanda Perdana Putra

© Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra 2024 Liputan6.com/Nanda Perdana Putra

Dream – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra menanyakan alasan Presiden Joko Widodo sering melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah sebelum pelaksanaan Pemilu 2024.

“Jadi kami harus menanyakan, apa sih kira-kira yang menjadi pertimbangan presiden memilih misalnya ke Jawa Tengah itu lebih banyak kunjungannya dibandingkan ke tempat lain?” tanya Saldi Isra, dikutip dari Liputan6.com.

Saldi menanyakan masalah tersebut kepada empat menteri yang memberikan keterangan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta, Jumat 5 April 2024.

Empat menteri itu adalah Menko PKM Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani, dan Mensos Tri Rismaharini.

" Ini yang berkaitan dengan kunjungan yang ada pendistribusian bansosnya, itu yang didalilkan oleh pemohon," sambung Saldi Isra.

© Dream

Selain itu, Saldi Isra juga mempertanyakan asal-muasal alokasi dana yang digunakan dalam kunjungan Jokowi selama Pemilu 2024.

“Masih berkaitan dengan peta ini, kira-kira ini alokasi dana yang dibawa untuk kunjungan-kunjungan presiden itu yang dari mana saja? Pak Menko dan Ibu Menteri, ini satu yang terkait langsung dengan permohonan yang diajukan kedua pemohon,” kata Saldi Isra.

Sementara, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyatakan bahwa pemilihan presiden 2024 paling hiruk pikuk dan penuh pelanggaran etik.

“Pilpres kali ini lebih hiruk pikuk. Pilpres kali ini diikuti beberapa hal yang berbeda dengan Pilpres 2014 dan 2019. Ada pelanggaran etik yang dilakukan di MK, di KPU dan banyak lagi yang menyebabkan hiruk pikuk itu,” kata Arief.

Menurut Arief, hal yang paling menjadi perhatian publik adalah soal cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024.

“Yang terutama mendapat perhatian sangat luas dan kemudian didalilkan oleh pemohon, itu cawe-cawenya kepala negara,” kata dia.

Bahkan, kata dia, hakim konstitusi semula hendak memanggil Jokowi untuk meminta keterangan. Namun, dibatalkan demi menghargai kepala negara.

“Cawe-cawe kepala negara ini, Mahkamah juga sebenarnya apa iya kita memanggil kepala negara, presiden RI, kelihatannya kan ini kurang elok. Karena presiden sekaligus kepala negara dan pemerintahan, kalau hanya sekadar pemerintahan akan kita hadirkan di pe

© Hakim MK Arief Hidayat 2024 maverick

“Presiden sebagai kepala negara adalah simbol negara yang harus kita junjung tinggi oleh semua stakeholder, maka kita memanggil para pembantunya,” sambung Arief.