Pemerintah Bangladesh Dituduh Tahan 10 Ribu Aktivis Oposisi Jelang Pemilu

Pemerintah Bangladesh Dituduh Tahan 10 Ribu Aktivis Oposisi Jelang Pemilu

© Jelang Pemilu, Pemerintah Bangladesh Dituduh Tahan 10 Ribu Oposisi Shutterstock

© Jelang Pemilu, Pemerintah Bangladesh Dituduh Tahan 10 Ribu Oposisi Shutterstock

Dream - Organisasi internasional, Human Right Watch, menuduh kepolisian Bangladesh telah menangkap hampir 10 ribu aktivis oposisi yang umumnya berasal dari Partai Nasionalis Bangladesh (BNP).

Dalam tuduhannya, penahanan dilakukan untuk mengurangi persaingan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu).

Tuntutan Bermotif Politik

Selain ditangkap, sejumlah aktivis oposisi itu juga menghadapi tuntutan dari aparat kepolisian.

Menurut Human Rights Watch dari pengakuan pihak BNP, sekitar setengah dari lima juta anggotanya menghadapi tuntutan bermotif politik.

“Penangkapan tersebut tidak meninggalkan siapa pun, mulai dari tingkat senior hingga tingkat bawah."

© Jelang Pemilu, Pemerintah Bangladesh Dituduh Tahan 10 Ribu Oposisi Shutterstock

Sebagai informasi, Bangladesh akan menggelar Pemilu pada 7 Januari 2024 mendatang.

Perdana Menteri (PM) Sheikh Hasina kembali mengincar masa jabatannya yang keempat kalinya berturut-turut.

“Pihak berwenang Bangladesh melakukan penangkapan massal terhadap oposisi politik dalam upaya yang jelas untuk membubarkan oposisi dan menghilangkan persaingan menjelang pemilihan umum."

© Jelang Pemilu, Pemerintah Bangladesh Dituduh Tahan 10 Ribu Oposisi Shutterstock

Human Rights Watch yang berbasis di New York, mengatakan setidaknya 16 orang telah terbunuh sejak protes meningkat pada Oktober lalu.

Dua di antaranya polisi dan lebih dari 5.500 orang terluka.

Kasus Kekerasan

Belum ada tanggapan langsung dari pemerintah terhadap laporan kelompok hak asasi manusia tersebut, namun pihak berwenang mengatakan bahwa mereka yang ditangkap harus diadili atas serangkaian kejahatan kekerasan.

© Jelang Pemilu, Pemerintah Bangladesh Dituduh Tahan 10 Ribu Oposisi Shutterstock

Human Rights Watch mendasarkan laporannya pada wawancara beberapa saksi, serta analisis video dan laporan polisi.

Bukti Kekerasan

Dikatakan bahwa mereka telah menemukan bukti bahwa pasukan keamanan bertanggung jawab atas penggunaan kekerasan yang berlebihan, penangkapan massal yang sewenang-wenang, penghilangan paksa, penyiksaan, dan pembunuhan di luar proses hukum.