Tiba-Tiba Disuruh Maju Jokowi, Peserta Vaksinasi `Ketiban` Rezeki Jaket Presien

Kejar Target

Jokowi menekankan seluruh daerah harus memberikan dukungan terhadap pelaksanaan vaksinasi nasional Ini demi segera tercapainya herd immunitu atau kekebalan komunal.

" Jadi semua kabupaten harus memberikan dukungan dengan jumlah sebanyak-banyaknya, target itu bisa kita lampaui sehingga kita bisa mengejar angka-angka yang sudah kita kalkulasi," kata dia.

Lebih lanjut, Jokowi mengingatkan para kepala daerah bekerja sama dengan berbagai pihak dalam melaksanakan program vaksinasi. Seperti menggandeng Komando Distrik Militer (Kodim) sampai Kepolisian Resor (Polres0 setempat.

" Kerja sama terus dengan Kodim dan Polres sehingga kecepatan itu bisa sesuai dengan target yang kita berikan. Semuanya terima kasih dan target yang sudah diberikan agar semuanya bisa tercapai," kata dia.

Dijuluki 'The King of Lip Service' oleh BEM UI, Begini Respons Jokowi

Dream - Jokowi akhirnya menanggapi kritikan yang dilontarkan BEM UI melalui julukan The King of Lip Service. Presiden bernama lengkap Joko Widodo itu menilai kritik semacam itu sudah lama terjadi dan sering dia alami.

" Itu kan sudah sejak lama ya," ujar Jokowi dalam video yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Menurut Jokowi, ada banyak julukan dari para pengkritik yang dialamatkan kepada dia, termasuk dari kalangan mahasiswa. Dia menilai julukan tersebut merupakan bentuk ekspresi mahasiswa.

" Ini negara demokrasi, jadi kritik itu boleh-boleh saja dan universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi," kata Jokowi.

Jokowi mengingatkan, Indonesia memiliki budaya tata krama dan kesantunan. Dia kembali mengatakan para mahasiswa mungkin sedang belajar mengekspresikan pendapat.

" Tapi yang saat ini penting kita semuanya memang bersama-sama fokus untuk penanganan pandemi Covid-19," kata Jokowi.

Buntut Kritik 'Jokowi King of Lip Service', Fakta Mengejutkan Rektor UI Terkuak

Dream - Kritikan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia kepada Presiden Joko Widodo makin melebar. Setelah pemanggilan pengurus BEM oleh rektorat, terkuak fakta tentang Rektor UI, Ari Kuncoro.

Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, menyebut bahwa Ari Kuncoro sebagai Wakil Komisaris BRI. Menurut dia, karena rangkap jabatan itulah rektorat UI sangat sensitif dengan kritik yang dilontarkan BEM UI kepada pemerintah.

" Rektor UI, Prof Ari Kuncoro itu Wakil Komisaris Utama BRI. Sebelumnya Komut BNI. Jadi paham kan kenapa pimpinan UI itu sangat sensitif dengan isu yg berkaitan dengan penguasa ? @BEMUI_Official tetaplah tegak #BEMUI," cuit Donal.

Rektor UI, Prof Ari Kuncoro itu Wakil Komisaris Utama BRI. Sebelumnya Komut BNI.

Jadi paham kan kenapa pimpinan UI itu sangat sensitif dengan isu yg berkaitan dengan penguasa ? @BEMUI_Official tetaplah tegak #BEMUI pic.twitter.com/IdhL83fqzi

— Donal Fariz (@donalfariz)

June 27, 2021

Nama Ari Kuncoro tercantum dalam daftar komisaris BRI yang dapat dilihat pada laman salah satu bank BUMN tersebut. Ari tercatat sebagai Wakil Komisaris Utama BRI sejak 2020, sementara jabatan Rektor UI dia ampu mulai 2019.

Larangan Rangkap Jabatan Rektor

Padahal, jika merujuk pada Statuta UI, terdapat ketentuan yang melarang rektor rangkap jabatan. Hal itu tertuang dalam Pasal 35 Statuta UI dengan bunyi sebagai berikut.

Rektor dan wakil Rektor dilarang merangkap sebagai:

1. pejabat pada satuan pendidikan lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat;
2. pejabat pada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah;
3. pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta;
4. anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik; dan/atau
5. pejabat pada jabatan lain yang memiliki pertentangan kepentingan dengan UI.

Keputusan Ada di MWA

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nizam, mengatakan, kewenangan untuk menetapkan apakah Ari Kuncoro melanggar Statuta atau tidak ada pada Majelis Wali Amanat (MWA) UI.

MWA merupakan institusi terdiri dari akademisi dan praktisi alumnus sebuah perguruan tinggi yang bertugas menentukan arah kebijakan kampus.

" Tentunya, nantinya MWA yang dapat memberikan keputusan tentang hal tersebut, apakah menyalahi statuta atau tidak," kata dia.

Menurut Nizam, UI sebagai Perguruan Tinggi Negeri berstatus Badan Hukum punya wilayah otonomi yang cukup luas. Kebijakan umum, pengawasan dan pengendalian atas tata kelola universitas menjadi kewenangan MWA, dikutip dari Merdeka.com.