Presiden Jokowi Saat Jumpa Pers Pencabutan PPKM (Covid.go.id)
Dream – Mengenakan kemeja batik lengan panjang warna coklat, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memasuki ruang jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Jumat 30 Desember 2022.
Ia masuk dengan didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnivan. Ada tiga kursi yang tersedia. Jokowi mengambil kursi di tengah, sementara Menkes Budi ada di samping kirinya, sedangkan Mendagri Tito ada di sebelah kanannya.
Di hari kalender penghujung tahun 2022 itu, Jokowi resmi mengumumkan penghentian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
" Pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM," kata Jokowi dalam awal konferensi pers di Istana Negara seperti dilansir Youtube Sekretariat Presiden.
(Jokowi saat jumpa pers pencabutan PPKM/Covid.go.id)
" Tak ada lagi pembatasan kerumunan dan kegiatan masyarakat," katanya.
Jokowi menyebut kebijakan ini diambil karena semua indikator sudah dibawah standar WHO. Selain itu, semua kabupaten kota di Indonesia kini berstatus PPKM level 1.
" Dalam beberapa bulan terakhir, pandemi Covid-19 semakin terkendali. Per 27 Desember 2022, kasus harian 1,7 kasus per 1 juta penduduk," ujar Jokowi mengawali pengumumannya.
" Setelah mengkaji dan mempertimbangkan hal tersebut, kita mengkaji 10 bulan, lewat pertimbangan-pertimbangan berdasarkan angka-angka yang ada, pemerintah memutuskan mencabut PPKM," sambungnya.
PPKM diberlakukan untuk menggantikan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) saat masa pandemi Covid-19. PPKM diberlakukan dengan sejumlah level, mulai level 1 hingga level 4.
Semakin tinggi level PPKM di suatu wilayah, artinya semakin ketat pembatasan yang berlaku. Belakangan, pemerintah telah menerapkan PPKM level 1 di seluruh Indonesia sejak kasus Corona mulai melandai.
Dalam penjelasannya, Jokowi menyebut Indonesia menjadi satu dari empat negara G20 yang tidak mengalami gelombang pandemi Covid-19.
" Indonesia ini termasuk 1 dari 4 negara G20 yang dalam 10-11 bulan berturut-turut tidak mengalami gelombang pandemi," terang Jokowi dalam konferensi pers.
Jokowi memaparkan selama pandemi Covid-19, Indonesia telah melewati dua kali puncak gelombang Covid-19. Hal itu dipicu oleh kemunculan sejumlah varian baru Covid-19, yakni varian Delta dan Omicron.
Kedua puncak gelombang COVID-19 tersebut terjadi pada 2021 dan di awal tahun 2022.
" Kita ingat, saat puncak Delta yang berada angka 56.757 kasus harian di 18 Juli 2021," beber Jokowi.
" Dan di 20 Februari 2022 berada di puncak tren karena Omicron, yang ada di angka 64.718 kasus harian," pungkasnya.
(Situasi rumah sakit Indonesia saat varian Delta meledak/Merdeka)
" Setelah mengkaji dan mempertimbangkan perkembangan tersebut, mengkaji lebih dari 10 bulan dan lewat pertimbangan-pertimbangan berdasarkan angka-angka yang ada. Maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM. Yang tertuang dalam instruksi Mendagri Nomor 50 dan 51 tahun 2022," ujar Jokowi.
Terkait dengan penggunaan masker, Presiden Jokowi meminta kepada masyarakat Indonesia untuk tetap memiliki kesadaran dalam menghadapi risiko Covid-19. Untuk itu masker perlu tetap dipakai untuk berjaga-jaga dari penularan Covid-19.
" Saya minta kepada seluruh masyarakat dan komponen bangsa untuk tetap hati-hati dan waspada," kata Jokowi.
Jokowi turut meminta aparat dan lembaga pemerintah untuk tetap siaga dan memastikan mekanisme vaksinasi di lapangan tetap berjalan. Terutama vaksinasi booster selama masa transisi ini.
(Pasien Covid di RSUD Cengkareng/Liputan6)
" Pastikan mekanisme vaksinasi di lapangan tetap berjalan, utamanya vaksinasi booster dan masa transisi ini, Satgas Covid-19 dan daerah tetap dipertahankan untuk penyebaran yang cepat. Jadi satgas daerah tetap ada selama masa transisi," terang Jokowi.
Meski begitu Jokowi mengakui, status darurat kesehatan belum dicabut. Sebab, menurutnya yang bisa mencabut adalah Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Karena menurutnya pandemi bersifat global, maka yang berwenang mencabut status kedaruratan kesehatan adalah WHO.
Pencabutan PPKM, kata Jokowi, merupakan masa transisi menuju endemi. Tapi sekali lagi putusan apakah dunia sudah masuk ke endemi adalah keputusan WHO.
Jokowi juga menegaskan pancabutan PPKM akan kembali ditinjau ulang jika angka infeksi kembali naik. Ia tak menafikan, adanya ledakan Covid di negeri lain seperti China. Karena itu dia meminta masyarakat tetap waspada.
Jumpa pers pun usai. Acara berakhir dengan sesi foto bersama antara wartawan Istana dan Jokowi.
Sementera China kini tengah limbung diterpa lonjakan kenaikan kasus Covid-19 yang menggila, Indonesia malah sudah bisa sedikit bernafas lega. Pencabutan PPKM adalah era transisi menuju situasi ketika pandemi berubah menjadi endemi.
***
Dua hari setelah PPKM dicabut, Presiden Jokowi didampingi Gubernur DKI Heru Budi Hartono, mengunjungi Pasar Tanah Abang, Senin 2 Januari 2022.
Dari Youtube Sekretariat Presiden yang mendokumentasi acara itu, terlihat Jokowi dan Heru Budi tak menggunakan masker. Seolah menegaskan situasi Covid-19 di Indonesia sudah terkendali, Jokowi dan Heru yang mendampinginya tak menggunakan masker sepanjang melakukan blusukan ke Pasar Tanah Abang.
(Jokowi keliling Pasar Tanah Abang tanpa masker/Merdeka)
Di Pasar Tanah Abang, Jokowi terlihat beberapa kali berhenti di kios pedagang. Lalu dia berdialog dengan para pedagang yang umumnya memang sudah tidak lagi memakai masker.
Jokowi menanyakan situasi perdagangan. Dan rata-rata pedagang mengaku kondisi tahun ini mulai membaik. Mereka tak hanya berdagang menunggu pembeli di toko, tapi juga menggunakan market place untuk pemasaran.
Jokowi berharap omzet atau pendapatan pedagang bisa jauh lebih baik, pasca kebijakan PPKM dicabut pemerintah.
" Kita harapkan muncul optimisme, (PPKM) sudah dicabut dan tadi saya bertanya ke beberapa pedagang juga menyampaikan tahun 2022 omzetnya jauh lebih baik dibanding tahun 2021. Kita harapkan 2023 juga lebih baik dari 2022," jelas Jokowi kepada wartawan usai peninjauan.
Dia mengaku peninjauan ke Pasar Tanah Abang ini sengaja dilakukan untuk melihat langsung pergerakan sektor riil. Pasalnya, Tanah Abang merupakan pasar bagi produksi-produksi yang ada di daerah.
(Jokowi saat jumpa pers tanpa masker di Pasar Tanah Abang/Liputan6)
" Saya ingin melihat sektor riil itu bergerak seperti apa karena ini adalah pasar bagi produksi-produksi yang ada di daerah-daerah. Kalau disini turun berarti produksinya juga turun," ujarnya.
Jokowi menyadari bahwa 2022 bukanlah tahun yang mudah bagi para pedagang. Untuk itu, dia berharap ada optimisme dari para semua pedagang pada 2023 usai PPKM dicabut.
" Saya melihat dan ingin agar optimisme itu kembali di tahun 2023 karena di tahun 2022 juga tahun yang tidak mudah, sebelumnya juga jauh dari kemudahan sehingga kita harapkan di tahun 2023 itu ada optimisme karena PPKM sudah dicabut," kata Jokowi.
Namun, aksi Jokowi saat blusukan ke Pasar Tanah Abang tanpa masker di tengah kerumunan orang, sempat menimbulkan kritik dari media massa. Sampai-sampai Menteri Kesehatan Budi G Sadikin akhirnya angkat bicara.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Jokowi mungkin berada dalam kondisi sehat sehingga tidak akan menularkan Covid-19.
" Kembali lagi itu Bapak Presiden itu menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat, kesadaran masyarakat itu penting. Beliau mungkin merasa dia sehat," kata Budi di Istana Kepresidenan Jakarta seperti dikutip Liputan6..
Namun, dia tak mengetahui pasti apakah lokasi yang dikunjungi Jokowi merupakan tempat terbuka atau tertutup. Hanya saja, dia menyarankan pemakaian masker apabila berada di ruang tertutup, di tempat kerumunan, dan tidak dalam kondisi sehat.
" Kalau itu terbuka beliau (presiden) merasa aman, ya aman-aman saja. Tapi memang saya sih, kalau di kerumunan, ruang tertutup kalau ada orang batuk itu kan ya saya anjurkan pakai masker," ujarnya.
(Menkes Budi G Sadikin/Kominfo)
Budi menuturkan bahwa pemakaian masker pasca PPKM dicabut, dikembalikan kepada kesadaran masyarakat. Jika masyarakat merasa sehat dan berada di ruang terbuka, kata dia, tidak masalah apabila tak memakai masker.
" Tetapi sekali lagi ini kita kembalikan ke masyarakat. Kalau masyarakat merasa dia sehat, di udara terbuka kayak gini enggak perlu, ya enggak usah," jelas Budi.
Menurut Budi, hal ini menjadi salah satu strategi transisi dari pandemi ke endemi. Pemerintah mengurangi intervensi, namun masyarakat juga harus meningkatkan kesadaran atas protokol kesehatan.
" Itu intervensi dari pemerintah dikurangi tapi ada partisipasi masyarakat ditingkatkan. Jadi ada kesadaran masyarakat untuk mengukur sendiri di mana dia perlu (memakai masker), itu perlu kita pakai," tutur dia.
" Sama kayak flu kan itu kita enggak perlu ajari, oh harus pakai payung kalau ujan, atau minum Panadol dulu, masyarakat sudah tahu sendiri. Nah, kita lihat level itu mesti kita latih pelan-pelan bagaimana menuju ke endemi," ujar Budi.
***
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) memang telah resmi dicabut pemerintah pada Jumat, 30 Desember 2022.
Namun, pencabutan PPKM bukan berarti pandemi telah usai. Penggunaan masker secara disiplin terutama di keramaian masih tetap diperlukan.
" Masyarakat perlu tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan, khususnya menggunakan masker," kata epidemiolog dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Yudhi Wibowo.
Selain penggunaan masker yang bisa mengurangi penularan Covid-19, pengajar di Fakultas Kedokteran Unsoed tersebut bahwa masyarakat juga perlu tetap berperan aktif meningkatkan cakupan vaksinasi Covid-19 mulai dari dosis pertama hingga dosis penguat.
Peran aktif masyarakat, kata dia, dapat diwujudkan dengan kesadaran diri untuk mendatangi puskesmas terdekat guna mendapatkan vaksinasi Covid-19.
(Epidemolog Unsoed Yudhi Wibow/Liputan6).
" Harapannya pada tahun 2023 peningkatan cakupan vaksinasi dapat berjalan sesuai dengan target," kata Yudhi.
Dia juga menambahkan bahwa untuk memberikan proteksi yang optimal terhadap risiko penularan Covid-19, maka penguatan protokol kesehatan dan vaksinasi masih menjadi kunci utama.
" Mari sambut tahun 2023 dengan memperkuat komitmen disiplin penerapan prokes guna mencegah penyebaran Covid-19," katanya.
Menurut Yudhi, pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat merupakan langkah yang tepat seiring dengan menurunnya kasus Covid-19 di Indonesia.
Salah satu kajian pencabutan PPKM, yakni hasil sero survei antibodi Covid-19 masyarakat. Cakupan imunitas atau kekebalan penduduk terhadap virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 sudah terbilang tinggi.
" Pencabutan PPKM ini dilandasi oleh tingginya cakupan imunitas penduduk, jadi dari sero survei kalau kita lihat angkanya di Desember 2021 itu berada di 87,8 persen, di Juli 2022 ini berada di angka 98,5 persen," papar Jokowi saat konferensi pers.
Sementara bagi Prof Tjandra Yoga Aditama, dia mengarisbawahi sejumlah hal-hal penting yang perlu dilakukan pemerintah usai PPKM dicabut.
Dalam tulisan kolom pakar di Liputan6, Direktur Pasca Sarjana Universitas YARSI, mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara, mantan Dirjen Pengendalian Penyakit serta mantan Kabalitbangkes Kemenkes ini mencatat beberapa poin penting.
“ Penyediaan tes COVID-19 perlu diperluas, apalagi karena sudah tidak diwajibkan pula. Perlu dipastikan bahwa yang memerlukan tes akan dapat mudah mengaksesnya,” tullisnya.
(Prof Tjandra Yoga Aditama/Liputan6)
Lalu, ada rencana untuk menyediakan alat tes antigen di apotik, sementara menurutnya di banyak negara alat tes antigen dapat daja dibeli di berbagai toko dan supermarket.
“ Ketiga, kegiatan penelusuruan kasus (tracing) tentu tetap perlu dilanjutkan. Sebagaimana konsep pengendalian penyakit menular pada umumnya maka kemungkinan penyebaran penyakit perlu dicegah. Hal ini perlu dilakukan agar kontak dari yang positif Covid-19 teridentifikasi sehingga penularan tidak meluas di masyarakat,” tulisnya.
Dan keempat, vaksinasi jelas harus terus digalakkan. Sekali lagi, sebagaimana juga penyakit menular lain yang dapat dicegah dengan imunisasi maka vaksinasi COVID-19 tetap dan selalu perlu dijaga dan ditingkatkan cakupannya.
“ Contoh penyakit lain adalah KLB polio di Aceh yang antara lain terjadi karena rendahnya cakupan vaksinasi,” tulisnya.
Meski setuju dengan pencabutan PPKM, menurut pandangan ekonom, pemerintah tetap diminta waspada terhadap gelombang infeksi baru yang terjadi pasca dicabutnya status PPKM di Indonesia.
Pasalnya, gelombang infeksi baru akan berpengaruh juga pada pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.
Hal ini mengacu pada fenomena yang terjadi di China. Ketika beberapa saat melakukan pelonggaran, nyatanya, ada gelombang infeksi baru. Dengan begitu pergerakan ekonomi China pun ikut melambat.
" Pemerintah tetap harus terus waspada dan tetap melakukan pemantauan situasi secara ketat, agar tidak terjadi gelombang infeksi baru, sebagaimana yang terjadi di China," ujar Ekonom Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita kepada Liputan6.
" Apa yang terjadi di China perlu dijadikan pelajaran, karena gelombang infeksi tempo hari di China memaksa negara tersebut untuk menerapkan kebijakan " lock down" yang memangkas pertumbuhan ekonomi mereka secara radikal," sambung Ronny.
Dia meminta dengan semakin longgarnya aktivitas akibat PPKM dicabut, pemerintah perlu memperkuat deteksi dini infeksi. Sehingga bisa mengantisipasi ketika ada lonjakan kasus.
" Jadi meskipun secara resmi status PPKM diminimalkan, mekanisme deteksi dini infeksi harus terus diterapkan, agar sekecil apapun ancaman infeksi baru Covid 19 tetap berada di dalam pengawasan pemerintah," paparnya.
(Ekonom Ronny P Sasmita/Twitter)
Memang, pencabutan PPKM sedikit melegakan bagi bangsa Indonesia. Ini menunjukkan situasi pandemi di dalam negeri sudah terkendali. Tapi ancaman faktanya belum berakhir. Ledakan Covid di China hari-hari ini menunjukkan pandemi belum usai. Apalagi bila kelak China kembali melahirkan varian baru Covid-19 seperti varian Delta di India atau varian Omicron di Afrika Selatan. Kewaspadaan dan dispilin terhadap protokol kesehatan karenanya tak boleh kendor. Tak bisa tidak. (eha)
Sumber: Youtube, Liputan6, Merdeka
