UU Pesantren Disahkan, Menag: Tak Ada Intervensi

Reporter : Ahmad Baiquni
Rabu, 25 September 2019 18:02

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin

Lukman mengatakan UU ini memberikan pengakuan dan perlindungan kepada pesantren.

Dream - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan tidak ada intervensi pemerintah terhadap pesantren lewat Undang-undang (UU) Pesantren.

Menurut Lukman, UU yang baru disahkan DPR pada Selasa, 24 September 2019 memberikan pengakuan terhadap kemandirian dan independensi pesantren.

" Jadi, intinya UU ini sama sekali tidak mengintervensi kemandirian, independensi dari pondok pesantren itu sendiri," ujar Lukman, dikutip dari NU Online.

Lukman menjawab kekhawatiran masyarakat terkait potensi intervensi terhadap kebijakan pesantren. Sebaliknya, UU ini memberikan perlindungan kepada pesantren sebagai institusi pendidikan, dakwah sekaligus pemberdayaan sosial.

" UU ini justru ingin menjaga agar pondok pesantren tetap menjadi lembaga pendidikan, selain juga dia sebagai lembaga dakwah dan lembaga penguatan, pemberdayaan masyarakat agar kemandiriannya itu senantiasa terjaga dengan baik," kata dia.

Selanjutnya, Lukman menerangkan UU ini juga sebagai perwujudan pengakuan negara terhadap pesantren sebagai elemen yang berkontribusi positif. Melalui UU ini pula, pesantren berhak mendapatkan bantuan fasilitas dari pemerintah.

" Salah satu sumber pembiayaan pondok pesantren itu berasal dari dana abadi yang bersumberkan dari dan menjadi bagian tak terpisahkan dari dana abadi pendidikan," ucap dia.

1 dari 5 halaman

Tok! DPR Sahkan UU Pesantren

Dream - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang (UU) Pesantren. Pengesahan dilakukan melalui sidang paripurna yang digelar Selasa 24 September 2019.

" Apakah rancangan undang-undang tentang tentang pesantren disahkan menjadi undang-undang?" kata Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah.

Anggota DPR yang hadir dalam rapat itu setuju RUU tersebut disahkan sebagai UU Pesantren.

Ketua Komisi VIII, Ali Taher, mengatakan, komisinya sudah bekerja keras untuk membuat undang-undan ini. DPR, kata dia, telah mendengar masukan dari seluruh organisasi masyarakat.

" Seluruh aspirasi telah kami tampung dan dimasukkan usul undang-undang. Terakhir aspirasi Muhammadiyah telah ditampung," kata Ali.

2 dari 5 halaman

Menag Bersyukur

Menteri Agama, Lukman Hakim Syaifuddin, berterima kasih atas disahkannya RUU Pesantren. RUU ini, kata dia, dibuat sebagai pengakuan terhadap indepensi pesantren.

" RUU tentang pesantren diadakan karena kehadiran pesantren untuk memberikan pengakuan atas independen pesantren yang berdasarkan kekhasan dalam fungsi kemasyarakatan kedakwahan dan pendidikan," ucap Lukman.

Setelah resmi disahkan, beberapa santri yang turut hadir dalam rapat paripurna merasa bersyukur.

Sumber: Liputan6.com.

3 dari 5 halaman

Menag Hadiri Pengesahan RUU Pesantren Siang Ini

Dream - Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin akan menghadiri rapat paripurna pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Pesantren, di gedung DPR RI, siang ini.

" Ya hari ini saya dengar akan dibawa ke paripurna dan nanti siang saya akan ke sana, untuk mewakili pemerintah dalam pembicaraan tingkat II tentang RUU Pesantren itu," ujar Lukman di Kantor Kemenag, Jakarta, Selasa, 24 September 2019.

Lukman berharap, semua pihak dapat menerima disahkannya RUU Pesantren. " Mudah-mudahan semua bisa memahami dan bisa menerima keberadaan RUU ini," ucap dia.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengaku, belum mengetahui pihak mana saja yang masih tidak setuju dengan pengesahan RUU Pesantren itu.

" Saya tidak tahu perkembangan seperti apa, kita lihat saja nanti di paripurna seperti apa," kata dia.

4 dari 5 halaman

Sejumlah Ormas Islam Minta Pengesahan RUU Pesantren Ditunda

Dream - Sejumlah ormas Islam meminta Dewan Perwakilan Rakyat menunda pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Pesantren. Mereka meminta RUU itu direvisi karena belum mengakomodir perkembangan pesantren saat ini.

Sejumlah ormas yang meminta penundaan pengesahan itu antara lain Muhammadiyah, Al Washliyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Persatuan Islam, Dewan Dakwah Islamiyah, Nahdlatul Wathah, Mathla'ul Anwar, Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia, serta Ponpes Darunnajah.

Menurut mereka, terdapat beberapa nomenklatur dalam RUU Pesantren tidak mencerminkan dinamika yang terjadi pada dunia pesantren saat ini. Jika disahkan, RUU ini dinilai berpotensi memicu tuntutan peraturan perundang-undangan sejenis dari pemeluk agama selain Islam sehingga memicu perpecahan jika tidak dipenuhi.

Dikutip dari laman resmi Muhammadiyah, hasil kajian antar ormas Islam menyebutkan RUU Pesantren hanya mengakomodir pesantren berbasis kitab kuning dan dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan muallimin. Sehingga RUU ini belum mengakomodir keberagaman pesantren yang tumbuh dewasa ini.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, mengatakan, berdasarkan hasil kajian, RUU Pesantren tidak dapat dipisahkan dari sistem pendidikan nasional. Dia jiga mengatakan definisi pesantren perlu ada penambahan.

" Definisi tersebut perlu dilengkapi dengan klausa 'atau pola lainnya yaitu pesantren yang mengembangkan kurikulum berbasis dirasah islamiyah yang terintegrasi dengan pendidikan umum (sekolah atau madrasah)'," kata Mu'ti.

Hasil pertemuan tersebut disusun dalam rekomendasi yang diserahkan kepada DPR. Dia berharap, DPR dapat mempertimbangkan rekomendasi tersebut dan menunda pengesahan RUU Pesantren yang awalnya dijadwalkan pada 23 September 2019.

Sumber: Muhammadiyah.id.

5 dari 5 halaman

Catatan MUI untuk RUU Pesantren

Dream - Komisi VIII DPR RI berencana mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Pesantren pada 23 September 2019.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zainut Tauhid Sa'adi memberikan beberapa catatan kepada DPR jelang pengesahan RUU Pesantren.

" Menolak adanya formalisasi pesantren, hal ini untuk menjaga kemandirian pesantren," ujar Zainut dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 19 September 2019.

Zainut berujar, ketika RUU Pesantren disahkan diharapkan jangan sampai mengubah budaya dan ciri khas dari pesantren yang ada di Nusantara.

" Hal ini dimaksudkan untuk mempertahankan tradisi dan nilai-nilai yang hidup dan tumbuh di pesantren," ucap dia.

Secara tegas Zainut mengatakan, RUU Pesantren harusnya memperkuat fungsi pesantren itu sendiri, bukan menjadi tempat intervensi pemerintah.

" Memperkuat fungsi pesantren antara lain fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan ekonomi umat," kata dia.